Semarang (ANTARA) -
"Pembelajaran daring sudah banyak mendapat komplain dari masyarakat sebab infrastrukturnya memang belum memenuhi untuk mendukung program ini. Kalau memang dalam hal infrastruktur belum bisa memenuhi, maka mekanismenya seperti apa, kalau memang harus tatap muka, bagaimana pembatasannya dan protokolnya harus benar-benar ketat," katanya di Semarang, Jumat.
Selain mekanisme dan infrastruktur KBM daring, Ganjar juga menugasi Kadisdikbud Jateng menyiapkan KBM pasca-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK/SLB.
"Tolong sekolah dikelola karena ini masih COVID-19, maka betul-betul diukur persiapannya, apakah tatap muka kelasnya atau daring," ujarnya usai mengikuti pisah sambut Kadisdikbid Jateng.
Ganjar telah menunjuk Padmaningrum yang sebelumnya menjabat Sekretaris Disdikbud Jateng sebagai Plt Kadisdikbud Jateng menggantikan Jumeri yang ditunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Kemendikbud.
Selain soal pelaksanaan KBM pasca-PPDB, soal integritas juga ditekankan oleh Ganjar karena ada beberapa keluhan masyarakat yang ditarik iuran saat masuk sekolah baru dan ada juga yang memaksa siswa membeli seragam di sekolah.
Menurut Ganjar, hal itu tidak boleh dilakukan dan kalau memang siswa tidak mampu, maka dirinya membolehkan siswa tersebut sekolah tanpa seragam.
"Masyarakat tanya soal itu, katanya gratis tapi ada beberapa yang dimintai bayaran. Makanya saya minta Plt baru itu menertibkan. Kemarin ada satu yang kami temukan, saya minta mundur atau saya pecat. Kencang saya kalau soal ini, agar masyarakat yang dalam kondisi sulit ini bisa belajar dengan baik," katanya.
Ganjar juga meminta Plt Kadisdiksbud Jateng Padmaningrum untuk mengurusi persoalan terkait dengan 17 kecamatan di Jateng yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri.
"Dalam waktu dekat, akan diuji coba di tiga kecamatan untuk dibuatkan kelas jarak jauh. Saya minta betul-betul didampingi sehingga bisa jalan. Selain itu, daerah-daerah lain diharapkan semuanya ada fasilitas sekolahan," ujarnya.
Gubernur Ganjar Pranowo meminta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Padmaningrum untuk menyiapkan mekanisme dan infrastruktur kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring saat pandemi COVID-19.
"Pembelajaran daring sudah banyak mendapat komplain dari masyarakat sebab infrastrukturnya memang belum memenuhi untuk mendukung program ini. Kalau memang dalam hal infrastruktur belum bisa memenuhi, maka mekanismenya seperti apa, kalau memang harus tatap muka, bagaimana pembatasannya dan protokolnya harus benar-benar ketat," katanya di Semarang, Jumat.
Selain mekanisme dan infrastruktur KBM daring, Ganjar juga menugasi Kadisdikbud Jateng menyiapkan KBM pasca-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK/SLB.
"Tolong sekolah dikelola karena ini masih COVID-19, maka betul-betul diukur persiapannya, apakah tatap muka kelasnya atau daring," ujarnya usai mengikuti pisah sambut Kadisdikbid Jateng.
Ganjar telah menunjuk Padmaningrum yang sebelumnya menjabat Sekretaris Disdikbud Jateng sebagai Plt Kadisdikbud Jateng menggantikan Jumeri yang ditunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Kemendikbud.
Selain soal pelaksanaan KBM pasca-PPDB, soal integritas juga ditekankan oleh Ganjar karena ada beberapa keluhan masyarakat yang ditarik iuran saat masuk sekolah baru dan ada juga yang memaksa siswa membeli seragam di sekolah.
Menurut Ganjar, hal itu tidak boleh dilakukan dan kalau memang siswa tidak mampu, maka dirinya membolehkan siswa tersebut sekolah tanpa seragam.
"Masyarakat tanya soal itu, katanya gratis tapi ada beberapa yang dimintai bayaran. Makanya saya minta Plt baru itu menertibkan. Kemarin ada satu yang kami temukan, saya minta mundur atau saya pecat. Kencang saya kalau soal ini, agar masyarakat yang dalam kondisi sulit ini bisa belajar dengan baik," katanya.
Ganjar juga meminta Plt Kadisdiksbud Jateng Padmaningrum untuk mengurusi persoalan terkait dengan 17 kecamatan di Jateng yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri.
"Dalam waktu dekat, akan diuji coba di tiga kecamatan untuk dibuatkan kelas jarak jauh. Saya minta betul-betul didampingi sehingga bisa jalan. Selain itu, daerah-daerah lain diharapkan semuanya ada fasilitas sekolahan," ujarnya.