Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) segera melakukan pendataan lahan-lahan pertanian di berbagai kabupaten/kota di wilayah ini yang terdampak banjir dan berakibat gagal panen.
Sekretaris Daerah ProvinsJateng Sumarno, di Semarang, Rabu, menyebutkan setidaknya ada sembilan daerah yang dilanda banjir, yakni Kota Semarang, Kabupaten Demak, Pekalongan, Kudus, Grobogan, Jepara, Kendal, Blora, dan Pati.
Menurut dia, upaya yang dilakukan pascabanjir, meliputi normalisasi sungai, perbaikan tanggul-tanggul sungai, hingga pendataan areal pertanian yang terdampak banjir.
"Perlu ada normalisasi sungai. Ini perlu koordinasi dengan pemerintah pusat karena kewenangannya BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Pemali Juana," katanya, saat menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI.
Selain normalisasi sungai dan perbaikan tanggul, ia mengatakan bahwa penanganan yang mendesak dilakukan adalah pendataan petani yang lahannya terendam banjir dan mengalami puso (gagal panen) karena akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
"Setelah ini, kami juga segera memerintahkan Dinas Pertanian untuk memantau pendataan para petani yang terkena dampak banjir," katanya lagi.
Sumarno menambahkan bahwa Pemprov Jateng bekerja sama dengan berbagai instansi telah menyalurkan bantuan darurat kepada kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir.
Bantuan itu meliputi makanan dan minuman, peralatan evakuasi, sandang, perlengkapan keluarga, sembako, obat-obatan, serta bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
"Pemprov Jateng juga telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), yang fungsinya antara lain untuk mengatasi keadaan darurat, termasuk bencana alam. Maka, bagi kabupaten/kota yang sekiranya membutuhkan bantuan, kami persilakan mengajukan ke pemprov," kata Sumarno.
Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mendukung Pemprov Jateng mempercepat penanganan pascabanjir, terutama pendataan wilayah pertanian yang terkena dampak banjir, sehingga petani segara mendapat bantuan.
Penanganan mendesak lainnya, yaitu normalisasi sungai-sungai sekaligus perbaikan tanggul yang rusak atau kritis. Terutama sungai-sungai di daerah terdampak banjir parah, seperti Demak, Grobogan, dan Kudus yang mengakibatkan Pantura Jateng lumpuh.
"Seperti tanggul Sungai Wulan Kudus dan Sungai Lusi Grobogan ini perlu perbaikan," katanya pula.
Baca juga: Pemkab berlakukan WFH untuk ASN yang kantornya tergenang banjir
Sekretaris Daerah ProvinsJateng Sumarno, di Semarang, Rabu, menyebutkan setidaknya ada sembilan daerah yang dilanda banjir, yakni Kota Semarang, Kabupaten Demak, Pekalongan, Kudus, Grobogan, Jepara, Kendal, Blora, dan Pati.
Menurut dia, upaya yang dilakukan pascabanjir, meliputi normalisasi sungai, perbaikan tanggul-tanggul sungai, hingga pendataan areal pertanian yang terdampak banjir.
"Perlu ada normalisasi sungai. Ini perlu koordinasi dengan pemerintah pusat karena kewenangannya BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Pemali Juana," katanya, saat menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI.
Selain normalisasi sungai dan perbaikan tanggul, ia mengatakan bahwa penanganan yang mendesak dilakukan adalah pendataan petani yang lahannya terendam banjir dan mengalami puso (gagal panen) karena akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
"Setelah ini, kami juga segera memerintahkan Dinas Pertanian untuk memantau pendataan para petani yang terkena dampak banjir," katanya lagi.
Sumarno menambahkan bahwa Pemprov Jateng bekerja sama dengan berbagai instansi telah menyalurkan bantuan darurat kepada kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir.
Bantuan itu meliputi makanan dan minuman, peralatan evakuasi, sandang, perlengkapan keluarga, sembako, obat-obatan, serta bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
"Pemprov Jateng juga telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), yang fungsinya antara lain untuk mengatasi keadaan darurat, termasuk bencana alam. Maka, bagi kabupaten/kota yang sekiranya membutuhkan bantuan, kami persilakan mengajukan ke pemprov," kata Sumarno.
Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mendukung Pemprov Jateng mempercepat penanganan pascabanjir, terutama pendataan wilayah pertanian yang terkena dampak banjir, sehingga petani segara mendapat bantuan.
Penanganan mendesak lainnya, yaitu normalisasi sungai-sungai sekaligus perbaikan tanggul yang rusak atau kritis. Terutama sungai-sungai di daerah terdampak banjir parah, seperti Demak, Grobogan, dan Kudus yang mengakibatkan Pantura Jateng lumpuh.
"Seperti tanggul Sungai Wulan Kudus dan Sungai Lusi Grobogan ini perlu perbaikan," katanya pula.
Baca juga: Pemkab berlakukan WFH untuk ASN yang kantornya tergenang banjir