Semarang (ANTARA) -
Penyerahan sertifikat berlangsung di Markas Komando Daerah Militer IV/Diponegoro di Semarang, Rabu, dengan disaksikan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jateng Jonahar, dan Bupati Kebumen Yazid Mahfudz.
Kelima sertifikat hak pakai tersebut itu adalah sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 00083 di Desa Kenoyojayan seluas 247.700 meter persegi, Sertifikat Hak Pakai No. 00012 di Desa Ambalresmi seluas 477.200 meter persegi, Sertipikat Hak Pakai No. 00001 di Desa Sumber Jati seluas 554.600 meter persegi, Sertifikat Hak Pakai No. 00005 di Desa Tlogodepok seluas 595.800 meter persegi, dan Sertipikat Hak Pakai No. 00003 di Desa Tlogopragoto seluas 256.800 meter persegi.
Baca juga: KSAD persilakan masyarakat manfaatkan aset TNI untuk kesejahteraan
Baca juga: Sertifikat PTSL BPN Temanggung turun jadi 25.612 bidang
Menurut Sofyan, penyerahan lima sertifikat tersebut merupakan bagian penyelesaian dari permohonan TNI AD terhadap aset di wilayah Urut Sewu sebanyak 15 bidang yang tersebar di 15 desa pada tiga kecamatan di Kabupaten Kebumen serta merupakan bagian perintah Presiden Joko Widodo untuk membuat kedudukan tanah di Indonesia menjadi jelas.
"Kalau kedudukan tanahnya, status tanahnya jelas bisa mengurangi potensi sengketa. Selain itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat membantu kelancaran tugas-tugas TNI serta mengamankan aset negara berupa tanah," katanya.
Setelah pensertifikatan ini diharapkan aset-aset tanah tersebut dapat dijaga dengan sebaik-baiknya diberikan tanda batas, dimanfaatkan sesuai
"Saya berharap kerja sama antara TNI dan ATR/BPN tidak berhenti sampai di sini, namun TNI diharapkan juga dapat membantu ATR/BPN dalam mencapai target program-program strategis," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan empat sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan Republik yang berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang akan dipergunakan untuk pembangunan Markas Kodim Kebumen dan Pos Koramil.
Baca juga: 23.500 sertifikat tanah dibagikan untuk warga Kudus
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyerahkan lima sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanahanan Republik Indonesia di wilayah Urut Sewu, Kabupaten Kebumen, kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa.
Penyerahan sertifikat berlangsung di Markas Komando Daerah Militer IV/Diponegoro di Semarang, Rabu, dengan disaksikan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jateng Jonahar, dan Bupati Kebumen Yazid Mahfudz.
Kelima sertifikat hak pakai tersebut itu adalah sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 00083 di Desa Kenoyojayan seluas 247.700 meter persegi, Sertifikat Hak Pakai No. 00012 di Desa Ambalresmi seluas 477.200 meter persegi, Sertipikat Hak Pakai No. 00001 di Desa Sumber Jati seluas 554.600 meter persegi, Sertifikat Hak Pakai No. 00005 di Desa Tlogodepok seluas 595.800 meter persegi, dan Sertipikat Hak Pakai No. 00003 di Desa Tlogopragoto seluas 256.800 meter persegi.
Baca juga: KSAD persilakan masyarakat manfaatkan aset TNI untuk kesejahteraan
Baca juga: Sertifikat PTSL BPN Temanggung turun jadi 25.612 bidang
Menurut Sofyan, penyerahan lima sertifikat tersebut merupakan bagian penyelesaian dari permohonan TNI AD terhadap aset di wilayah Urut Sewu sebanyak 15 bidang yang tersebar di 15 desa pada tiga kecamatan di Kabupaten Kebumen serta merupakan bagian perintah Presiden Joko Widodo untuk membuat kedudukan tanah di Indonesia menjadi jelas.
"Kalau kedudukan tanahnya, status tanahnya jelas bisa mengurangi potensi sengketa. Selain itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat membantu kelancaran tugas-tugas TNI serta mengamankan aset negara berupa tanah," katanya.
Setelah pensertifikatan ini diharapkan aset-aset tanah tersebut dapat dijaga dengan sebaik-baiknya diberikan tanda batas, dimanfaatkan sesuai
peruntukannya agar tidak terjadi lagi penguasaan oleh pihak lain.
"Saya berharap kerja sama antara TNI dan ATR/BPN tidak berhenti sampai di sini, namun TNI diharapkan juga dapat membantu ATR/BPN dalam mencapai target program-program strategis," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan empat sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan Republik yang berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang akan dipergunakan untuk pembangunan Markas Kodim Kebumen dan Pos Koramil.
Baca juga: 23.500 sertifikat tanah dibagikan untuk warga Kudus