Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, siap mengupayakan 291 perawat yang berstatus non-aparatur sipil negara dari 1.137 perawat dapat mengikuti seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Sabtu, mengatakan bahwa ratusan perawat yang tergabung dalam DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan.
"Berstatus pegawai negeri sipil atau tidak, bahwa status perawat tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kami akan upayakan bertahap agar para perawat non-ASN bisa ikut seleksi PPPK," katanya.
Menurut Ladi Dwi Rejeki, tugas yang diemban oleh perawat tidak perlu diragukan lagi, termasuk menjadi salah satu ujung tombak pada saat pandemi COVID-19.
"Oleh karena itu, sudah seyogyanya para perawat yang masih berstatus non-aparatur sipil negara bisa lebih sejahtera dalam kehidupannya dengan memberikan kesempatan mereka ikut seleksi penerimaan PPPK," katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Batang Moh Fajeri mengatakan sejak awal berdiri PPNI pada 17 Maret 1974 selalu bersinergi dengan pemerintah.
"Di antara tugas para perawat ini adalah telah melakukan program pendampingan untuk mengentaskan kasus kekerdilan pada anak (stunting)," katanya.
Ia mengatakan pihaknya berusaha meningkatkan profesionalitas para perawat dan melakukan pelatihan dasar penanganan masalah kegawatdaruratan akibat trauma dan gangguan kardioviskuler (basic trauma and cardiac life support).
"Selain itu, kami juga ikut dalam penanganan stunting dan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ)," katanya.
Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Sabtu, mengatakan bahwa ratusan perawat yang tergabung dalam DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan.
"Berstatus pegawai negeri sipil atau tidak, bahwa status perawat tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kami akan upayakan bertahap agar para perawat non-ASN bisa ikut seleksi PPPK," katanya.
Menurut Ladi Dwi Rejeki, tugas yang diemban oleh perawat tidak perlu diragukan lagi, termasuk menjadi salah satu ujung tombak pada saat pandemi COVID-19.
"Oleh karena itu, sudah seyogyanya para perawat yang masih berstatus non-aparatur sipil negara bisa lebih sejahtera dalam kehidupannya dengan memberikan kesempatan mereka ikut seleksi penerimaan PPPK," katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Batang Moh Fajeri mengatakan sejak awal berdiri PPNI pada 17 Maret 1974 selalu bersinergi dengan pemerintah.
"Di antara tugas para perawat ini adalah telah melakukan program pendampingan untuk mengentaskan kasus kekerdilan pada anak (stunting)," katanya.
Ia mengatakan pihaknya berusaha meningkatkan profesionalitas para perawat dan melakukan pelatihan dasar penanganan masalah kegawatdaruratan akibat trauma dan gangguan kardioviskuler (basic trauma and cardiac life support).
"Selain itu, kami juga ikut dalam penanganan stunting dan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ)," katanya.