Jakarta (ANTARA) - Stasiun pengendali di Bumi untuk proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Satelit Satria-1 mulai dibangun, persiapan sebelum satelit tersebut diluncurkan pada 2023 nanti.

"Hari ini peletakan batu pertama untuk terrestrial segment, segmen Bumi, yang akan menghubungkan satelit dengan Bumi dan dilanjutkan ke para penggunanya," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat peletakan batu pertama stasiun Bumi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang disiarkan secara langsung, Rabu.

Proyek di Cikarang ini menandai pembangunan ruas Bumi dalam sistem satelit SATRIA-1, yang dijadwalkan meluncur pada semester dua 2023 mendatang.

Di lokasi di Cikarang, akan dibangun stasiun kontrol utama Primary Satellite Center dan pusat jaringan Network Operations Center.

Selain Cikarang, pemerintah juga akan membangun stasiun Bumi di Batam, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan, Kupang, Manado, Ambon, Manokwari, Timika, dan Jayapura.

Di Banjarmasin akan dibangun kontrol cadangan Back-up Satellite Control Center. Menurut Johnny, 10 lokasi lainnya saat ini masih berada di tahap penyediaan lahan.

Stasiun Bumi untuk SATRIA-1 dibangun sejak awal, selain membutuhkan waktu, juga agar ketika satelit sudah mengorbit, dapat beroperasi sesuai dengan jadwal.

Satelit SATRIA-1 dijadwalkan bisa beroperasi secara komersial pada 17 November 2023.

Dalam sistem satelit multifungsi ini, direncanakan ada tiga jenis komponen terestrial, yaitu stasiun pengendali untuk kontrol master, untuk menjalankan fungsi telemetry, tracking command, dan ranging.

Kedua, merupakan gateway, yang merupakan bagian dari transmisi satelit, yaitu berfungsi mengirimkan dan menerima sinyal dari dan ke satelit.

Ketiga, berupa hub server telekomunikasi ke internet.

Pemerintah menggunakan teknologi satelit untuk menyediakan akses internet ke wilayah yang sulit terjangkau melalui kabel serat optik.

Ketika SATRIA-1 sudah bisa beroperasi secara komersial nanti, diharapkan satelit ini bisa menyediakan internet berkecepatan 150GBps untuk 150.000 titik layanan publik.