Semarang (ANTARA) - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri sesuai dengan Instruksi Presiden, salah satunya dengan menggelar monitoring dan pendampingan progres input realisasi Produk Dalam Negeri (PDN).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, Selasa (6/9) tersebut hadir Kepala Divisi Administrasi Jusman yang menyampaikan realisasi atas belanja PDN akan didata dan dipantau melalui aplikasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
"Setiap UPT harus meningkatkan progres PDN, karena akan terpantau progres dari realisasinya. Kalau kita berkontribusi banyak membelanjakan anggaran negara untuk produksi dalam negeri, perekonomian kita akan cepat pulih," kata Jusman.
Jusman mengatakan dengan P3DN, akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan salah satu penerapannya mengharuskan instansi pemerintah memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.
Baca juga: Poltekip Angkatan 53 ikuti magang di Pulau Nusakambangan
Baca juga: Empat notaris diperiksa Majelis Kehormatan Notaris Jateng
Kemenkumham Jawa Tengah yang terjun langsung ke UPT Eks Karesidenan Banyumas Cilacap dan Nusakambangan tersebut juga merupakan langkah nyata memanfaatkan potensi pasar domestik yang sangat besar.
Dalam kesempatan tersebut, Kadivmin juga meminta Kepala UPT bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk berkontribusi dengan Kantor Wilayah terkait realisasi P3DN di jajaran Kemenkumham Jateng.
"Saya minta dicek betul input-an PDN dari Pejabat Pembuat Komitmen, kita duduk bersama di sini, jika ada kendala tanyakan ke Tim Kantor Wilayah," katanya.
Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Bagian Program dan Humas Budhiarso Widiarsono, Kepala Sub Bagian HRBTI Hazmi Saefi, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Dedi Hartono, serta Tim Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKBPJ) Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.
Baca juga: Kemenkumham Jateng dorong Lapas Klaten produksi pakan Ulat Magot
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, Selasa (6/9) tersebut hadir Kepala Divisi Administrasi Jusman yang menyampaikan realisasi atas belanja PDN akan didata dan dipantau melalui aplikasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
"Setiap UPT harus meningkatkan progres PDN, karena akan terpantau progres dari realisasinya. Kalau kita berkontribusi banyak membelanjakan anggaran negara untuk produksi dalam negeri, perekonomian kita akan cepat pulih," kata Jusman.
Jusman mengatakan dengan P3DN, akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan salah satu penerapannya mengharuskan instansi pemerintah memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.
Baca juga: Poltekip Angkatan 53 ikuti magang di Pulau Nusakambangan
Baca juga: Empat notaris diperiksa Majelis Kehormatan Notaris Jateng
Kemenkumham Jawa Tengah yang terjun langsung ke UPT Eks Karesidenan Banyumas Cilacap dan Nusakambangan tersebut juga merupakan langkah nyata memanfaatkan potensi pasar domestik yang sangat besar.
Dalam kesempatan tersebut, Kadivmin juga meminta Kepala UPT bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk berkontribusi dengan Kantor Wilayah terkait realisasi P3DN di jajaran Kemenkumham Jateng.
"Saya minta dicek betul input-an PDN dari Pejabat Pembuat Komitmen, kita duduk bersama di sini, jika ada kendala tanyakan ke Tim Kantor Wilayah," katanya.
Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Bagian Program dan Humas Budhiarso Widiarsono, Kepala Sub Bagian HRBTI Hazmi Saefi, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Dedi Hartono, serta Tim Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKBPJ) Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah.
Baca juga: Kemenkumham Jateng dorong Lapas Klaten produksi pakan Ulat Magot