Semarang (ANTARA) - Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Titi Anggraini memandang perlu penyelenggara pemilihan umum melakukan terobosan dan kreativitas secara teknis untuk menghindari polarisasi dan keterbelahan politik.
"Hal ini yang akan menjauhkan pemilih dari politik gagasan dan program serta melemahkan kultur kewarganegaraan dalam tata kelola bernegara," kata Titi Anggraini dalam percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Jumat.
Menurut dia, kompleksitas pemilu 5 kotak (Pemilu Presiden/Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota) yang membuat pemilih tidak mudah dan tidak sederhana dalam memberikan suaranya.
Baca juga: Titi Anggraini: Bakal terjadi irisan tahapan pileg, pilpres, dan pilkada
Di sisi lain, kata Titi, desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang cenderung obesitas dan belum berimbang dalam membangun posisi dan relasi antara masing-masing aktor, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Apalagi, wacana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak nasional dengan pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif dihelat pada tahun 2024 makin menguat.
Padahal, menurut Titi, penyelesaian permasalahan keadilan pemilu yang saat ini terlalu banyak menyediakan ruang/saluran (many room to justice) sehingga membuat sulit tercapainya keadilan dan kepastian hukum elektoral.
Titi mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan pada tahun yang sama meskipun tidak dalam waktu yang bersamaan menjadi tugas penyelenggara pemilu dalam hal persiapan yang matang dan memikirkan antisipasi sejak dini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Semisal, KPU perlu untuk melakukan simulasi jauh-jauh hari.
Baca juga: Perlu menakar kemampuan KPPS dalam pemilu borongan
Untuk membahas hal itu, LHKP PP Muhammadiyah pada hari Jumat (12/2) menggelar diskusi dengan tajuk "Strategi dan Antisipasi Pemilu dan Pilkada 2024" mulai pukul 13.30 WIB.
Ia menyebutkan pengantar diskusi Dr. H.M Busyro Muqoddas, narasumber anggota Fraksi PAN DPR RI Prof.Dr. Zainuddin Maliki, M.Si., Plt. Ketua KPU RI Ilham Saputra, anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini.
Publik bisa mengikuti webinar yang dimoderatori anggota LHKP PP Muhammadiyah Neni Nur Hayati, meeting ID: 96036564129, dan passcode: hikmah. Bisa pula mengingikuti siaran langsung melalui kanal YouTube Rumah Pemilu dengan link https://www.youtube.com/user/rumahpemilu.
"Hal ini yang akan menjauhkan pemilih dari politik gagasan dan program serta melemahkan kultur kewarganegaraan dalam tata kelola bernegara," kata Titi Anggraini dalam percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Jumat.
Menurut dia, kompleksitas pemilu 5 kotak (Pemilu Presiden/Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota) yang membuat pemilih tidak mudah dan tidak sederhana dalam memberikan suaranya.
Baca juga: Titi Anggraini: Bakal terjadi irisan tahapan pileg, pilpres, dan pilkada
Di sisi lain, kata Titi, desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang cenderung obesitas dan belum berimbang dalam membangun posisi dan relasi antara masing-masing aktor, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Apalagi, wacana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak nasional dengan pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif dihelat pada tahun 2024 makin menguat.
Padahal, menurut Titi, penyelesaian permasalahan keadilan pemilu yang saat ini terlalu banyak menyediakan ruang/saluran (many room to justice) sehingga membuat sulit tercapainya keadilan dan kepastian hukum elektoral.
Titi mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan pada tahun yang sama meskipun tidak dalam waktu yang bersamaan menjadi tugas penyelenggara pemilu dalam hal persiapan yang matang dan memikirkan antisipasi sejak dini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Semisal, KPU perlu untuk melakukan simulasi jauh-jauh hari.
Baca juga: Perlu menakar kemampuan KPPS dalam pemilu borongan
Untuk membahas hal itu, LHKP PP Muhammadiyah pada hari Jumat (12/2) menggelar diskusi dengan tajuk "Strategi dan Antisipasi Pemilu dan Pilkada 2024" mulai pukul 13.30 WIB.
Ia menyebutkan pengantar diskusi Dr. H.M Busyro Muqoddas, narasumber anggota Fraksi PAN DPR RI Prof.Dr. Zainuddin Maliki, M.Si., Plt. Ketua KPU RI Ilham Saputra, anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini.
Publik bisa mengikuti webinar yang dimoderatori anggota LHKP PP Muhammadiyah Neni Nur Hayati, meeting ID: 96036564129, dan passcode: hikmah. Bisa pula mengingikuti siaran langsung melalui kanal YouTube Rumah Pemilu dengan link https://www.youtube.com/user/rumahpemilu.