Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, minta tim pengendalian inflasi daerah (TPID) mampu mengendalikan harga komoditas di pasar, terutama kebutuhan pokok untuk menekan inflasi karena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya sudah memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat selalu proaktif serta mengecek ketersediaan dan keterjangkauan harga.
"Bagaimana TPID ini dapat mengelola harga jangan sampai melonjak naik. Inflasi sudah di depan mata, tinggal kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak sampai stagflasi," katanya.
Menurut dia, kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi merupakan momentum tepat karena dilaksanakan pada saat kenaikan harga bahan bakar minyak dan bertepatan dengan fokus Pemerintah pusat yang berusaha untuk menekan angka inflasi di berbagai daerah.
"Kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga berbagai macam barang sehingga kita perlu sebaik-baiknya agar bagaimana dapat mengendalikan inflasi di level daerah," katanya.
Yulian Akbar minta pada seluruh organisasi perangkat daerah dan para camat mendukung kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi karena data-datanya dapat bermanfaat untuk berbagai program.
Adapun langkah antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, kata dia, yaitu dengan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada para sopir angkutan umum, ojek, dan nelayan di daerah ini.
Dikatakan, Pemerintah pusat telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran minimal 2 persen dari dana transfer umum dan dana bagi hasil.
"Angkanya di Kabupaten Pekalongan yaitu sekitar Rp4,45 miliar. Oleh karena itu, kami akan memfokuskan untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM maupun inflasi dengan menyiapkan program bantuan sosial," katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya sudah memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat selalu proaktif serta mengecek ketersediaan dan keterjangkauan harga.
"Bagaimana TPID ini dapat mengelola harga jangan sampai melonjak naik. Inflasi sudah di depan mata, tinggal kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak sampai stagflasi," katanya.
Menurut dia, kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi merupakan momentum tepat karena dilaksanakan pada saat kenaikan harga bahan bakar minyak dan bertepatan dengan fokus Pemerintah pusat yang berusaha untuk menekan angka inflasi di berbagai daerah.
"Kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga berbagai macam barang sehingga kita perlu sebaik-baiknya agar bagaimana dapat mengendalikan inflasi di level daerah," katanya.
Yulian Akbar minta pada seluruh organisasi perangkat daerah dan para camat mendukung kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi karena data-datanya dapat bermanfaat untuk berbagai program.
Adapun langkah antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, kata dia, yaitu dengan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada para sopir angkutan umum, ojek, dan nelayan di daerah ini.
Dikatakan, Pemerintah pusat telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran minimal 2 persen dari dana transfer umum dan dana bagi hasil.
"Angkanya di Kabupaten Pekalongan yaitu sekitar Rp4,45 miliar. Oleh karena itu, kami akan memfokuskan untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM maupun inflasi dengan menyiapkan program bantuan sosial," katanya.