Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat minta pemerintah segera menyederhanakan kurikulum agar lebih adaptif diterapkan dalam sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi COVID-19.
Penyederhanaan kurikulum agar lebih adaptif bukan sebagai kurikulum baru, melainkan melakukan pengembangan kurikulum yang ada dengan cara menganalisis subjek kurikulum berdasarkan strategi pembelajaran berbasis daring (online), katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Minggu.
Tanpa penyederhanaan kurikulum yang lebih adaptif maka belajar jarak jauh dipastikan gagal, kata Rerie, sapaan LestaRI Moerdijat.
"Bangsa ini akan melahirkan satu generasi drop out, dalam arti satu generasi putus didik," katanya.
Menurut Rerie, drop out itu bukan dalam makna 'putus sekolah' karena sekolah secara formal berlanjut berupa PJJ. Akan tetapi, tambahnya, karena kurikulum tidak disederhanakan adaptif mengikuti format PJJ, maka sebetulnya tujuan pembelajaran tidak tercapai, yang terjadi ialah anak-anak 'putus didik'.
Menurut Rerie, penyederhanaan kurikulum setidaknya menyangkut tiga hal, yakni materi pelajaran yang disarikan, jam pelajaran yang lebih singkat, dan guru yang lebih interaktif dengan peserta didik.
Kendala psikologis dan teknis peserta didik, orang tua dan guru, jelasnya, harus pula segera diatasi sebelum menjalankan kurikulum tersebut.
"Menanamkan pola pikir yang sama tentang cara baru belajar dari selama ini tatap muka menjadi belajar jarak jauh ini harus segera dilakukan, agar para pemangku kepentingan bisa bergerak bersama merealisasikannya," kata legislator Partai NasDem itu.
Menjelang tahun ajaran baru Juli mendatang, menurut Rerie, orang tua, peserta didik, dan guru masih bertanya-tanya tentang pola belajar yang akan mereka jalani.
Dia menegaskan perlu sosialisasi yang masif sebelum pelaksanaan PJJ sehingga baik orang tua, peserta didik dan para guru bisa mempersiapkan pola belajar dengan baik.
Pola PJJ, jelas dia, pada praktiknya memerlukan kerja sama yang erat antara peserta didik, orang tua dan guru. Pemahaman yang sama tentang PJJ, tambahnya, menentukan kesuksesan dalam pola pembelajaran tersebut.
Sistem belajar jarak jauh, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, menuntut guru, pemerintah, dan peserta didik lebih kreatif dalam menjalankan proses belajar mengajar.
Pembuatan konten-konten digital dengan muatan lokal sebagai materi ajar dalam sistem belajar jarak jauh misalnya, menurut dia, menuntut keterampilan dan dukungan teknis dari guru dan pemerintah pusat serta daerah.
"Dukungan teknis berupa peningkatan kualitas tenaga pengajar dan dukungan teknis pendanaan untuk merealisasikan sejumlah sarana pendukung di sekolah bisa segera direalisasikan," katanya.
Sementara itu, peserta didik dan orang tuanya, jelas dia, juga perlu dipersiapkan sisi psikologisnya bahwa cara belajar jarak jauh juga sama hasilnya dengan belajar dengan tatap muka di kelas, jika dilakukan dengan strategi yang benar dan kreatif.
Akselerasi penyediaan infrastruktur sebagai bagian dari sarana PJJ, menurut Rerie, harus segera dilakukan. "Melibatkan sektor swasta dan BUMN misalnya, bisa jadi alternatif solusi untuk merealisasikan sarana dan prasarana seperti jaringan internet agar bisa menjangkau pelosok Tanah Air," ujarnya.
Penyederhanaan kurikulum agar lebih adaptif bukan sebagai kurikulum baru, melainkan melakukan pengembangan kurikulum yang ada dengan cara menganalisis subjek kurikulum berdasarkan strategi pembelajaran berbasis daring (online), katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Minggu.
Tanpa penyederhanaan kurikulum yang lebih adaptif maka belajar jarak jauh dipastikan gagal, kata Rerie, sapaan LestaRI Moerdijat.
"Bangsa ini akan melahirkan satu generasi drop out, dalam arti satu generasi putus didik," katanya.
Menurut Rerie, drop out itu bukan dalam makna 'putus sekolah' karena sekolah secara formal berlanjut berupa PJJ. Akan tetapi, tambahnya, karena kurikulum tidak disederhanakan adaptif mengikuti format PJJ, maka sebetulnya tujuan pembelajaran tidak tercapai, yang terjadi ialah anak-anak 'putus didik'.
Menurut Rerie, penyederhanaan kurikulum setidaknya menyangkut tiga hal, yakni materi pelajaran yang disarikan, jam pelajaran yang lebih singkat, dan guru yang lebih interaktif dengan peserta didik.
Kendala psikologis dan teknis peserta didik, orang tua dan guru, jelasnya, harus pula segera diatasi sebelum menjalankan kurikulum tersebut.
"Menanamkan pola pikir yang sama tentang cara baru belajar dari selama ini tatap muka menjadi belajar jarak jauh ini harus segera dilakukan, agar para pemangku kepentingan bisa bergerak bersama merealisasikannya," kata legislator Partai NasDem itu.
Menjelang tahun ajaran baru Juli mendatang, menurut Rerie, orang tua, peserta didik, dan guru masih bertanya-tanya tentang pola belajar yang akan mereka jalani.
Dia menegaskan perlu sosialisasi yang masif sebelum pelaksanaan PJJ sehingga baik orang tua, peserta didik dan para guru bisa mempersiapkan pola belajar dengan baik.
Pola PJJ, jelas dia, pada praktiknya memerlukan kerja sama yang erat antara peserta didik, orang tua dan guru. Pemahaman yang sama tentang PJJ, tambahnya, menentukan kesuksesan dalam pola pembelajaran tersebut.
Sistem belajar jarak jauh, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, menuntut guru, pemerintah, dan peserta didik lebih kreatif dalam menjalankan proses belajar mengajar.
Pembuatan konten-konten digital dengan muatan lokal sebagai materi ajar dalam sistem belajar jarak jauh misalnya, menurut dia, menuntut keterampilan dan dukungan teknis dari guru dan pemerintah pusat serta daerah.
"Dukungan teknis berupa peningkatan kualitas tenaga pengajar dan dukungan teknis pendanaan untuk merealisasikan sejumlah sarana pendukung di sekolah bisa segera direalisasikan," katanya.
Sementara itu, peserta didik dan orang tuanya, jelas dia, juga perlu dipersiapkan sisi psikologisnya bahwa cara belajar jarak jauh juga sama hasilnya dengan belajar dengan tatap muka di kelas, jika dilakukan dengan strategi yang benar dan kreatif.
Akselerasi penyediaan infrastruktur sebagai bagian dari sarana PJJ, menurut Rerie, harus segera dilakukan. "Melibatkan sektor swasta dan BUMN misalnya, bisa jadi alternatif solusi untuk merealisasikan sarana dan prasarana seperti jaringan internet agar bisa menjangkau pelosok Tanah Air," ujarnya.