Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, siap menyalurkan bantuan kuota internet kepada para siswa untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di tengah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Achmad Taufik di Batang, Senin, mengatakan bahwa penyaluran bantuan kuota internet pada siswa sekolah menengah pertama tersebut akan dilaksanakan secara bertahap.
"Kuota internet selama 30 hari tersebut akan dilakukan mulai 11-15 September 2021, Oktober, dan November mendatang. Kegiatan PJJ tersebut sebagai upaya menekan laju penyebaran COVID-19," katanya.
Ia mengatakan ada beberapa proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan bantuan kuota internet tersebut seperti pihak sekolah harus memperbarui pemutakhiran data siswa, guru, dan karyawan melalui data pokok pendidikan.
Saat ini, kata dia, pihak sekolah masih memiliki waktu untuk melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan yang dijadwalkan pada 10-30 Agustus 2021.
"Jadi, jika data siswa belum dimasukkan ke dalam data pokok pendidikan maka yang bersangkutan tidak mendapat kuota internet maupun bantuan apapun," katanya.
Ia yang didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumanto mengatakan bantuan kuota internet untuk para siswa ini akan dikirim langsung oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Pendataan siswa tersebut kini masih dalam proses. Berdasar data yang berada di data pokok pendidikan, ada sekitar 60 ribu siswa SMP," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Achmad Taufik di Batang, Senin, mengatakan bahwa penyaluran bantuan kuota internet pada siswa sekolah menengah pertama tersebut akan dilaksanakan secara bertahap.
"Kuota internet selama 30 hari tersebut akan dilakukan mulai 11-15 September 2021, Oktober, dan November mendatang. Kegiatan PJJ tersebut sebagai upaya menekan laju penyebaran COVID-19," katanya.
Ia mengatakan ada beberapa proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan bantuan kuota internet tersebut seperti pihak sekolah harus memperbarui pemutakhiran data siswa, guru, dan karyawan melalui data pokok pendidikan.
Saat ini, kata dia, pihak sekolah masih memiliki waktu untuk melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan yang dijadwalkan pada 10-30 Agustus 2021.
"Jadi, jika data siswa belum dimasukkan ke dalam data pokok pendidikan maka yang bersangkutan tidak mendapat kuota internet maupun bantuan apapun," katanya.
Ia yang didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumanto mengatakan bantuan kuota internet untuk para siswa ini akan dikirim langsung oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Pendataan siswa tersebut kini masih dalam proses. Berdasar data yang berada di data pokok pendidikan, ada sekitar 60 ribu siswa SMP," katanya.