Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, meminta semua kepala desa beserta perangkatnya lebih meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja menyusul ditemukannya suasana kantor balai desa yang masih sepi meskipun sudah memasuki jam kerja.
"Sangat disesalkan hingga pukul 08.00 WIB di kantor Balai Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, baru ada dua perangkat desa," kata Pelaksana Tugas Bupati Kudus M. Hartopo di Kudus, Kamis.
Ia juga menanyakan kepada perangkat desa yang ada soal jam kerjanya karena sudah menunjukkan pukul 08.00 WIB, ternyata belum semua perangkat desa masuk kantor.
Menurut dia perangkat desa yang mendapatkan gaji dari uang negara juga harus mau melayani masyarakat dengan baik, bukannya malas malasan.
Kedatangan Plt Bupati Kudus M. Hartopo sendiri ke balai Desa Hadipolo menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelayanan di desa tersebut yang dinilai kurang memuaskan sekaligus program "ngantor" di desa.
"Kami minta kepala desa beserta jajarannya agar melayani masyarakat dengan maksimal dan berkualitas," ujarnya.
Kepala Desa Hadipolo Sulaeman Slamet juga tidak mendapat teguran karena laporan masyarakat memang benar adanya.
Pada kesempatan tersebut, Hartopo juga meminta laporan dan data kepada pihak desa terkait nama-nama perangkat desa yang terlambat.
Ia mengingatkan tidak segan-segan memberikan sanksi, termasuk perangkat desa lainnya di Kabupaten Kudus.
"Seluruh pemerintah desa di Kudus harus disiplin dan mengutamakan layanan yang berkualitas kepada masyarakat," ujarnya.
Kepala Desa Hadipolo Sulaeman Slamet mengakui tidak menyangka akan didatangi Plt Bupati Kudus.
Masukan dari Plt Bupati Kudus itu, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi terkait kedisiplinan perangkatnya.
"Kedatangan Bupati ini menjadi cambuk bagi saya. Kedepan, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.
Program Plt Bupati Kudus "ngantor" di desa ini telah berjalan sebanyak dua kali, yakni di Desa Getas Pejaten dan Desa Hadipolo.
Guna memastikan kualitas pelayanan di desa, maka kedatangannya memang tanpa ada pemberitahuan sebelumnya karena ingin memotret langsung kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Sangat disesalkan hingga pukul 08.00 WIB di kantor Balai Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, baru ada dua perangkat desa," kata Pelaksana Tugas Bupati Kudus M. Hartopo di Kudus, Kamis.
Ia juga menanyakan kepada perangkat desa yang ada soal jam kerjanya karena sudah menunjukkan pukul 08.00 WIB, ternyata belum semua perangkat desa masuk kantor.
Menurut dia perangkat desa yang mendapatkan gaji dari uang negara juga harus mau melayani masyarakat dengan baik, bukannya malas malasan.
Kedatangan Plt Bupati Kudus M. Hartopo sendiri ke balai Desa Hadipolo menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelayanan di desa tersebut yang dinilai kurang memuaskan sekaligus program "ngantor" di desa.
"Kami minta kepala desa beserta jajarannya agar melayani masyarakat dengan maksimal dan berkualitas," ujarnya.
Kepala Desa Hadipolo Sulaeman Slamet juga tidak mendapat teguran karena laporan masyarakat memang benar adanya.
Pada kesempatan tersebut, Hartopo juga meminta laporan dan data kepada pihak desa terkait nama-nama perangkat desa yang terlambat.
Ia mengingatkan tidak segan-segan memberikan sanksi, termasuk perangkat desa lainnya di Kabupaten Kudus.
"Seluruh pemerintah desa di Kudus harus disiplin dan mengutamakan layanan yang berkualitas kepada masyarakat," ujarnya.
Kepala Desa Hadipolo Sulaeman Slamet mengakui tidak menyangka akan didatangi Plt Bupati Kudus.
Masukan dari Plt Bupati Kudus itu, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi terkait kedisiplinan perangkatnya.
"Kedatangan Bupati ini menjadi cambuk bagi saya. Kedepan, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.
Program Plt Bupati Kudus "ngantor" di desa ini telah berjalan sebanyak dua kali, yakni di Desa Getas Pejaten dan Desa Hadipolo.
Guna memastikan kualitas pelayanan di desa, maka kedatangannya memang tanpa ada pemberitahuan sebelumnya karena ingin memotret langsung kualitas pelayanan kepada masyarakat.