Magelang (ANTARA) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, Jawa Tengah, memastikan penyaluran program bantuan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah itu tepat sasaran, sehingga bermanfaat secara optimal dalam pengembangan usaha ekonomi.
"Para penerima sebelumnya sudah disurvei, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada, jadi bantuan modal ini sudah sesuai dengan keadaan riil," kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Magelang Sunaryanto dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang di Magelang, Jateng, Selasa.
Pemerintah Kota Magelang memberikan bantuan sosial berupa modal usaha kepada 15 pelaku UMKM dan pedagang kaki lima (PKL) di daerah itu dengan total Rp33 juta.
Baca juga: Pemerintah targetkan 30 juta UMKM masuk digitalisasi pada 2024
Baca juga: UMKM di Tol Semarang-Demak peroleh pelatihan dari DKP Jateng
Ia menjelaskan program bantuan itu untuk mewujudkan kepedulian pemkot setempat dan memberikan stimulan kepada mereka agar tetap semangat mengembangkan usaha ekonomi dan produksinya.
"Bantuan ini upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19, serta menambah modal agar kelangsungan usaha tetap berjalan," katanya.
Ia mengatakan program bantuan tersebut juga untuk memotivasi pelaku UMKM/PKL bisa lebih meningkatkan produknya, baik kualitas maupun kuantitas.
Penyerahan bantuan modal usaha dilakukan Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz di Pendopo Pengabdian, kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Magelang, Senin (29/11/2021).
Wali Kota Nur Aziz optimistis UMKM dan PKL di daerah itu dapat bangkit kembali dalam situasi adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi asalkan pelakunya berpikir kreatif, jeli menangkap peluang, dan bekerja keras serta tekun.
Ia mengharapkan, mereka menjaga dengan baik kualitas produk dan layanan sehingga tetap mendapatkan kepercayaan pasar.
"Agar mereka tidak lelah membangun kepercayaan dan kapasitas diri," ujar dia.
Ia juga meminta instansi terkait di daerah tersebut melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dan PKL secara terintegrasi, seperti terkait dengan perizinan, pemasaran, dan pengawasan mutu.
"Saya minta agar pendampingan kepada pegiat UMKM bisa dilaksanakan terintegrasi dalam semua aspek," kata Nur Aziz.
Baca juga: UMKM Desa Wisata di Kudus dilatih pemasaran berbasis digital
Baca juga: Kabupaten Batang luncurkan program klinik bisnis UMKM
"Para penerima sebelumnya sudah disurvei, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada, jadi bantuan modal ini sudah sesuai dengan keadaan riil," kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Magelang Sunaryanto dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang di Magelang, Jateng, Selasa.
Pemerintah Kota Magelang memberikan bantuan sosial berupa modal usaha kepada 15 pelaku UMKM dan pedagang kaki lima (PKL) di daerah itu dengan total Rp33 juta.
Baca juga: Pemerintah targetkan 30 juta UMKM masuk digitalisasi pada 2024
Baca juga: UMKM di Tol Semarang-Demak peroleh pelatihan dari DKP Jateng
Ia menjelaskan program bantuan itu untuk mewujudkan kepedulian pemkot setempat dan memberikan stimulan kepada mereka agar tetap semangat mengembangkan usaha ekonomi dan produksinya.
"Bantuan ini upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19, serta menambah modal agar kelangsungan usaha tetap berjalan," katanya.
Ia mengatakan program bantuan tersebut juga untuk memotivasi pelaku UMKM/PKL bisa lebih meningkatkan produknya, baik kualitas maupun kuantitas.
Penyerahan bantuan modal usaha dilakukan Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz di Pendopo Pengabdian, kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Magelang, Senin (29/11/2021).
Wali Kota Nur Aziz optimistis UMKM dan PKL di daerah itu dapat bangkit kembali dalam situasi adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi asalkan pelakunya berpikir kreatif, jeli menangkap peluang, dan bekerja keras serta tekun.
Ia mengharapkan, mereka menjaga dengan baik kualitas produk dan layanan sehingga tetap mendapatkan kepercayaan pasar.
"Agar mereka tidak lelah membangun kepercayaan dan kapasitas diri," ujar dia.
Ia juga meminta instansi terkait di daerah tersebut melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dan PKL secara terintegrasi, seperti terkait dengan perizinan, pemasaran, dan pengawasan mutu.
"Saya minta agar pendampingan kepada pegiat UMKM bisa dilaksanakan terintegrasi dalam semua aspek," kata Nur Aziz.
Baca juga: UMKM Desa Wisata di Kudus dilatih pemasaran berbasis digital
Baca juga: Kabupaten Batang luncurkan program klinik bisnis UMKM