Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta komitmen jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah kota setempat untuk menjaga netralitas menjelang Pemilihan Umum 2024.
"Ini harus kita waspadai, karena kan mereka itu ASN. Dan kadang kalau tidak ngerti kan akhirnya kena hukuman seperti penurunan pangkat kemudian pencopotan jabatan," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di Semarang, Jateng, Kamis.
Sesuai dengan aturan, menurut dia, ASN tidak diperbolehkan berpihak kepada partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024, apalagi terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis.
Jika terbukti berpihak atau mendukung parpol atau terlibat dalam kegiatan politik praktis, kata dia, oknum ASN yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi dari Komisi ASN (KASN).
Karena itu, Ita akan terus mengingatkan kepada kalangan ASN terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang menunjukkan dukungan kepada peserta pemilu, termasuk ketika berfoto.
"Teman-teman ASN kan sekarang ngak boleh nih, contoh yang tidak boleh berfoto gaya jempol, tidak boleh 'victory', tidak boleh gaya fulus, karena ini kan mungkin dipakai oleh partai peserta pemilu," tuturnya.
Dalam beraktivitas di media sosial, ia juga mengimbau kalangan ASN untuk berhati-hati dan menaati rambu-rambu yang sudah ditetapkan, misalnya, tidak boleh sembarangan klik tanda "like" di postingan.
"Nah ini kan kadang tidak dimengerti, kemudian 'like' (klik sukai postingan) karena bisa saja ada caleg saudara, teman kita, kan suka ayo 'like' begitu. Tapi itu ternyata urusannya dengan pencalegan," ujarnya.
Dikhawatirkan masih ada yang tidak mengerti rambu-rambu atau aturan tersebut, padahal dampaknya fatal karena pelanggaran yang dilakukan memiliki konsekuensi hukuman sesuai dengan tingkatannya.
"Ini kan kasihan karena kadang dianggap sepele tapi sebenarnya substansial," kata perempuan pertama yang menjadi Wali Kota Semarang itu.
Baca juga: Pj Bupati Kudus ingatkan netralitas ASN di Pemilu dan Pilkada 2024
"Ini harus kita waspadai, karena kan mereka itu ASN. Dan kadang kalau tidak ngerti kan akhirnya kena hukuman seperti penurunan pangkat kemudian pencopotan jabatan," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di Semarang, Jateng, Kamis.
Sesuai dengan aturan, menurut dia, ASN tidak diperbolehkan berpihak kepada partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2024, apalagi terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis.
Jika terbukti berpihak atau mendukung parpol atau terlibat dalam kegiatan politik praktis, kata dia, oknum ASN yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi dari Komisi ASN (KASN).
Karena itu, Ita akan terus mengingatkan kepada kalangan ASN terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang menunjukkan dukungan kepada peserta pemilu, termasuk ketika berfoto.
"Teman-teman ASN kan sekarang ngak boleh nih, contoh yang tidak boleh berfoto gaya jempol, tidak boleh 'victory', tidak boleh gaya fulus, karena ini kan mungkin dipakai oleh partai peserta pemilu," tuturnya.
Dalam beraktivitas di media sosial, ia juga mengimbau kalangan ASN untuk berhati-hati dan menaati rambu-rambu yang sudah ditetapkan, misalnya, tidak boleh sembarangan klik tanda "like" di postingan.
"Nah ini kan kadang tidak dimengerti, kemudian 'like' (klik sukai postingan) karena bisa saja ada caleg saudara, teman kita, kan suka ayo 'like' begitu. Tapi itu ternyata urusannya dengan pencalegan," ujarnya.
Dikhawatirkan masih ada yang tidak mengerti rambu-rambu atau aturan tersebut, padahal dampaknya fatal karena pelanggaran yang dilakukan memiliki konsekuensi hukuman sesuai dengan tingkatannya.
"Ini kan kasihan karena kadang dianggap sepele tapi sebenarnya substansial," kata perempuan pertama yang menjadi Wali Kota Semarang itu.
Baca juga: Pj Bupati Kudus ingatkan netralitas ASN di Pemilu dan Pilkada 2024