Batang (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia meminta pemerintah daerah tidak menahan izin usaha pada para investor yang akan berinvestasi karena hal itu sebagai upaya memperlancar pertumbuhan ekonomi nasional dan kesempatan membuka lapangan pekerjaan.
"Perintah Presiden kepada pemerintah daerah jangan menahan izin usaha karena dengan cara seperti itu sama halnya dengan menahan kesempatan lapangan pekerjaan, laju pertumbuhan ekonomi, dan laju pendapatan negara," katanya saat acara peletakan "ground breaking" pembangunan pabrik PT Nesle Indonesia di Kawasan Industri Batang Industri Park (BIP), Kabupaten Batang, Kamis.
Menurut dia, saat ini Indonesia melakukan perubahan secara besar-besaran dalam proses penanganan pada dunia usaha seperti kemudahan mengajukan izin usaha.
"Kami contohkan perusahaan PT Nesle Indonesia (dalam pengajuan izin, red.) tidak pakai duit-duitan (uang), gak pakai amplop, karena semua sudah berubah. Ini pesan Presiden dalam melakukan transparasi dengan jangan menahan izin usaha," katanya.
Bahlil mengapresiasi perusahaan Nesle yang ikut memberikan kesempatan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja sama dengan para peternak sapi di desa maupun kecamatan.
"Kami bukan mengapresiasi nilai investasi Nesle sekitar 120 juta dolar AS itu. Akan tetapi hal yang paling penting disini adalah sistim bisnis yang dikelola Nesle adalah telah ikut meningkatkan (ekonomi) masyarakat setempat dengan membeli hasil bahan baku (susu) dari para peternak sapi," katanya.
Nesle, kata dia, tidak hanya sekadar membuat desain bisnis berinvestasi saja tetapi juga bekerja sama dengan para peternak sapi setempat untuk membeli bahan baku susu.
"Nantinya, perputaran uang yang diterima peternak susu dari Nesle sekitar 150 miliar per bulan yang berputar di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Batang. Karena itu, saya berpesan pada Bupati Batang agar kondisi ini tetap dijaga dengan memberikan ternak yang baik dan skill yang baik pula agar kualitas produk (susu) memiliki nilai jual yang bagus," katanya.
Ia menambahkan saat ini negara membutuhkan 15 juta lapangan pekerjaan sehingga pemerintah daerah harus bisa bergandeng tangan dengan para investor.
Baca juga: Presiden Tunjuk Beberapa Menteri Tindak lanjuti Kesepakatan Investasi
Baca juga: Menteri: PLTU Batang Poros Investasi "Public Private Partnership"
"Perintah Presiden kepada pemerintah daerah jangan menahan izin usaha karena dengan cara seperti itu sama halnya dengan menahan kesempatan lapangan pekerjaan, laju pertumbuhan ekonomi, dan laju pendapatan negara," katanya saat acara peletakan "ground breaking" pembangunan pabrik PT Nesle Indonesia di Kawasan Industri Batang Industri Park (BIP), Kabupaten Batang, Kamis.
Menurut dia, saat ini Indonesia melakukan perubahan secara besar-besaran dalam proses penanganan pada dunia usaha seperti kemudahan mengajukan izin usaha.
"Kami contohkan perusahaan PT Nesle Indonesia (dalam pengajuan izin, red.) tidak pakai duit-duitan (uang), gak pakai amplop, karena semua sudah berubah. Ini pesan Presiden dalam melakukan transparasi dengan jangan menahan izin usaha," katanya.
Bahlil mengapresiasi perusahaan Nesle yang ikut memberikan kesempatan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja sama dengan para peternak sapi di desa maupun kecamatan.
"Kami bukan mengapresiasi nilai investasi Nesle sekitar 120 juta dolar AS itu. Akan tetapi hal yang paling penting disini adalah sistim bisnis yang dikelola Nesle adalah telah ikut meningkatkan (ekonomi) masyarakat setempat dengan membeli hasil bahan baku (susu) dari para peternak sapi," katanya.
Nesle, kata dia, tidak hanya sekadar membuat desain bisnis berinvestasi saja tetapi juga bekerja sama dengan para peternak sapi setempat untuk membeli bahan baku susu.
"Nantinya, perputaran uang yang diterima peternak susu dari Nesle sekitar 150 miliar per bulan yang berputar di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Batang. Karena itu, saya berpesan pada Bupati Batang agar kondisi ini tetap dijaga dengan memberikan ternak yang baik dan skill yang baik pula agar kualitas produk (susu) memiliki nilai jual yang bagus," katanya.
Ia menambahkan saat ini negara membutuhkan 15 juta lapangan pekerjaan sehingga pemerintah daerah harus bisa bergandeng tangan dengan para investor.
Baca juga: Presiden Tunjuk Beberapa Menteri Tindak lanjuti Kesepakatan Investasi
Baca juga: Menteri: PLTU Batang Poros Investasi "Public Private Partnership"