Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR, Abdul Kadir Karding menilai lokasi Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, yang mengalami kebakaran memang tidak ideal karena berdekatan dengan permukiman warga.
"Nanti, kami akan evaluasi. Komisi VII hari Selasa (7/3) nanti akan melihat lebih dekat ke sana," katanya di Semarang, Jawa Tengah, Ahad, menyoroti kebakaran Depo Pertamina Plumbon, Jakarta.
Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, mengalami kebakaran, Jumat (3/3) sekitar pukul 20.00 hingga 23.00 WIB yang menyebabkan setidaknya 19 korban tewas dan puluhan luka-luka.
Hal itu disampaikan Karding yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Diponegoro Semarang usai Reuni Akbar Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP) Diploma Ekonomi Undip.
Ia menjelaskan langkah yang harus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa adalah memastikan konstruksi awal saat membangun depo menggunakan teknologi yang bagus untuk menekan potensi kecelakaan.
"Artinya, kita harus memastikan teknologi yang dipakai 'zero' kesalahan. Walau tidak ada di dunia yang seperti itu ya, tetapi ambil (teknologi, red.) yang paling baik," katanya.
Pertamina, kata dia, juga harus memperbaiki manajemen agar bisa lebih baik. "Artinya, bisa jadi ini ada faktor kesalahan manusia ya, Tapi kita kan belum bisa kita pastikan," ujarnya.
Yang paling penting, kata dia, lokasi depo harus dikaji, terutama jaraknya dengan perumahan penduduk untuk mengantisipasi korban jiwa jika kejadian serupa terulang kembali.
"Ini jarak antara depo sama rumah penduduk itu cuma batasan satu jalan ya. Ada dua langkah yang harus dilakukan. Pertama, merelokasi rumah penduduk. Karena depo itu ada baru rumah penduduk," katanya.
Diakuinya bahwa sebenarnya sudah ada upaya pembebasan lahan di sekitar Depo Plumpang pada 2016 karena memang tidak sesuai aturan dengan lokasinya yang berdekatan rumah-rumah penduduk.
"Harusnya (jarak dengan rumah penduduk, red.) jauh, tidak hanya batas satu jalan," ujarnya.
Langkah kedua, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Depo Plumpang harus dipindahkan ke lokasi yang dipastikan lebih aman.
"Saya kira harus dikaji juga karena membangun depo tidak murah, mahal kan," katanya.
Dalam konteks kebakaran itu, ia secara pribadi mengingatkan bahwa Pertamina harus memastikan penanganan korban secara baik, untuk yang meninggal dunia maupun luka-luka, termasuk penanganan pengungsi dan kerusakan dampak kebakaran.
"Pertama, korban harus ditangani. Pertamina harus tangani. Yang meninggal asuransinya, yang dirawat, yang mengungsi dipastikan semua baik. Yang rumahnya rusak, kebakar, dan seterusnya harus diganti," katanya.
Kedua, kata dia, Pertamina harus memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap berjalan, mengingat peran Depo Plumpang yang vital dalam pendistribusian BBM ke seluruh Indonesia.
"Pasokan BBM harus terus jalan. Apalagi, Depo Plumpang bertanggung jawab terhadap 25 persen distribusi BBM se-Indonesia. Harus dipastikan karena ini 25 persen ya, bisa kacau nanti," demikian Abdul Kadir Karding.
"Nanti, kami akan evaluasi. Komisi VII hari Selasa (7/3) nanti akan melihat lebih dekat ke sana," katanya di Semarang, Jawa Tengah, Ahad, menyoroti kebakaran Depo Pertamina Plumbon, Jakarta.
Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, mengalami kebakaran, Jumat (3/3) sekitar pukul 20.00 hingga 23.00 WIB yang menyebabkan setidaknya 19 korban tewas dan puluhan luka-luka.
Hal itu disampaikan Karding yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Diponegoro Semarang usai Reuni Akbar Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP) Diploma Ekonomi Undip.
Ia menjelaskan langkah yang harus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa adalah memastikan konstruksi awal saat membangun depo menggunakan teknologi yang bagus untuk menekan potensi kecelakaan.
"Artinya, kita harus memastikan teknologi yang dipakai 'zero' kesalahan. Walau tidak ada di dunia yang seperti itu ya, tetapi ambil (teknologi, red.) yang paling baik," katanya.
Pertamina, kata dia, juga harus memperbaiki manajemen agar bisa lebih baik. "Artinya, bisa jadi ini ada faktor kesalahan manusia ya, Tapi kita kan belum bisa kita pastikan," ujarnya.
Yang paling penting, kata dia, lokasi depo harus dikaji, terutama jaraknya dengan perumahan penduduk untuk mengantisipasi korban jiwa jika kejadian serupa terulang kembali.
"Ini jarak antara depo sama rumah penduduk itu cuma batasan satu jalan ya. Ada dua langkah yang harus dilakukan. Pertama, merelokasi rumah penduduk. Karena depo itu ada baru rumah penduduk," katanya.
Diakuinya bahwa sebenarnya sudah ada upaya pembebasan lahan di sekitar Depo Plumpang pada 2016 karena memang tidak sesuai aturan dengan lokasinya yang berdekatan rumah-rumah penduduk.
"Harusnya (jarak dengan rumah penduduk, red.) jauh, tidak hanya batas satu jalan," ujarnya.
Langkah kedua, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Depo Plumpang harus dipindahkan ke lokasi yang dipastikan lebih aman.
"Saya kira harus dikaji juga karena membangun depo tidak murah, mahal kan," katanya.
Dalam konteks kebakaran itu, ia secara pribadi mengingatkan bahwa Pertamina harus memastikan penanganan korban secara baik, untuk yang meninggal dunia maupun luka-luka, termasuk penanganan pengungsi dan kerusakan dampak kebakaran.
"Pertama, korban harus ditangani. Pertamina harus tangani. Yang meninggal asuransinya, yang dirawat, yang mengungsi dipastikan semua baik. Yang rumahnya rusak, kebakar, dan seterusnya harus diganti," katanya.
Kedua, kata dia, Pertamina harus memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap berjalan, mengingat peran Depo Plumpang yang vital dalam pendistribusian BBM ke seluruh Indonesia.
"Pasokan BBM harus terus jalan. Apalagi, Depo Plumpang bertanggung jawab terhadap 25 persen distribusi BBM se-Indonesia. Harus dipastikan karena ini 25 persen ya, bisa kacau nanti," demikian Abdul Kadir Karding.