Solo (ANTARA) - Nilai kredit macet perbankan di Soloraya, Jawa Tengah, mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir seiring dengan meningkatnya kepatuhan nasabah dalam mengembalikan pinjaman mereka.
"Terakhir di bulan Oktober, NPL (non performing loan) bank umum di angka 10,25 persen," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta Eko Yunianto di Solo, Selasa.
Ia mengatakan angka NPL tersebut turun jika dibandingkan bulan September sebesar 10,46 persen, bulan Agustus sebesar 10,73 persen, dan bulan Juli yang mencapai 11,32 persen. Dari sisi nominal, OJK mencatat hingga bulan Oktober NPL bank umum di Soloraya sebesar Rp8,558 triliun.
Berdasarkan jenis penggunaan, OJK mencatat investasi menjadi penyumbang tertinggi untuk kredit macet, yaitu mencapai Rp2,366 triliun atau setara dengan 14,86 persen. Selain itu, diikuti dengan sektor modal kerja sebesar Rp5,965 triliun atau setara dengan 12,12 persen.
"Sedangkan sektor konsumsi untuk nominal kredit macet sebesar Rp226,45 miliar atau 1,23 persen," katanya.
Baca juga: OJK Surakarta terima 454 pengaduan sejak awal 2020
Selanjutnya, berdasarkan jenis usaha, dikatakannya, sektor bukan mikro kecil menengah (MKM) memberikan kontribusi tertinggi, yaitu mencapai 13,61 persen dengan nominal kredit macet Rp6,918 triliun. Angka ini diikuti dengan jenis usaha kecil sebesar 6,56 persen atau Rp868,8 miliar.
"Sedangkan untuk usaha mikro dan menengah masing-masing 1,24 persen dan 6,38 persen. Dari sisi nominal untuk usaha mikro sebesar Rp113,14 miliar dan menengah Rp657,85 miliar," katanya.
Ia mengatakan dari sisi sektor ekonomi, industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap kredit macet, yaitu mencapai 26,68 persen dan diikuti penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 13,69 persen.
Sementara itu, secara keseluruhan hingga bulan Oktober 2020 untuk kredit yang disalurkan oleh bank umum di Soloraya kepada debitur mencapai Rp90,260 triliun. Ia mengatakan angka ini meningkat dari Rp89,814 triliun di bulan September 2020.
Baca juga: Uang nasabah di Solo raib, OJK Surakarta masih berupaya mediasi Maybank dengan nasabah
Baca juga: OJK mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat
"Terakhir di bulan Oktober, NPL (non performing loan) bank umum di angka 10,25 persen," kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta Eko Yunianto di Solo, Selasa.
Ia mengatakan angka NPL tersebut turun jika dibandingkan bulan September sebesar 10,46 persen, bulan Agustus sebesar 10,73 persen, dan bulan Juli yang mencapai 11,32 persen. Dari sisi nominal, OJK mencatat hingga bulan Oktober NPL bank umum di Soloraya sebesar Rp8,558 triliun.
Berdasarkan jenis penggunaan, OJK mencatat investasi menjadi penyumbang tertinggi untuk kredit macet, yaitu mencapai Rp2,366 triliun atau setara dengan 14,86 persen. Selain itu, diikuti dengan sektor modal kerja sebesar Rp5,965 triliun atau setara dengan 12,12 persen.
"Sedangkan sektor konsumsi untuk nominal kredit macet sebesar Rp226,45 miliar atau 1,23 persen," katanya.
Baca juga: OJK Surakarta terima 454 pengaduan sejak awal 2020
Selanjutnya, berdasarkan jenis usaha, dikatakannya, sektor bukan mikro kecil menengah (MKM) memberikan kontribusi tertinggi, yaitu mencapai 13,61 persen dengan nominal kredit macet Rp6,918 triliun. Angka ini diikuti dengan jenis usaha kecil sebesar 6,56 persen atau Rp868,8 miliar.
"Sedangkan untuk usaha mikro dan menengah masing-masing 1,24 persen dan 6,38 persen. Dari sisi nominal untuk usaha mikro sebesar Rp113,14 miliar dan menengah Rp657,85 miliar," katanya.
Ia mengatakan dari sisi sektor ekonomi, industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap kredit macet, yaitu mencapai 26,68 persen dan diikuti penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 13,69 persen.
Sementara itu, secara keseluruhan hingga bulan Oktober 2020 untuk kredit yang disalurkan oleh bank umum di Soloraya kepada debitur mencapai Rp90,260 triliun. Ia mengatakan angka ini meningkat dari Rp89,814 triliun di bulan September 2020.
Baca juga: Uang nasabah di Solo raib, OJK Surakarta masih berupaya mediasi Maybank dengan nasabah
Baca juga: OJK mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat