Kudus (ANTARA) - Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat jumlah pekerja yang berminat membeli rumah murah bersubsidi semakin bertambah dari sebelumnya 340, kini menjadi 380 pekerja.
"Saat ini sudah tersedia dua lokasi untuk dibangun perumahan pekerja, yakni di Desa Terban, Kecamatan Jekulo dan Jalan Lingkar Utara Kudus Klumpit. Masing-masing tersedia lahan seluas 1,6 hektare dan 1 hektare," kata Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP RTMM SPSI) Kudus Suba'an Abdul Rohman di Kudus, Minggu.
Untuk lahan di Desa Terban, pihaknya masih menunggu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) karena sebelumnya lahan yang hendak dibeli merupakan pekarangan, namun setelah pembahasan RTRW justru dipersiapkan untuk lahan pangan. Sedangkan di Jalan Lingkar Utara masih melakukan negosiasi dengan pemilik tanah karena sebelumnya sudah ada kesepakatan soal harga tanah.
Harapannya, tahun ini sudah bisa dimulai pembangunannya karena jumlah pekerja yang berminat semakin bertambah dari sebelumnya 340 pekerja menjadi 380 pekerja. FSP RTMM SPSI Kudus juga sudah menggandeng pengembang untuk pembangunannya.
PC FSP RTMM SPSI Kudus juga sudah menyiapkan koperasi untuk membantu pekerja yang nantinya mengambil kredit untuk pembelian lahan, ketika mereka kesulitan membayar angsuran tepat waktu.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menjalin kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam mewujudkan program rumah layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kudus.
Sementara pihak pekerja juga melakukan survei ke Kabupaten Kendal yang lebih dahulu meluncurkan program rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Bentuknya bisa berupa Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sedangkan informasi terbaru bentuk KPR Bantun Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Program KPR BP2BT merupakan program Pemerintah Pusat bekerja sama dengan BTN. Bantuan yang diberikan pemerintah berupa subsidi uang muka KPR sebesar 45 persen dari harga rumah hingga Rp40-an juta. ***1***
"Saat ini sudah tersedia dua lokasi untuk dibangun perumahan pekerja, yakni di Desa Terban, Kecamatan Jekulo dan Jalan Lingkar Utara Kudus Klumpit. Masing-masing tersedia lahan seluas 1,6 hektare dan 1 hektare," kata Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP RTMM SPSI) Kudus Suba'an Abdul Rohman di Kudus, Minggu.
Untuk lahan di Desa Terban, pihaknya masih menunggu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) karena sebelumnya lahan yang hendak dibeli merupakan pekarangan, namun setelah pembahasan RTRW justru dipersiapkan untuk lahan pangan. Sedangkan di Jalan Lingkar Utara masih melakukan negosiasi dengan pemilik tanah karena sebelumnya sudah ada kesepakatan soal harga tanah.
Harapannya, tahun ini sudah bisa dimulai pembangunannya karena jumlah pekerja yang berminat semakin bertambah dari sebelumnya 340 pekerja menjadi 380 pekerja. FSP RTMM SPSI Kudus juga sudah menggandeng pengembang untuk pembangunannya.
PC FSP RTMM SPSI Kudus juga sudah menyiapkan koperasi untuk membantu pekerja yang nantinya mengambil kredit untuk pembelian lahan, ketika mereka kesulitan membayar angsuran tepat waktu.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menjalin kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam mewujudkan program rumah layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kudus.
Sementara pihak pekerja juga melakukan survei ke Kabupaten Kendal yang lebih dahulu meluncurkan program rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Bentuknya bisa berupa Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sedangkan informasi terbaru bentuk KPR Bantun Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Program KPR BP2BT merupakan program Pemerintah Pusat bekerja sama dengan BTN. Bantuan yang diberikan pemerintah berupa subsidi uang muka KPR sebesar 45 persen dari harga rumah hingga Rp40-an juta. ***1***