Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat sendiri.
Imbauan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Magelang Sarwo Imam Santoso dalam kegiatan bincang wicara "Gempur Rokol Ilegal (GRI) di GOR Samapta Kompleks Gelora Sanden Kota Magelang, Kamis (21/10).
"Rokok ilegal yang kian marak menyebabkan negara kehilangan pendapatan dari sektor barang kena cukai yang seharusnya bisa digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan negara," katanya dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang diterima di Magelang, Jumat.
Ia mengatakan bincang wicara ini kerjasama Pemkot Magelang dengan Kantor Bea Cukai Magelang dan didukung PWI Kota Magelang untuk menyosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
Dia mengatakan sosialisasi ini sebagai upaya preventif dan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan rokok ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.
"Masyarakat hati-hati terutama bila ditawari rokok dengan harga yang tidak wajar," katanya didampingi Kepala UPT Gelora Sanden Bayu Saputro.
Kegiatan yang mengangkat tema "Gempur Rokok Ilegal (GRI) melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2021" tersebut diikuti berbagai unsur, antara lain komunitas seni, olahraga, dan pelajar.
"Selain 'talkshow' (bicang wicara), kita juga akan mengadakan lomba zumba dan lomba fotografi bertema 'Gempur Rokok Ilegal'," katanya dalam kegiatan secara luring dan daring.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Magelang Saleh Apriyanto mengungkapkan Pemkot Magelang menerima sekitar Rp 6,3 miliar untuk DBHCHT 2021. Anggaran tersebut selanjutkan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD).
"DBHCHT yang diterima Pemkot Magelang dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk kegiatan di OPD, misalnya di bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, termasuk sosialisasi bidang cukai dan yang paling besar dialokasikan untuk kesehatan sekitar 60 persen," katanya.
Pejabat Fungsional Bea Cukai Ahli Pertama Kantor Bea Cukai Magelang Siswanto mengatakan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
"Selain itu, juga barang-barang tertentu yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai," kata dia.
Penggunaan DBHCHT diatur didalam PMK-206/PMK.07/2020. Untuk penggunaannya, meliputi peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai.
Menurut dia, sinergi pemerintah daerah dengan bea cukai untuk poin sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
"Dan dua poin tersebut merupakan bagian dari unsur penilaian kinerja pemda yang nantinya akan memengaruhi besaran nilai DBHCHT yang didapatkan oleh pemda," ujar Siswanto.
Imbauan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Magelang Sarwo Imam Santoso dalam kegiatan bincang wicara "Gempur Rokol Ilegal (GRI) di GOR Samapta Kompleks Gelora Sanden Kota Magelang, Kamis (21/10).
"Rokok ilegal yang kian marak menyebabkan negara kehilangan pendapatan dari sektor barang kena cukai yang seharusnya bisa digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan negara," katanya dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang diterima di Magelang, Jumat.
Ia mengatakan bincang wicara ini kerjasama Pemkot Magelang dengan Kantor Bea Cukai Magelang dan didukung PWI Kota Magelang untuk menyosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
Dia mengatakan sosialisasi ini sebagai upaya preventif dan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan rokok ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.
"Masyarakat hati-hati terutama bila ditawari rokok dengan harga yang tidak wajar," katanya didampingi Kepala UPT Gelora Sanden Bayu Saputro.
Kegiatan yang mengangkat tema "Gempur Rokok Ilegal (GRI) melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2021" tersebut diikuti berbagai unsur, antara lain komunitas seni, olahraga, dan pelajar.
"Selain 'talkshow' (bicang wicara), kita juga akan mengadakan lomba zumba dan lomba fotografi bertema 'Gempur Rokok Ilegal'," katanya dalam kegiatan secara luring dan daring.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Magelang Saleh Apriyanto mengungkapkan Pemkot Magelang menerima sekitar Rp 6,3 miliar untuk DBHCHT 2021. Anggaran tersebut selanjutkan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD).
"DBHCHT yang diterima Pemkot Magelang dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk kegiatan di OPD, misalnya di bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, termasuk sosialisasi bidang cukai dan yang paling besar dialokasikan untuk kesehatan sekitar 60 persen," katanya.
Pejabat Fungsional Bea Cukai Ahli Pertama Kantor Bea Cukai Magelang Siswanto mengatakan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
"Selain itu, juga barang-barang tertentu yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai," kata dia.
Penggunaan DBHCHT diatur didalam PMK-206/PMK.07/2020. Untuk penggunaannya, meliputi peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai.
Menurut dia, sinergi pemerintah daerah dengan bea cukai untuk poin sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
"Dan dua poin tersebut merupakan bagian dari unsur penilaian kinerja pemda yang nantinya akan memengaruhi besaran nilai DBHCHT yang didapatkan oleh pemda," ujar Siswanto.