Purbalingga (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Purbalingga Sudono meminta seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mencukupi ketersediaan akses air bersih, terutama bagi keluarga dengan balita stunting maupun risiko stunting.
Saat kegiatan Diseminasi Hasil Audit Kasus Stunting Tahap II Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 di Purbalingga, Rabu, Wabup mengatakan kurangnya ketersediaan air bersih atau buruknya kualitas air yang digunakan masyarakat bisa mempengaruhi terjadinya kasus stunting.
Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim) Kabupaten Purbalingga serta Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Purbalingga dapat memfasilitasi akses air bersih bagi warga yang masih menggunakan akses air dari sumur yang tidak memenuhi syarat.
"Angka stunting di Kabupaten Purbalingga per 1 Agustus 2023 sebesar 12,1 persen. Meskipun sudah melampaui target nasional yang sebesar 14 persen, saya minta kasus stunting tetap terus diturunkan," katanya.
Bahkan, kata dia, angka prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga diharapkan bisa diturunkan hingga di bawah 10 persen.
"Namun saya pastikan evaluasi penanganan stunting akan dilaksanakan setiap tiga bulan," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga dalam penanganan stunting, seperti Program Dapur Sehat Atasi Stunting maupun kegiatan lainnya dan akan dievaluasi guna mengetahui apakah efektif atau tidak dalam penurunan angka stunting.
Sementara itu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBP3A) Kabupaten Purbalingga Mukhsinun mengatakan kegiatan diseminasi tersebut digelar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Menurut dia, dalam melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting juga disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko stunting, salah satunya audit kasus stunting.
"Rencana aksi nasional tersebut mencakup yang pertama penyediaan data keluarga berisiko stunting. Kedua, pendampingan keluarga berisiko stunting. Ketiga, pendampingan calon pengantin atau calon pasangan usia subur. Keempat, surveilans keluarga berisiko stunting dan kelima, audit kasus stunting," katanya.
Baca juga: Dinas Kesehatan: Angka stunting di Cilacap turun
Saat kegiatan Diseminasi Hasil Audit Kasus Stunting Tahap II Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 di Purbalingga, Rabu, Wabup mengatakan kurangnya ketersediaan air bersih atau buruknya kualitas air yang digunakan masyarakat bisa mempengaruhi terjadinya kasus stunting.
Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinrumkim) Kabupaten Purbalingga serta Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Purbalingga dapat memfasilitasi akses air bersih bagi warga yang masih menggunakan akses air dari sumur yang tidak memenuhi syarat.
"Angka stunting di Kabupaten Purbalingga per 1 Agustus 2023 sebesar 12,1 persen. Meskipun sudah melampaui target nasional yang sebesar 14 persen, saya minta kasus stunting tetap terus diturunkan," katanya.
Bahkan, kata dia, angka prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga diharapkan bisa diturunkan hingga di bawah 10 persen.
"Namun saya pastikan evaluasi penanganan stunting akan dilaksanakan setiap tiga bulan," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga dalam penanganan stunting, seperti Program Dapur Sehat Atasi Stunting maupun kegiatan lainnya dan akan dievaluasi guna mengetahui apakah efektif atau tidak dalam penurunan angka stunting.
Sementara itu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBP3A) Kabupaten Purbalingga Mukhsinun mengatakan kegiatan diseminasi tersebut digelar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Menurut dia, dalam melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting juga disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko stunting, salah satunya audit kasus stunting.
"Rencana aksi nasional tersebut mencakup yang pertama penyediaan data keluarga berisiko stunting. Kedua, pendampingan keluarga berisiko stunting. Ketiga, pendampingan calon pengantin atau calon pasangan usia subur. Keempat, surveilans keluarga berisiko stunting dan kelima, audit kasus stunting," katanya.
Baca juga: Dinas Kesehatan: Angka stunting di Cilacap turun