Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan media bangkit dan bekerja sama dalam menghadapi wabah COVID-19 yang membuat semua orang mengalami kesulitan.
"Pemerintah, pelaku usaha, juga media semuanya sedang greges-greges (meriang, tidak enak badan-red). Daripada greges-greges kabeh (semua), ayo kita gandeng tangan demi Merah Putih," katanya ketika menerima pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Selasa.
Dalam audiensi yang berlangsung sekitar 1 jam itu, pengurus organisasi wartawan tersebut dipimpin Amir Machmud NS, Ketua PWI Jateng periode 2020-2025, yang terpilih dalam Konferprov pada 19 September 2020.
Baca juga: Kurangi angka putus sekolah, Ganjar buka sekolah virtual di dua tempat
Ganjar mengakui dalam situasi krisis seperti sekarang ini, pihak yang relatif memiliki uang adalah pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya bersedia menjalin kerja sama dengan berbagai pihak termasuk media.
Pada kesempatan itu Ganjar menceritakan pertemuannya dengan kalangan penolak UU Cipta Kerja yang berdemo di depan Kantor Gubernur Jateng. Bahkan, politikus PDIP tersebut naik mobil pengunjuk rasa untuk nyanyi dangdut bersama sebelum menyampaikan pernyataannya.
"Saya tidak dalam posisi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Saat itu, kita (Ganjar dan pengunjuk rasa) sama-sama belum tahu isi UU tersebut. Masa sama-sama belum tahu isinya, kok gelut. Sore harinya baru saya telepon menteri menanyakan isi UU Cipta Kerja," katanya.
Apa pun, menurut Ganjar, berita aksi unjuk rasa yang keluar di media memiliki narasi yang relatif sama. "Narasinya jelek sehingga investor tidak mau masuk," katanya.
Padahal, dari penjelasan orang-orang Singapura yang berbicara dengan Ganjar, mereka menganggap kondisi Indonesia masih relatif baik. "Kalau (pertumbuhan ekonomi semester 1 2020) terkontraksi 5,3 persen, itu masih relatif baik dibandingkan beberapa negara, termasuk Singapura," katanya.
Ihwal besaran pesangon yang dipersoalkan pengunjuk rasa, ia menjelaskan bahwa di Jateng, dari sejumlah kasus pekerja yang di-PHK, hanya 5 persen yang memperoleh pesangon dengan besaran 32 kali dari upah, sedangkan yang 95 persen menerima pesangon kurang dari yang ditentukan oleh UU Tenaga Kerja.
Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, menurut Ganjar, penguncian wilayah (lockdown) bukan solusi karena akan memperburuk kondisi makro secara keseluruhan. Oleh karena itu, Jateng juga tidak menerapkan PSBB.
Ketua PWI Jateng Amir Machmud sepakat dengan Ganjar bahwa dalam situasi krisis seperti sekarang, sudah saatnya wartawan juga mengambil peran sebagai negarawan.
"Kepentingan negara harus diutamakan, bukan sekadar penyampai pesan," katanya.
Pengurus PWI Jateng yang ikut dalam audiensi tersebut adalah Sekretaris Setiawan Hendra Kelana, Achmad Ris Ediyanto atau Ade Oesman, Bakti Yudhatama, Heri Pamungkas, dan Achmad Zaenal M. ***
Baca juga: Gubernur Ganjar temui unjuk rasa penolak UU Cipta Kerja
Baca juga: Ganjar duduk bersama pihak terkait bahas UU Cipta Kerja
"Pemerintah, pelaku usaha, juga media semuanya sedang greges-greges (meriang, tidak enak badan-red). Daripada greges-greges kabeh (semua), ayo kita gandeng tangan demi Merah Putih," katanya ketika menerima pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Selasa.
Dalam audiensi yang berlangsung sekitar 1 jam itu, pengurus organisasi wartawan tersebut dipimpin Amir Machmud NS, Ketua PWI Jateng periode 2020-2025, yang terpilih dalam Konferprov pada 19 September 2020.
Baca juga: Kurangi angka putus sekolah, Ganjar buka sekolah virtual di dua tempat
Ganjar mengakui dalam situasi krisis seperti sekarang ini, pihak yang relatif memiliki uang adalah pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya bersedia menjalin kerja sama dengan berbagai pihak termasuk media.
Pada kesempatan itu Ganjar menceritakan pertemuannya dengan kalangan penolak UU Cipta Kerja yang berdemo di depan Kantor Gubernur Jateng. Bahkan, politikus PDIP tersebut naik mobil pengunjuk rasa untuk nyanyi dangdut bersama sebelum menyampaikan pernyataannya.
"Saya tidak dalam posisi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Saat itu, kita (Ganjar dan pengunjuk rasa) sama-sama belum tahu isi UU tersebut. Masa sama-sama belum tahu isinya, kok gelut. Sore harinya baru saya telepon menteri menanyakan isi UU Cipta Kerja," katanya.
Apa pun, menurut Ganjar, berita aksi unjuk rasa yang keluar di media memiliki narasi yang relatif sama. "Narasinya jelek sehingga investor tidak mau masuk," katanya.
Padahal, dari penjelasan orang-orang Singapura yang berbicara dengan Ganjar, mereka menganggap kondisi Indonesia masih relatif baik. "Kalau (pertumbuhan ekonomi semester 1 2020) terkontraksi 5,3 persen, itu masih relatif baik dibandingkan beberapa negara, termasuk Singapura," katanya.
Ihwal besaran pesangon yang dipersoalkan pengunjuk rasa, ia menjelaskan bahwa di Jateng, dari sejumlah kasus pekerja yang di-PHK, hanya 5 persen yang memperoleh pesangon dengan besaran 32 kali dari upah, sedangkan yang 95 persen menerima pesangon kurang dari yang ditentukan oleh UU Tenaga Kerja.
Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, menurut Ganjar, penguncian wilayah (lockdown) bukan solusi karena akan memperburuk kondisi makro secara keseluruhan. Oleh karena itu, Jateng juga tidak menerapkan PSBB.
Ketua PWI Jateng Amir Machmud sepakat dengan Ganjar bahwa dalam situasi krisis seperti sekarang, sudah saatnya wartawan juga mengambil peran sebagai negarawan.
"Kepentingan negara harus diutamakan, bukan sekadar penyampai pesan," katanya.
Pengurus PWI Jateng yang ikut dalam audiensi tersebut adalah Sekretaris Setiawan Hendra Kelana, Achmad Ris Ediyanto atau Ade Oesman, Bakti Yudhatama, Heri Pamungkas, dan Achmad Zaenal M. ***
Baca juga: Gubernur Ganjar temui unjuk rasa penolak UU Cipta Kerja
Baca juga: Ganjar duduk bersama pihak terkait bahas UU Cipta Kerja