Semarang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jawa Tengah Dwi Purnama mengajak pemerintah daerah untuk membantu warga mengurus kepemilikan sertifikat hak milik tanah sebagai upaya percepatan program sertifikasi.
“Banyak masyarakat yang mengeluhkan biaya prasertifikasi yang mesti dikeluarkan sehingga pemerintah daerah bisa menganggarkan untuk membantu biaya prasertifikat melalui mekanisme yang ada. Saya sudah konsultasi dengan KPK dan Kejati bahwa ini sudah ada instruksi presiden soal percepatan sertifikasi lahan milik masyarakat,” katanya usai menghadiri penyerahan sertifikat tanah dan peluncuran sertifikat tanah elektronik di Semarang, Senin.
Ia mengungkapkan saat ini ATR/BPN hanya menganggarkan dana untuk pengukuran lahan, sedangkan untuk prasertifikasi dibebankan masyarakat dan biaya pengurusannya sesuai surat keputusan bersama tiga menteri sebesar Rp150 ribu.
"Jadi, pemda bisa bantu, misal ini orang punya empat sertifikat letter C, namun dia hanya mampu mengurus satu, nah sisanya inikan ganjelan buat kami," ujarnya.
Namun, kalau di Jateng, lanjut dia, kesepakatan nilai biaya prasertifikasi ini dari kesepakatan masyarakat melalui peraturan desa, artinya ada kesepakatan antara desa dan masyarakat pemilik lahan.
Dia mengakui ada beberapa daerah di Jateng yang capaian proses sertifikasi lahan masih berjalan kurang optimal, yakni Kabupaten Purworejo, Kebumen, Tegal, Pekalongan, dan Jepara, sedangkan Kota Semarang tercatat paling cepat dalam prosesnya.
"Ada bantuan diskon BPHTB itu juga membantu masyarakat. Saya mencatat ada 12 daerah lain yang bahkan menggratiskan biaya prasertifikat lahan milik masyarakat sehingga peran kepala daerah sangat menentukan membantu kesuksesan penyertifikatan lahan ini," katanya.
Dwi memperkirakan ada 20 juta bidang telah terukur dari target 21 juta bidang di Jateng, sedangkan progres target dari 800 ribu sertifikat yang telah diselesaikan sebanyak 82 persen dan sisanya masih menunggu pengumuman.
"Target pengukuran bidang tahun ini sebanyak satu juta. Insyaallah penyertifikatan sampai akhir tahun 2023 sudah mencapai 98 persen," ujarnya.
Baca juga: Kanwil ATR/BPN Jateng targetkan penyelesaian 2,8 juta bidang tanah
“Banyak masyarakat yang mengeluhkan biaya prasertifikasi yang mesti dikeluarkan sehingga pemerintah daerah bisa menganggarkan untuk membantu biaya prasertifikat melalui mekanisme yang ada. Saya sudah konsultasi dengan KPK dan Kejati bahwa ini sudah ada instruksi presiden soal percepatan sertifikasi lahan milik masyarakat,” katanya usai menghadiri penyerahan sertifikat tanah dan peluncuran sertifikat tanah elektronik di Semarang, Senin.
Ia mengungkapkan saat ini ATR/BPN hanya menganggarkan dana untuk pengukuran lahan, sedangkan untuk prasertifikasi dibebankan masyarakat dan biaya pengurusannya sesuai surat keputusan bersama tiga menteri sebesar Rp150 ribu.
"Jadi, pemda bisa bantu, misal ini orang punya empat sertifikat letter C, namun dia hanya mampu mengurus satu, nah sisanya inikan ganjelan buat kami," ujarnya.
Namun, kalau di Jateng, lanjut dia, kesepakatan nilai biaya prasertifikasi ini dari kesepakatan masyarakat melalui peraturan desa, artinya ada kesepakatan antara desa dan masyarakat pemilik lahan.
Dia mengakui ada beberapa daerah di Jateng yang capaian proses sertifikasi lahan masih berjalan kurang optimal, yakni Kabupaten Purworejo, Kebumen, Tegal, Pekalongan, dan Jepara, sedangkan Kota Semarang tercatat paling cepat dalam prosesnya.
"Ada bantuan diskon BPHTB itu juga membantu masyarakat. Saya mencatat ada 12 daerah lain yang bahkan menggratiskan biaya prasertifikat lahan milik masyarakat sehingga peran kepala daerah sangat menentukan membantu kesuksesan penyertifikatan lahan ini," katanya.
Dwi memperkirakan ada 20 juta bidang telah terukur dari target 21 juta bidang di Jateng, sedangkan progres target dari 800 ribu sertifikat yang telah diselesaikan sebanyak 82 persen dan sisanya masih menunggu pengumuman.
"Target pengukuran bidang tahun ini sebanyak satu juta. Insyaallah penyertifikatan sampai akhir tahun 2023 sudah mencapai 98 persen," ujarnya.
Baca juga: Kanwil ATR/BPN Jateng targetkan penyelesaian 2,8 juta bidang tanah