Kudus (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memberikan prioritas terhadap guru penggerak untuk mengikuti seleksi kepala sekolah, menyusul banyaknya sekolah yang mengalami kekosongan jabatan kepala sekolah.
"Apalagi, jumlah guru penggerak di Kabupaten Kudus saat ini cukup banyak, sehingga mencukupi untuk kebutuhan seleksi kepala sekolah," kata Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus Anggun Nugroho di Kudus, Jumat.
Ia memperkirakan jumlah guru penggerak di Kabupaten Kudus hingga saat ini mencapai 400-an guru penggerak dari angkatan lima sampai angkatan sembilan.
Sementara kekosongan jabatan kepala sekolah untuk SMP ada satu sekolah, sedangkan SD ada 57 sekolah yang untuk sementara ini kepala sekolahnya berstatus pelaksana tugas.
Untuk proses seleksi pengisian jabatan kepala sekolah, kata dia, dijadwalkan mulai Mei 2024.
Pada tahun sebelumnya, imbuh dia, seleksi pengisian kepala sekolah memang masih membuka kesempatan guru non penggerak, sedangkan tahun ini guru penggerak menjadi prioritas.
"Kami mendorong kepala sekolah non guru penggerak untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Terlebih, bagi kepala sekolah yang telah dilakukan pengangkatan jabatan pada tahun 2021," ujarnya.
Guru non penggerak yang menjabat kepala sekolah, kata dia, diwajibkan ikut program guru penggerak. Sehingga ketika masa jabatannya selesai bisa dilanjutkan lagi jadi kepala sekolah.
"Kalau bukan dari guru penggerak cukup satu periode. Karena saat ini seleksi kepala sekolah diutamakan dari guru penggerak. Dan, saat ini guru-guru kami berikan motivasi untuk ikut program guru penggerak," ujarnya.
Baca juga: Halalbihalal FITK UIN Walisongo dihadiri guru, senior, dan keluarga besar
"Apalagi, jumlah guru penggerak di Kabupaten Kudus saat ini cukup banyak, sehingga mencukupi untuk kebutuhan seleksi kepala sekolah," kata Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus Anggun Nugroho di Kudus, Jumat.
Ia memperkirakan jumlah guru penggerak di Kabupaten Kudus hingga saat ini mencapai 400-an guru penggerak dari angkatan lima sampai angkatan sembilan.
Sementara kekosongan jabatan kepala sekolah untuk SMP ada satu sekolah, sedangkan SD ada 57 sekolah yang untuk sementara ini kepala sekolahnya berstatus pelaksana tugas.
Untuk proses seleksi pengisian jabatan kepala sekolah, kata dia, dijadwalkan mulai Mei 2024.
Pada tahun sebelumnya, imbuh dia, seleksi pengisian kepala sekolah memang masih membuka kesempatan guru non penggerak, sedangkan tahun ini guru penggerak menjadi prioritas.
"Kami mendorong kepala sekolah non guru penggerak untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Terlebih, bagi kepala sekolah yang telah dilakukan pengangkatan jabatan pada tahun 2021," ujarnya.
Guru non penggerak yang menjabat kepala sekolah, kata dia, diwajibkan ikut program guru penggerak. Sehingga ketika masa jabatannya selesai bisa dilanjutkan lagi jadi kepala sekolah.
"Kalau bukan dari guru penggerak cukup satu periode. Karena saat ini seleksi kepala sekolah diutamakan dari guru penggerak. Dan, saat ini guru-guru kami berikan motivasi untuk ikut program guru penggerak," ujarnya.
Baca juga: Halalbihalal FITK UIN Walisongo dihadiri guru, senior, dan keluarga besar