Semarang (ANTARA) - Para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jateng hadir dan siap mengikuti kegiatan dengan formasi lengkap pada Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta selama tiga hari (23-25 November 2022).
Para pejabat tinggi tersebut antara lain Kepala Kantor Wilayah A Yuspahruddin, Kepala Divisi Administrasi Jusman, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi.
Pembukaan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM semester II tahun 2022 dan penyusunan target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2023 tersebut berlangsung Rabu (23/11).
Baca juga: Kemenkumham Jambi lakukan kunjungan studi tiru ke Jateng
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto dalam laporannya menyebutkan dua agenda utama dari kegiatan, yakni pengendalian capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dan penyusunan Target Kinerja tahun 2023
Sekjen juga memaparkan capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh Kemenkumham selama Tahun 2022 di antaranya, Keberhasilan dukungan pelaksanaan G-20, peringkat pertama realisasi produk dalam negeri, peringkat pertama penilaian kompetensi dari BKN dan peringkat kedua kinerja anggaran
Selain itu dinobatkan sebagai peringkat kedua penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan cat dari BKN, Top 2 penghargaan pengelolaan pengajuan pelayanan publik, Top 2 pengelolaan pengaduan pelayanan publik, peringkat ketiga sistem pemerintahan berbasis elektronik penghargaan ORI kepatuhan tinggi standar pelayanan publik, pengendalian kasus covid 19 Tahun 2022 dan vaksinasi massal.
Baca juga: Kemenkumham Jateng dukung Munas XVII HIPMI
Sementara Menkumham Yasonna H Laoly memberikan beberapa atensi dengan arahan pertamanya, Yasonna meminta jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan anggaran.
"Segera meningkatkan realisasi, tetapi tetap dengan mempedomani kaidah-kaidah pelaksanaan anggaran yang baik proses dan outputnya," tegasnya memberikan sambutan sebelum membuka kegiatan.
Menurutnya penting, karena hasil evaluasi anggaran di tahun ini akan berdampak pada alokasi anggaran di tahun 2024.
Baca juga: Kemenkumham tinjau calon lahan Lapas Pekalongan
Berikutnya, Yasonna meminta untuk menjadikan temuan BPK sebagai referensi perbaikan kinerja.
"Belajar dari temuan BPK, agar tidak terjadi pertemuan berulang dan ditindaklanjuti secara tuntas. Lakukan laporan keuangan secara akuntabel," katanya.
Yasonna juga mengintruksikan peningkatan intensifikasi koordinasi dan komunikasi antar Pimpinan Tinggi terkait pengelolaan keuangan
"Jangan lagi ada distorsi antara Pimpinan Tinggi Madya dan pimpinan Pratama di bawahnya," tegasnya.
Terakhir, Menkumham menginginkan adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan PNPB. Harapannya, ada sharing hasil PNBP dari penerima kepada Unit Utama lainnya atau Kantor Wilayah agar pemanfaatan dapat maksimal.
Para pejabat tinggi tersebut antara lain Kepala Kantor Wilayah A Yuspahruddin, Kepala Divisi Administrasi Jusman, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi.
Pembukaan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM semester II tahun 2022 dan penyusunan target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2023 tersebut berlangsung Rabu (23/11).
Baca juga: Kemenkumham Jambi lakukan kunjungan studi tiru ke Jateng
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto dalam laporannya menyebutkan dua agenda utama dari kegiatan, yakni pengendalian capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dan penyusunan Target Kinerja tahun 2023
Sekjen juga memaparkan capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh Kemenkumham selama Tahun 2022 di antaranya, Keberhasilan dukungan pelaksanaan G-20, peringkat pertama realisasi produk dalam negeri, peringkat pertama penilaian kompetensi dari BKN dan peringkat kedua kinerja anggaran
Selain itu dinobatkan sebagai peringkat kedua penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan cat dari BKN, Top 2 penghargaan pengelolaan pengajuan pelayanan publik, Top 2 pengelolaan pengaduan pelayanan publik, peringkat ketiga sistem pemerintahan berbasis elektronik penghargaan ORI kepatuhan tinggi standar pelayanan publik, pengendalian kasus covid 19 Tahun 2022 dan vaksinasi massal.
Baca juga: Kemenkumham Jateng dukung Munas XVII HIPMI
Sementara Menkumham Yasonna H Laoly memberikan beberapa atensi dengan arahan pertamanya, Yasonna meminta jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan anggaran.
"Segera meningkatkan realisasi, tetapi tetap dengan mempedomani kaidah-kaidah pelaksanaan anggaran yang baik proses dan outputnya," tegasnya memberikan sambutan sebelum membuka kegiatan.
Menurutnya penting, karena hasil evaluasi anggaran di tahun ini akan berdampak pada alokasi anggaran di tahun 2024.
Baca juga: Kemenkumham tinjau calon lahan Lapas Pekalongan
Berikutnya, Yasonna meminta untuk menjadikan temuan BPK sebagai referensi perbaikan kinerja.
"Belajar dari temuan BPK, agar tidak terjadi pertemuan berulang dan ditindaklanjuti secara tuntas. Lakukan laporan keuangan secara akuntabel," katanya.
Yasonna juga mengintruksikan peningkatan intensifikasi koordinasi dan komunikasi antar Pimpinan Tinggi terkait pengelolaan keuangan
"Jangan lagi ada distorsi antara Pimpinan Tinggi Madya dan pimpinan Pratama di bawahnya," tegasnya.
Terakhir, Menkumham menginginkan adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan PNPB. Harapannya, ada sharing hasil PNBP dari penerima kepada Unit Utama lainnya atau Kantor Wilayah agar pemanfaatan dapat maksimal.