Magelang (ANTARA) - Kehadiran mal pelayanan publik (MPP) Kabupaten Magelang diharapkan menjadi solusi dalam memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah, kata Bupati Magelang Zaenal Arifin.

"Kehadiran MPP merupakan salah satu solusi dari penyelenggaraan pelayanan publik yang diharapkan mampu mendorong perubahan tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik," katanya pada soft launching MPP Kabupaten Magelang, di Magelang, Selasa

Ia menyampaikan berbagai layanan publik di Kabupaten Magelang yang sebelumnya berada di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), BUMN, BUMD dan instansi vertikal, saat ini telah disatukan dan diintegrasikan dalam sebuah sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang diharapkan mampu memberikan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagi masyarakat.

Menurut dia, MPP ini bukan hanya sekadar menampilkan bangunan fisik saja, tetapi harus dipandang sebagai bentuk komitmen atau kesungguhan Pemkab Magelang dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, berdaya saing, dan amanah (Sedaya Amanah).

"Perlu menjadi perhatian bersama bahwa saat ini kita masih dalam tahap uji coba operasionalisasi penyelenggaraan MPP dan untuk peresmiannya atau grand launching akan dilakukan oleh Kementerian PAN RB RI," katanya.

Ia menuturkan gedung ini merupakan etalase pelayanan publik Kabupaten Magelang, maka dengan sambutan hangat dan senyuman ramah senantiasa memberikan solusi kepada masyarakat ketika mendapatkan kesulitan. Hal ini akan memberikan citra positif bagi pelayanan publik di Kabupaten Magelang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang Umi Haniyati Chauliyanah menyampaikan tujuan pembangunan MPP ini untuk mengintegrasikan pelayanan, meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan serta meningkatkan daya saing daerah dan memberikan kemudahan berusaha.

Ada 27 instansi yang bergabung dalam MPP Kabupaten Magelang, terdiri atas delapan instansi vertikal, 14 organisasi perangkat daerah, dan lima BUMD/BUMN.

Pewarta : Heru Suyitno
Editor : Teguh Imam Wibowo
Copyright © ANTARA 2024