Boyolali (ANTARA) - Sebanyak tujuh desa di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, telah mengikuti program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia.
"Program Kotaku dari Pemerintah Pusat ini bertujuan meningkatkan akses dalam mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan," kata Kepala Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Boyolali H. Setyo Wibowo, di Boyolali, Kamis.
Setyo Wibowo mengatakan terdapat tujuh desa di Boyolali yang mendapat program Kotaku, yakni Desa Teras dan Doplang di Kecamatan Teras, Tegalrejo dan Jatirejo (Sawit), Kuwiran (Banyudono), Gagaksipat dan Giriroto (Ngemplak).
Baca juga: Disperkim evaluasi penanganan permukiman kumuh Kota Magelang
Ia mengatakan program Kotaku tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan sudah diserahkan kepada tujuh desa itu.
Salah satu pengaplikasian program Kotaku yakni Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah "Reduce-Reuse-Recycle" (TPS 3R).
Pembangunan TPS 3R tersebut menelan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk enam desa, dengan harapan baik sampah organik maupun yang anorganik kemudian akan diproses lebih lanjut.
"Dipilih mana yang bisa dimanfaatkan baik itu, bisa digunakan kembali, atau juga dimungkinkan diolah dengan komposter untuk dibuat menjadi pakan ternak, agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Setyo.
Program Kotaku tersebut mendapat apresiasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Masruri, yang hadir dalam acara penyerahan ketujuh desa itu.
Menurut Sekda Kabupaten Boyolali Masruri program Kotaku masyarakat bisa memanfaatkan bersama-sama untuk diolah menjadi pupuk anorganik atau organik, sehingga, hasilnya bisa dijual untuk meningkatkan perekonomian.
"Kami ajak masyarakat untuk manfaatkan bersama-sama. Jika di tempat penampungan sampah (TPS) untuk yang anorganik mungkin organik bisa digunakan untuk pupuk dan mempunyai nilai jual," kata Masruri.
Baca juga: Permukiman kumuh di Jateng berkurang 3.977 hektare
Baca juga: Serius tangani kawasan kumuh, Kota Magelang juara 2 Lomba Habitat
"Program Kotaku dari Pemerintah Pusat ini bertujuan meningkatkan akses dalam mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan," kata Kepala Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Boyolali H. Setyo Wibowo, di Boyolali, Kamis.
Setyo Wibowo mengatakan terdapat tujuh desa di Boyolali yang mendapat program Kotaku, yakni Desa Teras dan Doplang di Kecamatan Teras, Tegalrejo dan Jatirejo (Sawit), Kuwiran (Banyudono), Gagaksipat dan Giriroto (Ngemplak).
Baca juga: Disperkim evaluasi penanganan permukiman kumuh Kota Magelang
Ia mengatakan program Kotaku tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan sudah diserahkan kepada tujuh desa itu.
Salah satu pengaplikasian program Kotaku yakni Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah "Reduce-Reuse-Recycle" (TPS 3R).
Pembangunan TPS 3R tersebut menelan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk enam desa, dengan harapan baik sampah organik maupun yang anorganik kemudian akan diproses lebih lanjut.
"Dipilih mana yang bisa dimanfaatkan baik itu, bisa digunakan kembali, atau juga dimungkinkan diolah dengan komposter untuk dibuat menjadi pakan ternak, agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Setyo.
Program Kotaku tersebut mendapat apresiasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Masruri, yang hadir dalam acara penyerahan ketujuh desa itu.
Menurut Sekda Kabupaten Boyolali Masruri program Kotaku masyarakat bisa memanfaatkan bersama-sama untuk diolah menjadi pupuk anorganik atau organik, sehingga, hasilnya bisa dijual untuk meningkatkan perekonomian.
"Kami ajak masyarakat untuk manfaatkan bersama-sama. Jika di tempat penampungan sampah (TPS) untuk yang anorganik mungkin organik bisa digunakan untuk pupuk dan mempunyai nilai jual," kata Masruri.
Baca juga: Permukiman kumuh di Jateng berkurang 3.977 hektare
Baca juga: Serius tangani kawasan kumuh, Kota Magelang juara 2 Lomba Habitat