Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menargetkan pembentukan 27 Kampung Keluarga Berkualitas selesai pada 2024 sebagai upaya membantu mengatasi kasus stunting di daerah.
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Yos Rosidi di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa saat ini sudah terbentuk 19 Kampung Keluarga Berkualitas sehingga masih ada 8 lainya yang ditargetkan terbentuk pada 2024.
"Jadi tahun depan, masih ada 8 Kampung Keluarga Berkualitas tersebar di 3 kecamatan yang akan kami selesaikan. Kami akan mendorong seluruh Kampung KB memiliki 'Dapur Sehat Atasi Stunting'," katanya.
Menurut dia, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3/2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas maka semua kelurahan/desa diwajibkan membentuk Kampung KB.
"Dahulu awalnya memang harus ada syarat yang dipenuhi untuk membentuk Kampung KB, tetapi dengan adanya Inpres baru semua di kelurahan dan desa diwajibkan," katanya.
Dikatakan Yos Rosidi, keluarga merupakan unit masyarakat terkecil namun yang paling krusial.
Keluarga, kata dia, merupakan lingkungan paling dini seseorang yang mempengaruhi perkembangan anak, baik fisik maupun psikososial, dan dampaknya dapat terasa hingga dewasa.
“Kampung Keluarga Berkualitas merupakan pendekatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan secara terintegrasi dan konvergen sehingga kami berupaya agar semua program organisasi perangkat daerah masuk ke dalam penyelenggaraan Kampung KB," katanya.
Baca juga: Pemkot Pekalongan gelar pelayanan akseptor KB gratis
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Yos Rosidi di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa saat ini sudah terbentuk 19 Kampung Keluarga Berkualitas sehingga masih ada 8 lainya yang ditargetkan terbentuk pada 2024.
"Jadi tahun depan, masih ada 8 Kampung Keluarga Berkualitas tersebar di 3 kecamatan yang akan kami selesaikan. Kami akan mendorong seluruh Kampung KB memiliki 'Dapur Sehat Atasi Stunting'," katanya.
Menurut dia, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3/2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas maka semua kelurahan/desa diwajibkan membentuk Kampung KB.
"Dahulu awalnya memang harus ada syarat yang dipenuhi untuk membentuk Kampung KB, tetapi dengan adanya Inpres baru semua di kelurahan dan desa diwajibkan," katanya.
Dikatakan Yos Rosidi, keluarga merupakan unit masyarakat terkecil namun yang paling krusial.
Keluarga, kata dia, merupakan lingkungan paling dini seseorang yang mempengaruhi perkembangan anak, baik fisik maupun psikososial, dan dampaknya dapat terasa hingga dewasa.
“Kampung Keluarga Berkualitas merupakan pendekatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan secara terintegrasi dan konvergen sehingga kami berupaya agar semua program organisasi perangkat daerah masuk ke dalam penyelenggaraan Kampung KB," katanya.
Baca juga: Pemkot Pekalongan gelar pelayanan akseptor KB gratis