Kudus (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, meminta pemerintah daerah setempat segera memperbaiki jalan kabupaten yang mengalami kerusakan karena mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat.
"Kerusakan jalan terjadi di mana-mana, sedangkan anggaran sudah tersedia dan bisa digunakan, minimal bisa dilakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran rutin," kata Ketua Komisi C DPRD Kudus Rochim Sutopo ditemui di sela-sela melakukan inspeksi jalan rusak di Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kudus, Rabu.
Jika permasalahan yang dihadapi terkait terbatasnya personel, kata dia, bisa diatasi dengan memperbanyak kerja sama pihak ketiga, sehingga jalan yang rusak bisa diperbaiki segera agar tidak menimbulkan kecelakaan.
Menurut dia, masyarakat Kudus sudah terlalu lama menunggu perbaikan jalan yang rusak sehingga jangan sampai muncul anggapan baik dewan maupun pemkab tidak ada kepedulian terhadap kondisi tersebut.
"Kabupaten Kudus dikenal dengan kabupaten yang kaya dengan luas wilayah yang kecil. Tetapi sungguh ironi ketika banyak terjadi kerusakan jalan ternyata tidak juga tertangani segera," ujarnya.
Komisi C DPRD Kudus, imbuh dia, juga menerima surat keluhan dari Kepala Desa Rahtawu terkait kondisi jalan yang mengalami kerusakan.
Ia juga mengusulkan kepada Bupati Kudus untuk mengeluarkan surat keputusan kondisi darurat bencana, agar pengerjaan jalan bisa dilakukan secara cepat, serta bisa memanfaatkan dana tidak terduga (TT).
Sementara terkait pengembangan jalan yang saat ini baru tahap perencanaan, Rochim juga menyesalkan karena anggaran sudah disahkan lebih awal, sehingga bulan Januari atau Februari 2023 sudah bisa dimanfaatkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kudus Arif Budi Siswanto mengakui pihaknya sudah berupaya melakukan perbaikan jalan rusak dengan anggaran rutin. Hanya saja, perbaikan dilakukan bertahap setelah ruas jalan lain selesai pindah ke ruas jalan lainnya.
"Pekan ini perbaikan dijadwalkan di Jalan UMK dan Dersalam," ujarnya.
Ia juga berharap DPRD Kudus ikut memperjuangkan ketersediaan anggaran karena yang tersedia hanya Rp8 miliar untuk membiayai 363 ruas jalan dan 425 jembatan. Tentunya membutuhkan tambahan anggaran agar kerusakan yang terjadi seperti sekarang akibat curah hujan tinggi bisa tertangani seluruhnya.
Terkait anggapan perbaikan jalan terlambat, kata dia, karena harus menyesuaikan cuaca, sehingga ketika masih turun hujan tentunya tidak memungkinkan diperbaiki. Meskipun menggunakan teknologi modern sekalipun jalan yang sudah diperbaiki akan rusak kembali.
Sementara rencana peningkatan jalan, imbuh Arif, saat ini memang masih tahap perencanaan karena memang ada tahapan yang harus dilalui sebelum masuk ke pelelangan. Namun, semua pekerjaan ditargetkan selesai sebelum Lebaran 2023.
"Kerusakan jalan terjadi di mana-mana, sedangkan anggaran sudah tersedia dan bisa digunakan, minimal bisa dilakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran rutin," kata Ketua Komisi C DPRD Kudus Rochim Sutopo ditemui di sela-sela melakukan inspeksi jalan rusak di Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kudus, Rabu.
Jika permasalahan yang dihadapi terkait terbatasnya personel, kata dia, bisa diatasi dengan memperbanyak kerja sama pihak ketiga, sehingga jalan yang rusak bisa diperbaiki segera agar tidak menimbulkan kecelakaan.
Menurut dia, masyarakat Kudus sudah terlalu lama menunggu perbaikan jalan yang rusak sehingga jangan sampai muncul anggapan baik dewan maupun pemkab tidak ada kepedulian terhadap kondisi tersebut.
"Kabupaten Kudus dikenal dengan kabupaten yang kaya dengan luas wilayah yang kecil. Tetapi sungguh ironi ketika banyak terjadi kerusakan jalan ternyata tidak juga tertangani segera," ujarnya.
Komisi C DPRD Kudus, imbuh dia, juga menerima surat keluhan dari Kepala Desa Rahtawu terkait kondisi jalan yang mengalami kerusakan.
Ia juga mengusulkan kepada Bupati Kudus untuk mengeluarkan surat keputusan kondisi darurat bencana, agar pengerjaan jalan bisa dilakukan secara cepat, serta bisa memanfaatkan dana tidak terduga (TT).
Sementara terkait pengembangan jalan yang saat ini baru tahap perencanaan, Rochim juga menyesalkan karena anggaran sudah disahkan lebih awal, sehingga bulan Januari atau Februari 2023 sudah bisa dimanfaatkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kudus Arif Budi Siswanto mengakui pihaknya sudah berupaya melakukan perbaikan jalan rusak dengan anggaran rutin. Hanya saja, perbaikan dilakukan bertahap setelah ruas jalan lain selesai pindah ke ruas jalan lainnya.
"Pekan ini perbaikan dijadwalkan di Jalan UMK dan Dersalam," ujarnya.
Ia juga berharap DPRD Kudus ikut memperjuangkan ketersediaan anggaran karena yang tersedia hanya Rp8 miliar untuk membiayai 363 ruas jalan dan 425 jembatan. Tentunya membutuhkan tambahan anggaran agar kerusakan yang terjadi seperti sekarang akibat curah hujan tinggi bisa tertangani seluruhnya.
Terkait anggapan perbaikan jalan terlambat, kata dia, karena harus menyesuaikan cuaca, sehingga ketika masih turun hujan tentunya tidak memungkinkan diperbaiki. Meskipun menggunakan teknologi modern sekalipun jalan yang sudah diperbaiki akan rusak kembali.
Sementara rencana peningkatan jalan, imbuh Arif, saat ini memang masih tahap perencanaan karena memang ada tahapan yang harus dilalui sebelum masuk ke pelelangan. Namun, semua pekerjaan ditargetkan selesai sebelum Lebaran 2023.