Semarang (ANTARA) - Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Wilayah Jawa Tengah akan memanfaatkan pengelolaan pemasyarakatan lapas-lapas di Nusakambangan, Cilacap, sebagai momentum mendorong citra positif lembaga negara ini.
"Nusakambangan beberapa waktu terakhir ini sering dikunjungi untuk melihat bagaimana gambaran program pemasyarakatan di Indonesia," kata Pelaksana Tugas Kepala Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah Hantor Situmorang di Semarang, Rabu.
Menurut dia, Lapas Nusakambangan menjadi ikon tentang bagaimana sistem pemasyarakatan dilaksanakan.
"Di Nusakambangan ini ada 'minimum security', 'medium security', 'high security', dan 'super high security'," katanya usai serah terima jabatan Kepala Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah.
Ke depan, lanjut dia, pengelolaan pemasyarakatan di Nusakambangan bisa menjadi percontohan untuk diadopsi oleh unit pelaksana teknis lainnya.
Berkaitan dengan penambahan satuan kerja dari 10 lapas yang sudah ada di Nusakambangan, kata dia, hal tersebut harus didasarkan pada analisa kebutuhan.
Ia menjelaskan salah satu kebutuhan yang harus diselesaikan di pemasyarakatan ini yakni permasalahan kelebihan kapasitas.
Dalam serah terima jabatan Kepala Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah tersebut, Hantor Situmorang menggantikan Yuspahruddin yang memasuki masa pensiun.
Hantor Situmorang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham.
Baca juga: Membangun sinergi dalam deradikalisasi napiter di Lapas Nusakambangan
Baca juga: Ratusan napi terorisme di Nusakambangan ikut program deradikalisasi Kemenkumham
Baca juga: PLN bangun kabel bawah laut ke Nusakambangan
"Nusakambangan beberapa waktu terakhir ini sering dikunjungi untuk melihat bagaimana gambaran program pemasyarakatan di Indonesia," kata Pelaksana Tugas Kepala Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah Hantor Situmorang di Semarang, Rabu.
Menurut dia, Lapas Nusakambangan menjadi ikon tentang bagaimana sistem pemasyarakatan dilaksanakan.
"Di Nusakambangan ini ada 'minimum security', 'medium security', 'high security', dan 'super high security'," katanya usai serah terima jabatan Kepala Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah.
Ke depan, lanjut dia, pengelolaan pemasyarakatan di Nusakambangan bisa menjadi percontohan untuk diadopsi oleh unit pelaksana teknis lainnya.
Berkaitan dengan penambahan satuan kerja dari 10 lapas yang sudah ada di Nusakambangan, kata dia, hal tersebut harus didasarkan pada analisa kebutuhan.
Ia menjelaskan salah satu kebutuhan yang harus diselesaikan di pemasyarakatan ini yakni permasalahan kelebihan kapasitas.
Dalam serah terima jabatan Kepala Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah tersebut, Hantor Situmorang menggantikan Yuspahruddin yang memasuki masa pensiun.
Hantor Situmorang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham.
Baca juga: Membangun sinergi dalam deradikalisasi napiter di Lapas Nusakambangan
Baca juga: Ratusan napi terorisme di Nusakambangan ikut program deradikalisasi Kemenkumham
Baca juga: PLN bangun kabel bawah laut ke Nusakambangan