Semarang (ANTARA) - PLN bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didapuk sebagai penyelenggara Energy Transition Working Group (ETWG) pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 24-25 Maret 2022 yang merupakan bagian dari rangkaian acara Presidensi G20 di Indonesia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo meninjau langsung kesiapan lokasi - lokasi penyelenggaraan ETWG di DIY dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DIY didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM sekaligus Chair ETWG Yudo Dwinanda Priadi dan Kepala BPSDM ESDM Kementerian ESDM sekaligus Co-Chair ETWG Prahoro Yulianto Nurtjahyo pada Jumat, (11/3).
"Pada intinya PLN siap untuk mendukung tim Kementerian ESDM agar Energy Transition Working Group ini baik dari konsep, strategi, dan operasionalnya bisa berjalan dengan lancar," jelas pria yang akrab disapa Darmo ini.
Ia menambahkan melalui gelaran tersebut, PLN juga mendukung pengurangan emisi dengan target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060.
"Energy transition ini adalah hot topic, kami sedang merancang bagaimana generasi masa mendatang mempunyai masa depan lebih baik dari masa saat ini, caranya adalah dengan mengurangi emisi", katanya.
Dalam acara kunjungan kerja tersebut disampaikan pula oleh M.Irwansyah Putra selaku GM PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & DIY bahwa secara teknis pengamanan keandalan jaringan, PLN telah menyiapkan personil PDKB, pelayanan teknik dan pos siaga keandalan di beberapa titik lokasi.
"PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah juga akan mengadakan apel gelar peralatan dalam rangka persiapan menjaga keandalan acara ETGW 1 di Jogja ini," katanya.
Sebagai dukungan nyata PLN terhadap green energy, pada ETWG di Jogja kali ini direncanakan beberapa acara yang akan dihadiri oleh Menteri ESDM, meliputi Penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) Pembangkit EBT 2022, penandatanganan MoU Green Financing dan Penandatanganan Pembelian REC.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo meninjau langsung kesiapan lokasi - lokasi penyelenggaraan ETWG di DIY dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DIY didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM sekaligus Chair ETWG Yudo Dwinanda Priadi dan Kepala BPSDM ESDM Kementerian ESDM sekaligus Co-Chair ETWG Prahoro Yulianto Nurtjahyo pada Jumat, (11/3). ANTARA/HO-PLN
Transisi Energi G20 diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia.
Titik berat pembahasan pertemuan ini adalah bagaimana menciptakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, terutama energi untuk elektrifikasi. Sementara itu, di bidang teknologi akan dibahas upaya peningkatan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan industri bersih, integrasi energi terbarukan dan efisiensi energi.
Sebagai tuan rumah pelaksanaan acara, Pemerintah Provinsi DIY melalui Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DIY mendukung acara tersebut.
"Pemerintah Daerah DIY sebagai tuan rumah siap membantu Kementerian ESDM dan PLN dalam mensukseskan pertemuan G20 ini," jelasnya saat audiensi ETWG dengan Direktur Utama PLN dan Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis sekaligus Chair ETWG, Yudo Dwinanda Priadi, Jumat, (11/3).
Lebih lanjut ia menambahkan, hal-hal yang bersifat teknis akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo meninjau langsung kesiapan lokasi - lokasi penyelenggaraan ETWG di DIY dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DIY didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM sekaligus Chair ETWG Yudo Dwinanda Priadi dan Kepala BPSDM ESDM Kementerian ESDM sekaligus Co-Chair ETWG Prahoro Yulianto Nurtjahyo pada Jumat, (11/3).
"Pada intinya PLN siap untuk mendukung tim Kementerian ESDM agar Energy Transition Working Group ini baik dari konsep, strategi, dan operasionalnya bisa berjalan dengan lancar," jelas pria yang akrab disapa Darmo ini.
Ia menambahkan melalui gelaran tersebut, PLN juga mendukung pengurangan emisi dengan target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060.
"Energy transition ini adalah hot topic, kami sedang merancang bagaimana generasi masa mendatang mempunyai masa depan lebih baik dari masa saat ini, caranya adalah dengan mengurangi emisi", katanya.
Dalam acara kunjungan kerja tersebut disampaikan pula oleh M.Irwansyah Putra selaku GM PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah & DIY bahwa secara teknis pengamanan keandalan jaringan, PLN telah menyiapkan personil PDKB, pelayanan teknik dan pos siaga keandalan di beberapa titik lokasi.
"PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah juga akan mengadakan apel gelar peralatan dalam rangka persiapan menjaga keandalan acara ETGW 1 di Jogja ini," katanya.
Sebagai dukungan nyata PLN terhadap green energy, pada ETWG di Jogja kali ini direncanakan beberapa acara yang akan dihadiri oleh Menteri ESDM, meliputi Penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) Pembangkit EBT 2022, penandatanganan MoU Green Financing dan Penandatanganan Pembelian REC.
Titik berat pembahasan pertemuan ini adalah bagaimana menciptakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, terutama energi untuk elektrifikasi. Sementara itu, di bidang teknologi akan dibahas upaya peningkatan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan industri bersih, integrasi energi terbarukan dan efisiensi energi.
Sebagai tuan rumah pelaksanaan acara, Pemerintah Provinsi DIY melalui Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DIY mendukung acara tersebut.
"Pemerintah Daerah DIY sebagai tuan rumah siap membantu Kementerian ESDM dan PLN dalam mensukseskan pertemuan G20 ini," jelasnya saat audiensi ETWG dengan Direktur Utama PLN dan Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis sekaligus Chair ETWG, Yudo Dwinanda Priadi, Jumat, (11/3).
Lebih lanjut ia menambahkan, hal-hal yang bersifat teknis akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.