Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang memfokuskan pergeseran anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di APBD Perubahan 2023 untuk infrastruktur penanggulangan banjir dan penanganan stunting.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Jumat, total ada Rp300 miliar anggaran yang dilakukan pergeseran sesuai dengan aturan Kemendagri dan hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) tahun lalu.
"Dari aturan yang ada dan hasil audit BPK tahun lalu, ada anggaran atau pos yang harus dilakukan pergeseran," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang.
Meski ada anggaran yang digeser, ia memastikan Pemkot Semarang tidak mengalami defisit anggaran, seiring dengan beberapa pemerintah daerah lain yang menerapkan kebijakan efisiensi.
"Untuk pengentasan stunting. Banyak juga yang untuk (infrastruktur) pengendalian banjir. Karena, kemarin ada proyek yang lelangnya tidak memungkinkan untuk pengendalian banjir lainnya," katanya.
Untuk infrastruktur pengendalian banjir, kata dia, proyek pekerjaan yang dilakukan lebih fokus, seperti betonisasi dan pengaspalan yang dilakukan dengan sistem "e-catalog".
"Harapannya, dalam dua bulan bisa dilakukan pengerjaannya dan banjir di Semarang bisa terkendali. Masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) dan kecamatan juga bisa memaksimalkan anggaran yang ada," katanya.
Ita beberapa kali juga menekan pentingnya persiapan menghadapi banjir dilakukan secara maksimal pada musim kemarau ini, termasuk menggenjot pekerjaan infrastruktur yang diperlukan.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Kadarlusman mengatakan bahwa pergeseran anggaran telah disepakati dengan penandatanganan KUA PPAS dalam beberapa kali rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
"Kemarin, kami minta keterangan dan paparan dari OPD. Sudah disampaikan dengan jelas dan sudah bisa pahami, serta disepakati bersama," kata Pilus, sapaan akrabnya.
Dengan pergeseran anggaran tersebut, ia berharap semua alokasi kegiatan yang sudah direncanakan bisa berjalan dan anggaran terserap dengan maksimal.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Jumat, total ada Rp300 miliar anggaran yang dilakukan pergeseran sesuai dengan aturan Kemendagri dan hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) tahun lalu.
"Dari aturan yang ada dan hasil audit BPK tahun lalu, ada anggaran atau pos yang harus dilakukan pergeseran," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang.
Meski ada anggaran yang digeser, ia memastikan Pemkot Semarang tidak mengalami defisit anggaran, seiring dengan beberapa pemerintah daerah lain yang menerapkan kebijakan efisiensi.
"Untuk pengentasan stunting. Banyak juga yang untuk (infrastruktur) pengendalian banjir. Karena, kemarin ada proyek yang lelangnya tidak memungkinkan untuk pengendalian banjir lainnya," katanya.
Untuk infrastruktur pengendalian banjir, kata dia, proyek pekerjaan yang dilakukan lebih fokus, seperti betonisasi dan pengaspalan yang dilakukan dengan sistem "e-catalog".
"Harapannya, dalam dua bulan bisa dilakukan pengerjaannya dan banjir di Semarang bisa terkendali. Masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) dan kecamatan juga bisa memaksimalkan anggaran yang ada," katanya.
Ita beberapa kali juga menekan pentingnya persiapan menghadapi banjir dilakukan secara maksimal pada musim kemarau ini, termasuk menggenjot pekerjaan infrastruktur yang diperlukan.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Kadarlusman mengatakan bahwa pergeseran anggaran telah disepakati dengan penandatanganan KUA PPAS dalam beberapa kali rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
"Kemarin, kami minta keterangan dan paparan dari OPD. Sudah disampaikan dengan jelas dan sudah bisa pahami, serta disepakati bersama," kata Pilus, sapaan akrabnya.
Dengan pergeseran anggaran tersebut, ia berharap semua alokasi kegiatan yang sudah direncanakan bisa berjalan dan anggaran terserap dengan maksimal.