Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, melakukan sinkronisasi data kasus stunting agar langkah percepatan penurunan kasus itu bisa efektif.
Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini, prevalensi angka stunting menunjukkan adanya prestasi penurunan yaitu pada 2018 berada pada angka 30,8 persen, 2019 turun menjadi 26,59 persen, tahun 2021 menjadi 20,6 persen, dan 2022 ditarget bisa turun 3,5 persen.
"Kami menargetkan prevalensi kasus stunting pada 2022 bisa menjadi 17,9 persen dan tahun 2023 turun lagi menjadi 14,88 persen, serta 2024 menjadi 12,24 persen," katanya.
Dikatakan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan melibatkan semua unsur masyarakat untuk memperkuat capaian nasional yang pada 2021 masih mencapai 24,4 persen.
"Audit kasus stunting yang pertama sudah dilakukan pada 2 kasus anak stunting dan audit kedua nanti ditambah sampelnya yakni di 4 anak stunting dan 4 orang ibu hamil," katanya.
Salahudin mengatakan dengan penambahan sampling random tersebut akan semakin bisa mewakili jumlah keseluruhan potensi kasus stunting yang ada.
Melalui pengambilan sampel audit kasus stunting ini, kata dia, bisa diketahui penanganan yang tepat dan langkah yang dilakukan bisa lebih jelas dan tepat sasaran, serta dilakukan evaluasi terkait rencana tindak lanjut (RTL) program penanganan stunting ke depan.
"Kami sudah menemukan kasus anak stunting karena tidak doyan makan. Kemudian kami lakukan solusi penanganan apakah dengan pemberian komposisi makanan yang beragam dan menarik," katanya.
Dikatakan, kasus stunting bisa juga bisa disebabkan bawaan orang tua yang mengidap penyakit tertentu karena merokok dan penyebab lainnya.
"Jika permasalahan penyebab stunting itu sudah bisa diketahui dengan jelas maka bisa dilakukan penanganan yang komprehensif dan lengkap, termasuk dalam pemeriksaan premarital check up yakni serangkaian tes kesehatan yang dilakukan sebelum menikah untuk mengetahui kondisi kesehatan calon suami istri," katanya.
Sub Koordinator Kesehatan Reproduksi BKKBN Jawa Tengah Esterlina Kusumastuti mengatakan untuk pencegahan dan penurunan angka stunting, pihaknya melakukan intervensi berupa pendampingan baik sejak calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, dan balita.
"Yang berisiko stunting dilakukan intervensi yang lebih dalam pencegahan dan penanganan risiko stunting yang semakin besar. Angka stunting di Jawa Tengah kini sekitar 20 persen dan diharapkan bisa turun lagi menjadi 14 persen," katanya.
Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini, prevalensi angka stunting menunjukkan adanya prestasi penurunan yaitu pada 2018 berada pada angka 30,8 persen, 2019 turun menjadi 26,59 persen, tahun 2021 menjadi 20,6 persen, dan 2022 ditarget bisa turun 3,5 persen.
"Kami menargetkan prevalensi kasus stunting pada 2022 bisa menjadi 17,9 persen dan tahun 2023 turun lagi menjadi 14,88 persen, serta 2024 menjadi 12,24 persen," katanya.
Dikatakan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan melibatkan semua unsur masyarakat untuk memperkuat capaian nasional yang pada 2021 masih mencapai 24,4 persen.
"Audit kasus stunting yang pertama sudah dilakukan pada 2 kasus anak stunting dan audit kedua nanti ditambah sampelnya yakni di 4 anak stunting dan 4 orang ibu hamil," katanya.
Salahudin mengatakan dengan penambahan sampling random tersebut akan semakin bisa mewakili jumlah keseluruhan potensi kasus stunting yang ada.
Melalui pengambilan sampel audit kasus stunting ini, kata dia, bisa diketahui penanganan yang tepat dan langkah yang dilakukan bisa lebih jelas dan tepat sasaran, serta dilakukan evaluasi terkait rencana tindak lanjut (RTL) program penanganan stunting ke depan.
"Kami sudah menemukan kasus anak stunting karena tidak doyan makan. Kemudian kami lakukan solusi penanganan apakah dengan pemberian komposisi makanan yang beragam dan menarik," katanya.
Dikatakan, kasus stunting bisa juga bisa disebabkan bawaan orang tua yang mengidap penyakit tertentu karena merokok dan penyebab lainnya.
"Jika permasalahan penyebab stunting itu sudah bisa diketahui dengan jelas maka bisa dilakukan penanganan yang komprehensif dan lengkap, termasuk dalam pemeriksaan premarital check up yakni serangkaian tes kesehatan yang dilakukan sebelum menikah untuk mengetahui kondisi kesehatan calon suami istri," katanya.
Sub Koordinator Kesehatan Reproduksi BKKBN Jawa Tengah Esterlina Kusumastuti mengatakan untuk pencegahan dan penurunan angka stunting, pihaknya melakukan intervensi berupa pendampingan baik sejak calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, dan balita.
"Yang berisiko stunting dilakukan intervensi yang lebih dalam pencegahan dan penanganan risiko stunting yang semakin besar. Angka stunting di Jawa Tengah kini sekitar 20 persen dan diharapkan bisa turun lagi menjadi 14 persen," katanya.