Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah membentuk kelurahan tanggap siaga menghadapi bencana dengan melibatkan masyarakat agar bisa memahami cara penanganannya saat wilayahnya dilanda banjir dan rob.
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan Saminta di Pekalongan, Kamis, mengatakan pihaknya merencanakan awal 2022 untuk menyosialisasikan kelurahan tanggap siaga agar pola pikir masyarakat bisa paham dalam penanganan bencana.
"Jadi nantinya, di setiap kelurahan muncul orang-orang yang berjiwa relawan yang mampu berkoordinasi dan menggerakkan masyarakat untuk bergerak cepat saat terjadi bencana, seperti banjir dan rob," katanya.
Baca juga: Wagub Jateng bangga terhadap animo ormas ikut tanggap bencana
Selain kegiatan fisik atau pembangunan infrastruktur, pihaknya juga akan secara masif menggerakkan nonfisik menghadapi banjir dan rob melalui kelurahan tanggap siaga.
Menurut dia, selama ini BPBD menerima laporan adanya kejadian dari masyarakat tetapi informasinya kurang lengkap karena yang diinformasikan hanya gambar sedangkan titik lokasinya tidak dijelaskan.
"Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya kelurahan tanggap siaga, nantinya kejadian yang dilaporkan atau diinformasikan dapat lengkap sehingga BPBD bisa cepat dalam menindaklanjuti atau mengoordinasi dengan instansi lain," katanya.
Terkait dengan banjir yang masih melanda Kota Pekalongan, kata dia, ketinggian air masih mencapai 20 hingga 40 sentimeter sehingga masih ada beberapa warga yang mengungsi.
"Banjir ini melanda di Clumprit dan Randujajar dengan jumlah pengungsi sebanyak 164 orang," kata Saminta.
Pihaknya terus mengikuti informasi dari BMKG yang memprediksi puncak hujan pada Desember 2021.
"Selain itu, kami juga telah melakukan sinkronisasi kesiapan antisipasi menghadapi banjir dan rob di musim hujan dengan melibatkan instansi lain, seperti Dinas Sosial P2KB, BPBD, DPUPR, para camat, dan lurah," katanya.
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Yos Rosidi mengatakan pada penanganan korban bencana, pihaknya akan mendirikan posko terpadu di tingkat kecamatan.
"Nantinya, kami akan melibatkan unsur BPBD, TNI, Polri, PMI, dan relawan. Kami akan lebih fokus ke permakanan, logistik, dapur umum, dan titik-titik pengungsian," kata Yos Rosidi.
Baca juga: Kabupaten Magelang mencanangkan gerakan keluarga sehat tanggap bencana
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan Saminta di Pekalongan, Kamis, mengatakan pihaknya merencanakan awal 2022 untuk menyosialisasikan kelurahan tanggap siaga agar pola pikir masyarakat bisa paham dalam penanganan bencana.
"Jadi nantinya, di setiap kelurahan muncul orang-orang yang berjiwa relawan yang mampu berkoordinasi dan menggerakkan masyarakat untuk bergerak cepat saat terjadi bencana, seperti banjir dan rob," katanya.
Baca juga: Wagub Jateng bangga terhadap animo ormas ikut tanggap bencana
Selain kegiatan fisik atau pembangunan infrastruktur, pihaknya juga akan secara masif menggerakkan nonfisik menghadapi banjir dan rob melalui kelurahan tanggap siaga.
Menurut dia, selama ini BPBD menerima laporan adanya kejadian dari masyarakat tetapi informasinya kurang lengkap karena yang diinformasikan hanya gambar sedangkan titik lokasinya tidak dijelaskan.
"Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya kelurahan tanggap siaga, nantinya kejadian yang dilaporkan atau diinformasikan dapat lengkap sehingga BPBD bisa cepat dalam menindaklanjuti atau mengoordinasi dengan instansi lain," katanya.
Terkait dengan banjir yang masih melanda Kota Pekalongan, kata dia, ketinggian air masih mencapai 20 hingga 40 sentimeter sehingga masih ada beberapa warga yang mengungsi.
"Banjir ini melanda di Clumprit dan Randujajar dengan jumlah pengungsi sebanyak 164 orang," kata Saminta.
Pihaknya terus mengikuti informasi dari BMKG yang memprediksi puncak hujan pada Desember 2021.
"Selain itu, kami juga telah melakukan sinkronisasi kesiapan antisipasi menghadapi banjir dan rob di musim hujan dengan melibatkan instansi lain, seperti Dinas Sosial P2KB, BPBD, DPUPR, para camat, dan lurah," katanya.
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Yos Rosidi mengatakan pada penanganan korban bencana, pihaknya akan mendirikan posko terpadu di tingkat kecamatan.
"Nantinya, kami akan melibatkan unsur BPBD, TNI, Polri, PMI, dan relawan. Kami akan lebih fokus ke permakanan, logistik, dapur umum, dan titik-titik pengungsian," kata Yos Rosidi.
Baca juga: Kabupaten Magelang mencanangkan gerakan keluarga sehat tanggap bencana