Solo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mengembangkan bisnis.
"Alhamdulillah sampai dengan akhir 2021 - yang kami mulai sejak Maret 2021 - sudah ada sekitar 1.600 pelaku UMKM yang bergabung ke pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) Jawa Tengah (Jateng) Ema Rachmawati pada webinar dalam rangka Hari Pers Nasional dengan tema UMKM Sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi secara daring, Jumat.
Terkait hal itu, pihaknya masih terus mendorong pelaku UMKM lain untuk ikut terlibat.
Sementara itu terkait dengan perkembangan UMKM di Jawa Tengah, diakuinya, sejak tahun 2020 yang menjadi kendala bagi UMKM adalah pemasaran.
"Bahkan 50 persen tentang pemasaran. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan," katanya.
Terkait dengan permasalahan tersebut, pihaknya memberikan fasilitasi berupa pameran seperti UKM Virtual Expo.
"Sejak tahun 2020 kami mengadakan UKM Virtual Expo, (pemasarannya) tidak hanya menjangkau nasional tetapi juga internasional," katanya.
Bahkan dari sekali pelaksanaan UKM Virtual Expo yang biasanya diselenggarakan selama tiga hari, nilai transaksi yang berhasil dihimpun oleh pelaku usaha yakni mencapai Rp2,5 miliar.
"Setiap tahun kami mengadakan empat kali UKM Expo," katanya.
Selain itu pihaknya juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan produksi maupun pemasaran mereka.
"Hasilnya pelaku UKM mengaku mengalami kenaikan omzet," katanya.
"Alhamdulillah sampai dengan akhir 2021 - yang kami mulai sejak Maret 2021 - sudah ada sekitar 1.600 pelaku UMKM yang bergabung ke pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) Jawa Tengah (Jateng) Ema Rachmawati pada webinar dalam rangka Hari Pers Nasional dengan tema UMKM Sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi secara daring, Jumat.
Terkait hal itu, pihaknya masih terus mendorong pelaku UMKM lain untuk ikut terlibat.
Sementara itu terkait dengan perkembangan UMKM di Jawa Tengah, diakuinya, sejak tahun 2020 yang menjadi kendala bagi UMKM adalah pemasaran.
"Bahkan 50 persen tentang pemasaran. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan," katanya.
Terkait dengan permasalahan tersebut, pihaknya memberikan fasilitasi berupa pameran seperti UKM Virtual Expo.
"Sejak tahun 2020 kami mengadakan UKM Virtual Expo, (pemasarannya) tidak hanya menjangkau nasional tetapi juga internasional," katanya.
Bahkan dari sekali pelaksanaan UKM Virtual Expo yang biasanya diselenggarakan selama tiga hari, nilai transaksi yang berhasil dihimpun oleh pelaku usaha yakni mencapai Rp2,5 miliar.
"Setiap tahun kami mengadakan empat kali UKM Expo," katanya.
Selain itu pihaknya juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan produksi maupun pemasaran mereka.
"Hasilnya pelaku UKM mengaku mengalami kenaikan omzet," katanya.