Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD setempat memastikan pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah sebelum pengesahan tetap berjalan, meskipun memasuki tahun politik atau menjelang Pemilu 2024.
"Dalam agenda pembahasan raperda karena menjadi kewajiban bersama antara DPRD dan eksekutif. Ini menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, apalagi raperda yang sifatnya luncuran," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno usai Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2023/2024 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2023/2024 di Semarang, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa dalam penyusunan raperda, pemerintah provinsi selalu berkoordinasi dengan Badan Musyawarah DPRD Jateng setiap bulan, khususnya yang terkait dengan jadwal kegiatan untuk bulan berikutnya.
"Jadwal kegiatan dalam pembahasan raperda hingga pengesahan selalu kami koordinasikan dengan kalangan dewan," ujarnya.
Sumarno berharap kewajiban utama para anggota DPRD tetap dilaksanakan, meskipun saat ini sudah masuk tahapan kampanye Pemilu 2024.
Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto juga mengatakan bahwa lembaganya berupaya maksimal melaksanakan kewajiban sebagai wakil rakyat.
Ia mengatakan jika pada tahun-tahun terakhir masa tugas anggota DPRD Jateng periode 2019–2024 ada kekurangan maka akan digenjot pada masa sidang kedua.
"Bila ada kekurangan dalam rangka melayani masyarakat, membuat peraturan daerah, dan kebijakan-kebijakan yang belum diselesaikan, akan kami tingkatkan pada masa sidang kedua," katanya.
Meskipun anggota DPRD Jateng saat ini sedang mengikuti masa kampanye Pemilu 2024, Sumanto memastikan kegiatan yang sudah ditargetkan dalam rapat anggaran akan tetap dipenuhi.
Dalam rangka mempercepat penyelesaian penyusunan raperda yang telah disepakati dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 2024 maka pada masa persidangan kedua ini diharapkan dapat melaksanakan penyusunan, pembahasan, dan penyelesaian sejumlah raperda.
Raperda yang saat ini dalam pembahasan panitia khusus meliputi raperda inisiatif gubernur, yakni Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jateng Tahun 2023–2043 dan Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Bantuan di Provinsi Jateng.
Sedangkan raperda inisiatif DPRD Jateng yang masih dalam pembahasan meliputi Raperda Kedaulatan Pangan, Raperda Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMD, Raperda Sistem Air Minum regional, Raperda Pemajuan kebudayaan, Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan, dan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah.
"Dalam agenda pembahasan raperda karena menjadi kewajiban bersama antara DPRD dan eksekutif. Ini menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, apalagi raperda yang sifatnya luncuran," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno usai Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2023/2024 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2023/2024 di Semarang, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa dalam penyusunan raperda, pemerintah provinsi selalu berkoordinasi dengan Badan Musyawarah DPRD Jateng setiap bulan, khususnya yang terkait dengan jadwal kegiatan untuk bulan berikutnya.
"Jadwal kegiatan dalam pembahasan raperda hingga pengesahan selalu kami koordinasikan dengan kalangan dewan," ujarnya.
Sumarno berharap kewajiban utama para anggota DPRD tetap dilaksanakan, meskipun saat ini sudah masuk tahapan kampanye Pemilu 2024.
Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto juga mengatakan bahwa lembaganya berupaya maksimal melaksanakan kewajiban sebagai wakil rakyat.
Ia mengatakan jika pada tahun-tahun terakhir masa tugas anggota DPRD Jateng periode 2019–2024 ada kekurangan maka akan digenjot pada masa sidang kedua.
"Bila ada kekurangan dalam rangka melayani masyarakat, membuat peraturan daerah, dan kebijakan-kebijakan yang belum diselesaikan, akan kami tingkatkan pada masa sidang kedua," katanya.
Meskipun anggota DPRD Jateng saat ini sedang mengikuti masa kampanye Pemilu 2024, Sumanto memastikan kegiatan yang sudah ditargetkan dalam rapat anggaran akan tetap dipenuhi.
Dalam rangka mempercepat penyelesaian penyusunan raperda yang telah disepakati dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah 2024 maka pada masa persidangan kedua ini diharapkan dapat melaksanakan penyusunan, pembahasan, dan penyelesaian sejumlah raperda.
Raperda yang saat ini dalam pembahasan panitia khusus meliputi raperda inisiatif gubernur, yakni Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jateng Tahun 2023–2043 dan Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Bantuan di Provinsi Jateng.
Sedangkan raperda inisiatif DPRD Jateng yang masih dalam pembahasan meliputi Raperda Kedaulatan Pangan, Raperda Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMD, Raperda Sistem Air Minum regional, Raperda Pemajuan kebudayaan, Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan, dan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah.