Solo (ANTARA) - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta perbankan mengutamakan debitur terdampak COVID-19 agar bisa segera bangkit dan kembali berproduksi seperti sedia kala.
"Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), minimal yang menjadi pertimbangan adalah dari sisi sektor usahanya apakah memang terdampak COVID-19," kata pengurus API Jawa Tengah Lilik Setiawan di Solo, Jumat.
Ia mengatakan jika perusahaan tersebut memang terdampak oleh COVID-19 sehingga terkendala modal untuk produksi, maka lembaga keuangan bisa mempertimbangkan untuk menyalurkan kredit. Di sisi lain, jika sebelum pandemi COVID-19 perusahaan tersebut sudah tidak sehat maka lebih baik dihindari untuk menyalurkan modal usaha.
"Kalau dari awal atau sebelum COVID-19 nilainya kurang bagus ya jangan dikasih bantuan, ini tidak bisa membantu banyak. Saya sarankan jangan dibantu, kecuali memang terdampak itu bisa dipertimbangkan karena yang namanya bantuan ini kan harus dipertanggungjawabkan," katanya.
Ia mengatakan jangan sampai ketika penyaluran bantuan tidak mempertimbangkan kondisi tersebut bisa menjadi bencana baru bagi perekonomian di dalam negeri.
"Yang pasti tidak semua perusahaan bisa cepat pulih, harus dilihat perusahaan mana yang jalan," katanya.
Ia mengatakan untuk perusahaan yang tidak sehat, lebih baik bantuan diarahkan ke bantuan langsung tunai (BLT) yang ditujukan kepada para pekerja perusahaan tersebut.
"Dengan demikian, paling tidak membantu masyarakat untuk bertahan hidup, lebih menyelamatkan pekerja dulu," katanya.
Sementara itu, terkait dengan bantuan modal berupa dana dari pemerintah, sebelumnya OJK menyatakan belum lama ini pemerintah menempatkan dana sebesar Rp30 triliun di perbankan yang tergabung dalam Himbara dan Rp2 triliun ditempatkan di Bank Jateng.
Kepala OJK Surakarta Eko Yunianto mengatakan sejauh ini sebagian sudah tersalurkan kepada para pelaku usaha khususnya yang terdampak oleh pandemi COVID-19.
Berdasarkan data dari OJK, dikatakannya, kredit atau pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank-bank Himbara dan Bank Jateng yang sumber dananya berasal dari penempatan dana pemerintah sebanyak 42.554 debitur dengan total Rp2,02 tiriliun.
"Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), minimal yang menjadi pertimbangan adalah dari sisi sektor usahanya apakah memang terdampak COVID-19," kata pengurus API Jawa Tengah Lilik Setiawan di Solo, Jumat.
Ia mengatakan jika perusahaan tersebut memang terdampak oleh COVID-19 sehingga terkendala modal untuk produksi, maka lembaga keuangan bisa mempertimbangkan untuk menyalurkan kredit. Di sisi lain, jika sebelum pandemi COVID-19 perusahaan tersebut sudah tidak sehat maka lebih baik dihindari untuk menyalurkan modal usaha.
"Kalau dari awal atau sebelum COVID-19 nilainya kurang bagus ya jangan dikasih bantuan, ini tidak bisa membantu banyak. Saya sarankan jangan dibantu, kecuali memang terdampak itu bisa dipertimbangkan karena yang namanya bantuan ini kan harus dipertanggungjawabkan," katanya.
Ia mengatakan jangan sampai ketika penyaluran bantuan tidak mempertimbangkan kondisi tersebut bisa menjadi bencana baru bagi perekonomian di dalam negeri.
"Yang pasti tidak semua perusahaan bisa cepat pulih, harus dilihat perusahaan mana yang jalan," katanya.
Ia mengatakan untuk perusahaan yang tidak sehat, lebih baik bantuan diarahkan ke bantuan langsung tunai (BLT) yang ditujukan kepada para pekerja perusahaan tersebut.
"Dengan demikian, paling tidak membantu masyarakat untuk bertahan hidup, lebih menyelamatkan pekerja dulu," katanya.
Sementara itu, terkait dengan bantuan modal berupa dana dari pemerintah, sebelumnya OJK menyatakan belum lama ini pemerintah menempatkan dana sebesar Rp30 triliun di perbankan yang tergabung dalam Himbara dan Rp2 triliun ditempatkan di Bank Jateng.
Kepala OJK Surakarta Eko Yunianto mengatakan sejauh ini sebagian sudah tersalurkan kepada para pelaku usaha khususnya yang terdampak oleh pandemi COVID-19.
Berdasarkan data dari OJK, dikatakannya, kredit atau pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank-bank Himbara dan Bank Jateng yang sumber dananya berasal dari penempatan dana pemerintah sebanyak 42.554 debitur dengan total Rp2,02 tiriliun.