Semarang (ANTARA) - Kepemimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) baru yang dihasilkan dengan musyawarah mufakat diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK, kata Prof Arief Hidayat selaku Hakim MK.
Hal tersebut disampaikan Prof Arief di sela Diskusi Kebangsaan yang diadakan oleh Gerakan NKRI Sehat dengan tema rejuvenasi nilai demokrasi terhadap penegakan hak asasi manusia berdasarkan negara hukum Pancasila, di Semarang, Jumat.
"Kami kemarin menghasilkan pimpinan baru tidak melalui vooting itu kan menunjukkan ada soliditas. Harapannya ini bisa kembali meningkatkan atau memulihkan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam pemilihan umum," katanya.
Kami berharap, kata Arief, masyarakat bisa mempercayai apa yang akan dilakukan oleh pimpinan MK yang baru.
"Kami bersembilan berusaha untuk sebaik-baiknya mengembalikan kepercayaan publik semua. Kami berharap semua pemilihan umum berjalan dengan baik menghasilkan pemimpin yang baik dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak sesuai visi misi negara. Kalau Pemilu berjalan baik ya jelas juga berlangsung damai," katanya.
Dalam diskusi tersebut Prof Arief mengingatkan bahwa Pancasila adalah harta yang berharga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga harus mewariskannya dan melestarikan nilai Pancasila dalam semua aspek.
"Kita sudah sampai konsolidasi demokrasi dan harus dijaga jangan sampai mundur lagi menjadi tidak demokrasi. Rawat yang sudah ada, tingkatkan lagi agar menjadi lebih baik. Salah langkah, kita akan mundur dari kemajuan yang sudah ada," katanya.
Antonius Benny Susetyo yang merupakan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menambahkan demokrasi Indonesia harus selalu berkiblat kepada nilai-nilai Pancasila.
"Bukan sekadar nilai yang dihafalkan, tetapi nilai-nilai itu menjadi rasa, menjadi tingkah laku dan ucapan serta perbuatan dalam berbangsa dan bernegara. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, itulah nilai-nilai Pancasila. Semua itu inti demokrasi Indonesia," katanya.
Menurutnya, keadaban demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila bisa dibuat jika ada kerja sama antara pemerintah, pasar, dan masyarakat.
"Semuanya jadi pengawas dari yang lainnya. Sekarang, jika masyarakat malah terbelenggu dan terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, seharusnya kita tidak hanya diam, kita harus mengoreksi, untuk mengembalikan keadaban demokrasi."
Benny menegaskan masyarakat berhak untuk mengoreksi dan mengintervensi jika dilihat ada penyimpangan dalam penegakan norma hukum.
"Jangan saling salah menyalahkan, sekarang kita didik diri kita dan sekeliling kita untuk menjadi kritis. Jangan sampai kita masuk perangkap dan tidak mampu membangun kekritisan. Selama ada akal sehat dan nalar demokrasi, kita selamat dari kehancuran demokrasi," katanya.
Hal tersebut disampaikan Prof Arief di sela Diskusi Kebangsaan yang diadakan oleh Gerakan NKRI Sehat dengan tema rejuvenasi nilai demokrasi terhadap penegakan hak asasi manusia berdasarkan negara hukum Pancasila, di Semarang, Jumat.
"Kami kemarin menghasilkan pimpinan baru tidak melalui vooting itu kan menunjukkan ada soliditas. Harapannya ini bisa kembali meningkatkan atau memulihkan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam pemilihan umum," katanya.
Kami berharap, kata Arief, masyarakat bisa mempercayai apa yang akan dilakukan oleh pimpinan MK yang baru.
"Kami bersembilan berusaha untuk sebaik-baiknya mengembalikan kepercayaan publik semua. Kami berharap semua pemilihan umum berjalan dengan baik menghasilkan pemimpin yang baik dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak sesuai visi misi negara. Kalau Pemilu berjalan baik ya jelas juga berlangsung damai," katanya.
Dalam diskusi tersebut Prof Arief mengingatkan bahwa Pancasila adalah harta yang berharga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga harus mewariskannya dan melestarikan nilai Pancasila dalam semua aspek.
"Kita sudah sampai konsolidasi demokrasi dan harus dijaga jangan sampai mundur lagi menjadi tidak demokrasi. Rawat yang sudah ada, tingkatkan lagi agar menjadi lebih baik. Salah langkah, kita akan mundur dari kemajuan yang sudah ada," katanya.
Antonius Benny Susetyo yang merupakan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menambahkan demokrasi Indonesia harus selalu berkiblat kepada nilai-nilai Pancasila.
"Bukan sekadar nilai yang dihafalkan, tetapi nilai-nilai itu menjadi rasa, menjadi tingkah laku dan ucapan serta perbuatan dalam berbangsa dan bernegara. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, itulah nilai-nilai Pancasila. Semua itu inti demokrasi Indonesia," katanya.
Menurutnya, keadaban demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila bisa dibuat jika ada kerja sama antara pemerintah, pasar, dan masyarakat.
"Semuanya jadi pengawas dari yang lainnya. Sekarang, jika masyarakat malah terbelenggu dan terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, seharusnya kita tidak hanya diam, kita harus mengoreksi, untuk mengembalikan keadaban demokrasi."
Benny menegaskan masyarakat berhak untuk mengoreksi dan mengintervensi jika dilihat ada penyimpangan dalam penegakan norma hukum.
"Jangan saling salah menyalahkan, sekarang kita didik diri kita dan sekeliling kita untuk menjadi kritis. Jangan sampai kita masuk perangkap dan tidak mampu membangun kekritisan. Selama ada akal sehat dan nalar demokrasi, kita selamat dari kehancuran demokrasi," katanya.