Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendapatkan UHC Award setelah mencapai target Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh hingga 96,24 persen dari total warga setempat yang mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Penghargaan UHC Award diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin secara simbolis, sedangkan Pemkab Kudus diwakili Bupati Kudus Hartopo bersama 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota lainnya yang berstatus UHC di Balai Sudirman Jakarta, Selasa.
Kepala Dinas Kesehatan Kudus Andini Aridewi di Kudus, Selasa, menyambut baik penghargaan UHC Award bagi pemerintah daerah yang berhasil mencapai UHC.
Capaian UHC di Kabupaten Kudus, kata dia, hasil sinergi yang baik antara pemkab dengan BPJS Kesehatan Cabang Kudus.
"Pemda Kabupaten Kudus sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau UHC dan mampu mempertahankan capaian jumlah kepesertaan JKN karena sampai dengan 1 Maret 2023, sebanyak 835.453 jiwa penduduk Kabupaten Kudus telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dari total jumlah penduduk 868.079 jiwa atau sebesar 96.24 persen," ujarnya.
Dengan demikian, kata dia, hampir seluruh warga Kabupaten Kudus memiliki perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
Andini juga mengungkapkan bangga atas pencapaian UHC di Kabupaten Kudus serta berterima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Kudus yang telah bekerja keras agar masyarakat setempat terjamin dalam Program JKN.
"Dengan kesehatan yang baik, masyarakat akan menjadi sehat dan mendukung terwujudnya visi Kabupaten Kudus. Dengan adanya program JKN-KIS ini menjadi suatu capaian yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus, terutama kebutuhan untuk akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa khawatir kesulitan finansial," ujarnya.
Ia optimistis dengan tercapai UHC, maka fasilitas kesehatan juga semakin optimal dalam melayani, sedangkan nantinya akan terus memastikan seluruh warga tetap terjamin akses layanan kesehatan melalui program JKN-KIS.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam sambutan acara penyerahan UHC Award yang disaksikan secara live di YouTube mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar layanan seluruh warga di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.
"Tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif," ujarnya.
Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun lanjutan (rumah sakit).
BPJS Kesehatan mendorong koordinasi kementerian dan pemda terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, di manapun peserta itu berada.
Penghargaan UHC Award diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin secara simbolis, sedangkan Pemkab Kudus diwakili Bupati Kudus Hartopo bersama 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota lainnya yang berstatus UHC di Balai Sudirman Jakarta, Selasa.
Kepala Dinas Kesehatan Kudus Andini Aridewi di Kudus, Selasa, menyambut baik penghargaan UHC Award bagi pemerintah daerah yang berhasil mencapai UHC.
Capaian UHC di Kabupaten Kudus, kata dia, hasil sinergi yang baik antara pemkab dengan BPJS Kesehatan Cabang Kudus.
"Pemda Kabupaten Kudus sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau UHC dan mampu mempertahankan capaian jumlah kepesertaan JKN karena sampai dengan 1 Maret 2023, sebanyak 835.453 jiwa penduduk Kabupaten Kudus telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dari total jumlah penduduk 868.079 jiwa atau sebesar 96.24 persen," ujarnya.
Dengan demikian, kata dia, hampir seluruh warga Kabupaten Kudus memiliki perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
Andini juga mengungkapkan bangga atas pencapaian UHC di Kabupaten Kudus serta berterima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Kudus yang telah bekerja keras agar masyarakat setempat terjamin dalam Program JKN.
"Dengan kesehatan yang baik, masyarakat akan menjadi sehat dan mendukung terwujudnya visi Kabupaten Kudus. Dengan adanya program JKN-KIS ini menjadi suatu capaian yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus, terutama kebutuhan untuk akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa khawatir kesulitan finansial," ujarnya.
Ia optimistis dengan tercapai UHC, maka fasilitas kesehatan juga semakin optimal dalam melayani, sedangkan nantinya akan terus memastikan seluruh warga tetap terjamin akses layanan kesehatan melalui program JKN-KIS.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam sambutan acara penyerahan UHC Award yang disaksikan secara live di YouTube mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar layanan seluruh warga di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.
"Tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif," ujarnya.
Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun lanjutan (rumah sakit).
BPJS Kesehatan mendorong koordinasi kementerian dan pemda terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, di manapun peserta itu berada.