Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengingatkan camat dan lurah harus dekat dengan masyarakat sehingga bisa memahami persoalan maupun potensi yang bisa dikembangkan di wilayahnya.
"Oleh karena itu, saya akan membuat metode dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan agar lurah dan camat lebih aktif dan tidak hanya di dalam ruangan saja," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di Semarang, Senin.
Hal tersebut disampaikan Ita usai Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan bagi Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan-Kelurahan di Balai Diklat BKPP Kota Semarang.
Dengan terjun ke masyarakat secara langsung, kata Ita, lurah dan camat sebagai pemangku wilayah bisa mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat, dan potensi wilayah yang bisa diangkat untuk dikembangkan.
Menurut dia, perlu adanya kolaborasi antara camat dan lurah dengan sekretarisnya, terkait pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam menjalankan perannya sebagai pemangku wilayah..
"Kalau pelaksana internal rumah tangga itu kan sekretaris, ya sama seperti di Kota Semarang. Ada sekda yang banyak berfokus pada administrasi. Kalau penting baru mewakili, tetapi lebih banyak menata rumah tangga," katanya.
Ia meminta seluruh lurah di Kota Semarang untuk tidak sekadar datang, duduk, dan pulang, apalagi malas bergerak, mengingat pola semacam itu adalah gaya lama yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
"Pola harus diubah, ada waktu di kantor, ada juga waktunya di lapangan. Tujuannya tentu biar camat dan lurah bisa memantau langsung perkembangan dan kebutuhan masyarakat," katanya.
Sebagai perangkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, kata dia, lurah punya akses yang lebih memerinci informasi dari masyarakat yang kerap luput dari perhatian organisasi perangat daerah (OPD).
"Dengan mengetahui, mendengar, dan melihat langsung masalah yang terjadi, pasti program yang dilakukan semakin tepat sasaran. Jadi, lurah tahu ada masalah apa yang terjadi di masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala BKPP Kota Semarang Joko Hartono menyampaikan bahwa camat dan lurah sebagai pejabat wilayah memang harus dekat dengan cara turun langsung kepada masyarakat.
"Ibaratnya daun jatuh pun harus tahu. Camat dan lurah harus tahu setiap kejadian di wilayahnya, dan harus mampu menganalisa potensi-potensi wilayah yakni dengan analisa potensi wilayah," kata Joko.
Dengan fokus turun ke masyarakat di wilayah yang diampunya, kata dia, bukti hasil kinerja camat dan lurah pasti akan dirasakan langsung juga oleh masyarakat.
"Wali kota sering menyampaikan bahwa camat dan lurah sebagai pemangku wilayah harus sering turun ke lapangan agar tahu secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.
"Oleh karena itu, saya akan membuat metode dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan agar lurah dan camat lebih aktif dan tidak hanya di dalam ruangan saja," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di Semarang, Senin.
Hal tersebut disampaikan Ita usai Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan bagi Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan-Kelurahan di Balai Diklat BKPP Kota Semarang.
Dengan terjun ke masyarakat secara langsung, kata Ita, lurah dan camat sebagai pemangku wilayah bisa mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat, dan potensi wilayah yang bisa diangkat untuk dikembangkan.
Menurut dia, perlu adanya kolaborasi antara camat dan lurah dengan sekretarisnya, terkait pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam menjalankan perannya sebagai pemangku wilayah..
"Kalau pelaksana internal rumah tangga itu kan sekretaris, ya sama seperti di Kota Semarang. Ada sekda yang banyak berfokus pada administrasi. Kalau penting baru mewakili, tetapi lebih banyak menata rumah tangga," katanya.
Ia meminta seluruh lurah di Kota Semarang untuk tidak sekadar datang, duduk, dan pulang, apalagi malas bergerak, mengingat pola semacam itu adalah gaya lama yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
"Pola harus diubah, ada waktu di kantor, ada juga waktunya di lapangan. Tujuannya tentu biar camat dan lurah bisa memantau langsung perkembangan dan kebutuhan masyarakat," katanya.
Sebagai perangkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, kata dia, lurah punya akses yang lebih memerinci informasi dari masyarakat yang kerap luput dari perhatian organisasi perangat daerah (OPD).
"Dengan mengetahui, mendengar, dan melihat langsung masalah yang terjadi, pasti program yang dilakukan semakin tepat sasaran. Jadi, lurah tahu ada masalah apa yang terjadi di masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala BKPP Kota Semarang Joko Hartono menyampaikan bahwa camat dan lurah sebagai pejabat wilayah memang harus dekat dengan cara turun langsung kepada masyarakat.
"Ibaratnya daun jatuh pun harus tahu. Camat dan lurah harus tahu setiap kejadian di wilayahnya, dan harus mampu menganalisa potensi-potensi wilayah yakni dengan analisa potensi wilayah," kata Joko.
Dengan fokus turun ke masyarakat di wilayah yang diampunya, kata dia, bukti hasil kinerja camat dan lurah pasti akan dirasakan langsung juga oleh masyarakat.
"Wali kota sering menyampaikan bahwa camat dan lurah sebagai pemangku wilayah harus sering turun ke lapangan agar tahu secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.