Semarang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah A Yuspahruddin mengingatkan kepada seluruh ASN bijak dalam bermedia sosial, apalagi mendekati tahun Pemilu 2024.

"Berdasarkan arahan KPU, seorang ASN tidak boleh menunjukkan identitas politik, tidak menyatakan dukungan secara frontal dan secara langsung serta harus netral," kata Yuspahruddin saat menjadi pembina Apel Pagi di Kantor Kanwil Kemenkumham Jateng, Senin.

Apel pagi juga diikuti Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, serta Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional para Pelaksana dan PPNPN Kantor Wilayah.
 
Dalam kesempatan tersebut Yuspahruddin juga mengingatkan seluruh timnya untuk mempersiapkan kedatangan tim BPK ke kantor wilayah pada tanggal 3-9 Oktober 2022.

"Terkait PNBP ini untuk dipersiapkan sebaik-baiknya. Baik kegiatannya maupun administrasinya. Disiapkan sedemikian rupa. Manajemen diperbaiki, sehingga tidak akan ada persoalan yang menyumbang citra buruk untuk Kementerian," katanya.

Baca juga: Pelempar paket di Rutan Banyumas berhasil ditangkap

Terkait dengan anggaran yang telah lepas "blokir", Yuspahruddin, menginginkan jajarannya melakukan respon cepat dengan mempersiapkan diri melaksanakannya.

"Jangan sampai saat nanti bintang dibuka, gelagapan. Karena ini sudah akan memasuki bulan Oktober. Kita semua harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa menyerap anggaran itu," tambahnya.

Kakanwil juga mengajak peserta apel pandai bersyukur dengan kondisi saat ini, sebagai seorang ASN, karena dengan kenaikan harga BBM yang memberikan efek domino begitu besar, tidak berpengaruh signifikan terhadap kehidupan ASN bila dibandingkan dengan golongan masyarakat lainnya.

"Kita harusnya bersyukur, bahwa kita dapat penghasilan setiap bulan, penghasilan tetap, mendapatkan tunjangan risiko," katanya.

Baca juga: Kemenkumham Jateng bersinergi dengan PT Agama Yogyakarta

Bentuk rasa syukur yang dimaksud Kakanwil adalah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena pada kondisi "sensitif" tersebut, biasanya masyarakat lebih kritis terhadap pelayanan dan kinerja ASN. 

Yuspahruddin juga mengimbau agar tidak melakukan kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, apalagi sampai melakukan pungutan liar.

Kakanwil mengarahkan untuk tidak lebih mengedepankan prestasi, namun malah melegalkan perbuatan yang salah. 

"Masalah prestasi, nggak usah hebat luar biasa. Yang penting tidak membuat kesalahan, karena itu juga adalah sebuah prestasi," kata Yuspahruddin.

Baca juga: Pengda IKA POLTEKIM Jateng Dan DIY resmi dilantik

Pewarta : KSM
Editor : Nur Istibsaroh
Copyright © ANTARA 2024