Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo menyatakan sejauh ini belum ada evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang sudah dimulai sejak 11 Januari 2021.
"PPKM belum dievaluasi. Apalagi ini dari pusat katanya mau memperpanjang, mestinya Jawa Tengah juga, soalnya tambahnya (pasien COVID-19, red.) banyak terus, kami ikut saja," katanya di Solo, Kamis.
Ia mengatakan penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Solo sebanyak 250 orang dan belum menunjukkan adanya penurunan.
"Hasil 'tracing' (penelusuran) masa liburan, setelah itu bagaimana, tanggal 26 Januari kita lihat hasilnya. Kalau ada penurunan drastis ya berhasil, kemarin saja penambahan masih 250," katanya.
Baca juga: Pemkot Surakarta salurkan bansos setelah PPKM
Meski demikian, ia berharap agar bukan hanya pengendalian penyebaran COVID-19 yang menjadi fokus pemerintah pusat tetapi juga perekonomian harus bergerak. Keduanya harus tetap berjalan dengan kebijakan yang sesuai harapan pemerintah pusat.
"Tetapi catatan yang harus dipenuhi masyarakat kalau sudah diberi jam operasional, 'nek' (kalau) melebihi ya 'tak kon nutup' (saya minta tutup). Kalau jam operasional sudah disamakan, pagi jam 10.00-19.00 WIB. Kalau tutupnya makin malam kami makin susah mengendalikan," katanya.
Selain itu, ia juga meminta para pelaku usaha tidak melakukan perlawanan jika ada upaya penutupan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada operasi selama PPKM.
"Restoran juga sama, lebih dari 25 persen tempat duduknya terisi, ya dibubarkan Satpol PP. Ya jangan sampai ada perlawanan, kami kan sudah memberikan kelonggaran," katanya.
Ia mengatakan sejauh ini rata-rata pelaku usaha sudah menaati surat edaran selama PPKM. Terbukti dari ribuan warung, restoran, warung makan, dan tempat hiburan yang ada di Solo, hanya dua tempat yang terpaksa ditutup oleh Satpol PP karena tidak menaati aturan.
Bahkan, jika nanti sudah pasti ada perpanjangan PPKM, pihaknya akan mengundang perwakilan pelaku usaha untuk memberikan pemahaman terkait aturan operasional selama PPKM.
"Nanti juga akan ada SE baru kalau memang PPKM diperpanjang. Kami tegaskan, kalau melanggar ya kami tutup dua minggu," katanya.
Baca juga: Pemkot Surakarta tak ingin persulit PKL pada masa PPKM
Baca juga: Kota Surakarta optimistis Solo mampu jalani PPKM Jawa-Bali
"PPKM belum dievaluasi. Apalagi ini dari pusat katanya mau memperpanjang, mestinya Jawa Tengah juga, soalnya tambahnya (pasien COVID-19, red.) banyak terus, kami ikut saja," katanya di Solo, Kamis.
Ia mengatakan penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Solo sebanyak 250 orang dan belum menunjukkan adanya penurunan.
"Hasil 'tracing' (penelusuran) masa liburan, setelah itu bagaimana, tanggal 26 Januari kita lihat hasilnya. Kalau ada penurunan drastis ya berhasil, kemarin saja penambahan masih 250," katanya.
Baca juga: Pemkot Surakarta salurkan bansos setelah PPKM
Meski demikian, ia berharap agar bukan hanya pengendalian penyebaran COVID-19 yang menjadi fokus pemerintah pusat tetapi juga perekonomian harus bergerak. Keduanya harus tetap berjalan dengan kebijakan yang sesuai harapan pemerintah pusat.
"Tetapi catatan yang harus dipenuhi masyarakat kalau sudah diberi jam operasional, 'nek' (kalau) melebihi ya 'tak kon nutup' (saya minta tutup). Kalau jam operasional sudah disamakan, pagi jam 10.00-19.00 WIB. Kalau tutupnya makin malam kami makin susah mengendalikan," katanya.
Selain itu, ia juga meminta para pelaku usaha tidak melakukan perlawanan jika ada upaya penutupan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada operasi selama PPKM.
"Restoran juga sama, lebih dari 25 persen tempat duduknya terisi, ya dibubarkan Satpol PP. Ya jangan sampai ada perlawanan, kami kan sudah memberikan kelonggaran," katanya.
Ia mengatakan sejauh ini rata-rata pelaku usaha sudah menaati surat edaran selama PPKM. Terbukti dari ribuan warung, restoran, warung makan, dan tempat hiburan yang ada di Solo, hanya dua tempat yang terpaksa ditutup oleh Satpol PP karena tidak menaati aturan.
Bahkan, jika nanti sudah pasti ada perpanjangan PPKM, pihaknya akan mengundang perwakilan pelaku usaha untuk memberikan pemahaman terkait aturan operasional selama PPKM.
"Nanti juga akan ada SE baru kalau memang PPKM diperpanjang. Kami tegaskan, kalau melanggar ya kami tutup dua minggu," katanya.
Baca juga: Pemkot Surakarta tak ingin persulit PKL pada masa PPKM
Baca juga: Kota Surakarta optimistis Solo mampu jalani PPKM Jawa-Bali