Semarang (ANTARA) -
Saat menggelar aksi dengan penerapan protokol kesehatan, para mahasiswa terlihat membawa sejumlah spanduk dan poster yang antara lain bertuliskan "NKRI Harga Mati", "Periksa Dana Otsus, Tangkap dan Adili Koruptor Otsus", "Dana Otsus Untuk Mahasiswa, Jangan Dikorupsi", serta "Transparansi Dana Otsus".
Dalam aksi yang berlangsung sekitar 30 menit dan mendapat pengawal ketat dari kepolisian itu juga mengkritisi kebijakan investasi di Papua.
Baca juga: Polda Jateng luncurkan progam orang tua asuh bagi pelajar Papua
Luis selaku koordinator aksi menyerukan bahwa dana otonomi khusus untuk Papua harus dikawal dan tidak diselewengkan oleh oknum atau kelompok yang mengambil untuk kepentingan pribadi.
"Dana otsus untuk mewujudkan masa depan Papua, kami belajar di sini (Jawa) juga dari beasiswa yang diberikan pemerintah melalui otsus. Adanya dugaan penyelewengan dana otsus, maka kami minta agar KPK pun ikut turun ke Papua melakukan penyelidikan dan mengawal agar ke depan tidak terjadi kasus korupsi yang bisa merugikan rakyat Papua," katanya.
Menurut dia, adanya dugaan korupsi dana otonomi khusus ini telah berpengaruh bagi kehidupan dan masa depan mahasiswa yang sedang menempuh belajar di luar Papua.
"Kami terpaksa membayar sekolah dengan uang pribadi, padahal banyak beasiswa yang ditawarkan pemerintah Indonesia, tapi karena adanya ketidaktransparanan pengelolaan dana otsus, nasib mahasiswa jadi seperti sekarang ini, ada yang terganggu perjalanan pendidikannya," ujarnya.
FSMPM menginginkan otonomi khusus dilanjutkan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua, sedangkan proses kelanjutan dari hasil peningkatan SDM melalui beasiswa diharapkan menghasilkan kualitas sarjana yang dapat mengaplikasikan keilmuannya pada sebuah kesempatan dalam pemerintahan.
Para mahasiswa Papua menilai sangat tidak manusiawi apabila otonomi khusus ditolak karena akan mengorbankan ribuan mahasiswa yang berakibat telantar disebabkan beasiswa terhenti.
Sementara itu, korban teror dari kelompok bersenjata di Papua terus bertambah seiring dengan konflik bersenjata antar TNI-Polri dengan Kelompok Bersenjata Papua.
"TNI dan Polri mempunyai legalitas sebagai aparat keamanan yang mempunyai kewajiban menjaga dan mengamankan warga negaranya, maka kehadiran TNI dan Polri sangat diharapkan menjadi pelindung bagi masyarakat Papua yang sedang dalam kondisi tertekan oleh kelompok Papua Merdeka," katanya.
Selain itu kehadiran PT Freeport Indonesia (PTFI) telah membuktikan suatu kemajuan bagi Papua antara lain pemberian beasiswa dan pemberdayaan masyarakat adat serta perekrutan generasi Papua untuk menempati posisi dalam PTFI.
"Masuknya investor bukan ilegal namun telah diizinkan oleh semua pihak di Papua sehingga kita perlu menuntut kontribusi untuk kepentingan masyarakat Papua sendiri,"ujar Luis.
Baca juga: Tokoh Papua: Program anak asuh OAP Polda Jateng jadi percontohan
Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Papua Maju (FSMPM) melakukan aksi keprihatinan dan kepedulian di kawasan Tugu Muda, Kota Semarang, Senin, menuntut pengusutan dugaan kasus korupsi dana otonomi khusus yang merugikan warga setempat.
Saat menggelar aksi dengan penerapan protokol kesehatan, para mahasiswa terlihat membawa sejumlah spanduk dan poster yang antara lain bertuliskan "NKRI Harga Mati", "Periksa Dana Otsus, Tangkap dan Adili Koruptor Otsus", "Dana Otsus Untuk Mahasiswa, Jangan Dikorupsi", serta "Transparansi Dana Otsus".
Dalam aksi yang berlangsung sekitar 30 menit dan mendapat pengawal ketat dari kepolisian itu juga mengkritisi kebijakan investasi di Papua.
Baca juga: Polda Jateng luncurkan progam orang tua asuh bagi pelajar Papua
Luis selaku koordinator aksi menyerukan bahwa dana otonomi khusus untuk Papua harus dikawal dan tidak diselewengkan oleh oknum atau kelompok yang mengambil untuk kepentingan pribadi.
"Dana otsus untuk mewujudkan masa depan Papua, kami belajar di sini (Jawa) juga dari beasiswa yang diberikan pemerintah melalui otsus. Adanya dugaan penyelewengan dana otsus, maka kami minta agar KPK pun ikut turun ke Papua melakukan penyelidikan dan mengawal agar ke depan tidak terjadi kasus korupsi yang bisa merugikan rakyat Papua," katanya.
Menurut dia, adanya dugaan korupsi dana otonomi khusus ini telah berpengaruh bagi kehidupan dan masa depan mahasiswa yang sedang menempuh belajar di luar Papua.
"Kami terpaksa membayar sekolah dengan uang pribadi, padahal banyak beasiswa yang ditawarkan pemerintah Indonesia, tapi karena adanya ketidaktransparanan pengelolaan dana otsus, nasib mahasiswa jadi seperti sekarang ini, ada yang terganggu perjalanan pendidikannya," ujarnya.
FSMPM menginginkan otonomi khusus dilanjutkan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua, sedangkan proses kelanjutan dari hasil peningkatan SDM melalui beasiswa diharapkan menghasilkan kualitas sarjana yang dapat mengaplikasikan keilmuannya pada sebuah kesempatan dalam pemerintahan.
Para mahasiswa Papua menilai sangat tidak manusiawi apabila otonomi khusus ditolak karena akan mengorbankan ribuan mahasiswa yang berakibat telantar disebabkan beasiswa terhenti.
Sementara itu, korban teror dari kelompok bersenjata di Papua terus bertambah seiring dengan konflik bersenjata antar TNI-Polri dengan Kelompok Bersenjata Papua.
"TNI dan Polri mempunyai legalitas sebagai aparat keamanan yang mempunyai kewajiban menjaga dan mengamankan warga negaranya, maka kehadiran TNI dan Polri sangat diharapkan menjadi pelindung bagi masyarakat Papua yang sedang dalam kondisi tertekan oleh kelompok Papua Merdeka," katanya.
Selain itu kehadiran PT Freeport Indonesia (PTFI) telah membuktikan suatu kemajuan bagi Papua antara lain pemberian beasiswa dan pemberdayaan masyarakat adat serta perekrutan generasi Papua untuk menempati posisi dalam PTFI.
"Masuknya investor bukan ilegal namun telah diizinkan oleh semua pihak di Papua sehingga kita perlu menuntut kontribusi untuk kepentingan masyarakat Papua sendiri,"ujar Luis.
Baca juga: Tokoh Papua: Program anak asuh OAP Polda Jateng jadi percontohan