Semarang (ANTARA) - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan di sektor pertanian sebagai upaya untuk mewujudkan swasembada pangan, terutama beras.
Menurut Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto, penguatan sektor pertanian itu perlu dilakukan untuk menjamin kesejahteraan petani sekaligus menangani persoalan pangan di Indonesia, salah satunya adalah impor beras.
"Penguatan sektor pertanian itu dapat dilakukan ke setiap balai pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sebagai contoh, ada dorongan anggaran dan tenaga sumber daya manusia yang memadai," katanya pada Dialog Parlemen dengan tema "Kebijakan Pertanian Untuk Memperkuat Swasembada Beras Di Jawa Tengah" di Semarang, Jumat (26/3).
Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan itu mengkritisi tidak adanya upaya swasembada beras pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng.
"Dari APBD Rp27,2 triliun, segi anggaran untuk sektor pertanian paling kecil, Rp300 miliar saja kurang, padahal mayoritas penduduk di sektor itu," ujarnya.
Baca juga: DPRD Jateng: Kebijakan penanganan banjir di Kudus perlu kajian ulang
Ia juga meminta pemerintah mengantisipasi dan mengatasi permasalahan mengenai anjloknya harga gabah saat panen raya karena merugikan para petani.
Sampai saat ini, kata dia, tidak ada riset yang benar-benar menghasilkan, mulai dari berapa kekuatan produksi beras secara riil, kebutuhan berasnya, hingga kekuatan SDM-nya.
"Sampai sekarang juga tidak dihitung, tidak ketahuan riilnya, tidak ada riset khusus soal pangan," katanya.
Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jateng Tri Sulistiyono yang juga menjadi pembicara memaparkan mengenai beberapa persoalan di sektor pertanian serta mengungkapkan adanya kendala soal minimnya lahan pertanian padi yang tergerus proyek pembangunan.
Baca juga: Asal efektif, DPRD Jateng siap dukung penganggaran penanganan COVID-19
Untuk itu, perluasan lahan pertanian harus disesuaikan dengan program perencanaan tata ruang wilayah.
Selain mengenai lahan, produktivitas beras masih terkendala dengan penyediaan bibit unggul yang harganya masih sangat tinggi sehingga butuh perhatian lebih dari berbagai pihak.
"Pengembangan sektor pertanian dalam hal perluasan lahan masih terkendala yakni lahan yang akan dibuka harus disesuaikan dengan program perencanaan tata ruang wilayah yang berkaitan langsung dengan Kawasan Strategis Nasional," ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Profesor Waridin menilai Pemprov Jateng perlu mempertimbangkan penerapan teknologi pertanian agar produksi beras meningkat.
"Jika diperlukan, pemerintah bisa membuat program radikal revolusioner di sektor pertanian seperti minimnya lahan bisa dimaksimalkan dengan terobosan teknologi terkini," katanya.
Baca juga: DPRD Jateng desak pemerintah kabupaten/kota percepat Raperda RTRW
Menurut Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto, penguatan sektor pertanian itu perlu dilakukan untuk menjamin kesejahteraan petani sekaligus menangani persoalan pangan di Indonesia, salah satunya adalah impor beras.
"Penguatan sektor pertanian itu dapat dilakukan ke setiap balai pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sebagai contoh, ada dorongan anggaran dan tenaga sumber daya manusia yang memadai," katanya pada Dialog Parlemen dengan tema "Kebijakan Pertanian Untuk Memperkuat Swasembada Beras Di Jawa Tengah" di Semarang, Jumat (26/3).
Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan itu mengkritisi tidak adanya upaya swasembada beras pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng.
"Dari APBD Rp27,2 triliun, segi anggaran untuk sektor pertanian paling kecil, Rp300 miliar saja kurang, padahal mayoritas penduduk di sektor itu," ujarnya.
Baca juga: DPRD Jateng: Kebijakan penanganan banjir di Kudus perlu kajian ulang
Ia juga meminta pemerintah mengantisipasi dan mengatasi permasalahan mengenai anjloknya harga gabah saat panen raya karena merugikan para petani.
Sampai saat ini, kata dia, tidak ada riset yang benar-benar menghasilkan, mulai dari berapa kekuatan produksi beras secara riil, kebutuhan berasnya, hingga kekuatan SDM-nya.
"Sampai sekarang juga tidak dihitung, tidak ketahuan riilnya, tidak ada riset khusus soal pangan," katanya.
Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jateng Tri Sulistiyono yang juga menjadi pembicara memaparkan mengenai beberapa persoalan di sektor pertanian serta mengungkapkan adanya kendala soal minimnya lahan pertanian padi yang tergerus proyek pembangunan.
Baca juga: Asal efektif, DPRD Jateng siap dukung penganggaran penanganan COVID-19
Untuk itu, perluasan lahan pertanian harus disesuaikan dengan program perencanaan tata ruang wilayah.
Selain mengenai lahan, produktivitas beras masih terkendala dengan penyediaan bibit unggul yang harganya masih sangat tinggi sehingga butuh perhatian lebih dari berbagai pihak.
"Pengembangan sektor pertanian dalam hal perluasan lahan masih terkendala yakni lahan yang akan dibuka harus disesuaikan dengan program perencanaan tata ruang wilayah yang berkaitan langsung dengan Kawasan Strategis Nasional," ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Profesor Waridin menilai Pemprov Jateng perlu mempertimbangkan penerapan teknologi pertanian agar produksi beras meningkat.
"Jika diperlukan, pemerintah bisa membuat program radikal revolusioner di sektor pertanian seperti minimnya lahan bisa dimaksimalkan dengan terobosan teknologi terkini," katanya.
Baca juga: DPRD Jateng desak pemerintah kabupaten/kota percepat Raperda RTRW