Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) ketiga untuk menambah dana penanganan pendemi COVID-19, kata Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.
"BTT aslinya itu Rp3,8 miliar, kemudian ditambah dinas luar semua pejabat mulai dari Pak Bupati, saya, sampai ke bawah, semua dipotong 60 persen, itu dapat Rp28 miliar kalau enggak salah," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.
Selain itu, kata dia, Pemkab Banyumas juga memangkas anggaran dari proyek-proyek yang dinilai tidak strategis.
Baca juga: Pemkab Pati tingkatkan alokasi anggaran penanganan COVID-19
Baca juga: Bupati Temanggung usulkan anggaran penanganan COVID-19 Rp92,8 miliar
Kendati demikian, dia mengatakan berdasarkan hitungan, anggaran yang sudah tersedia tersebut masih kurang sehingga Pemkab Banyumas berupaya mencari lagi.
"Kalau kita prediksi (pandemi COVID-19 berlangsung hingga) dua bulan lagi, kemarin kita hitungannya masih kurang Rp30 miliar, tapi kalau sampai panjang bagaimana," katanya.
Dalam hal ini, kata dia, jika pandemi COVID-19 diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan Juni, kebutuhan anggaran untuk menanganinya diperkirakan mencapai Rp80 miliar.
"Yang sudah ada Rp50 miliar (dari pemotongan anggaran dinas luar dan proyek) plus Rp3,8 miliar, jadi masih kurang sekitar Rp30 miliar. BTT kesatu dan BTT kedua sudah siap, ini berarti disiapkan dana BTT ketiga," jelasnya.
Lebih lanjut, Wabup mengatakan anggaran BTT ketiga itu akan diambilkan dengan cara membatalkan kegiatan yang tidak memenuhi hajat hidup orang banyak, antara lain menghentikan bantuan bibit untuk petani dan mencoret proyek tidak strategis.
Bahkan, kata dia, semua proyek yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) juga dibatalkan kecuali DAK untuk kesehatan dan pendidikan.
Disinggung mengenai ketersediaan alat tes cepat COVID-19, dia mengatakan di samping mendapatkan bantuan dari pemerintah, Pemkab Banyumas telah membeli sendiri dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
"Kita minta 6.500 buah, dikasih 5.000 buah. Harga di pasaran, merek itu satunya sudah mencapai Rp256 ribu, tapi kita bisa mendapatkannya dengan harga pokok Rp135 ribu," katanya.
Menurut dia, kebutuhan tes cepat di Banyumas diperkirakan sekitar 7.000 buah sehingga bisa terpenuhi dengan adanya pembelian yang sebanyak 5.000 buah ditambah bantuan dari pemerintah.
Kendati demikian, dia mengakui jika hasil rapid test tidaklah valid karena pemeriksaan yang valid untuk COVID-19 adalah metoda swab.
"Namun paling tidak hasilnya bisa untuk pencegahan," katanya.
Baca juga: Pemkab Kudus anggarkan Rp48,05 miliar untuk penanganan COVID-19
"BTT aslinya itu Rp3,8 miliar, kemudian ditambah dinas luar semua pejabat mulai dari Pak Bupati, saya, sampai ke bawah, semua dipotong 60 persen, itu dapat Rp28 miliar kalau enggak salah," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.
Selain itu, kata dia, Pemkab Banyumas juga memangkas anggaran dari proyek-proyek yang dinilai tidak strategis.
Baca juga: Pemkab Pati tingkatkan alokasi anggaran penanganan COVID-19
Baca juga: Bupati Temanggung usulkan anggaran penanganan COVID-19 Rp92,8 miliar
Kendati demikian, dia mengatakan berdasarkan hitungan, anggaran yang sudah tersedia tersebut masih kurang sehingga Pemkab Banyumas berupaya mencari lagi.
"Kalau kita prediksi (pandemi COVID-19 berlangsung hingga) dua bulan lagi, kemarin kita hitungannya masih kurang Rp30 miliar, tapi kalau sampai panjang bagaimana," katanya.
Dalam hal ini, kata dia, jika pandemi COVID-19 diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan Juni, kebutuhan anggaran untuk menanganinya diperkirakan mencapai Rp80 miliar.
"Yang sudah ada Rp50 miliar (dari pemotongan anggaran dinas luar dan proyek) plus Rp3,8 miliar, jadi masih kurang sekitar Rp30 miliar. BTT kesatu dan BTT kedua sudah siap, ini berarti disiapkan dana BTT ketiga," jelasnya.
Lebih lanjut, Wabup mengatakan anggaran BTT ketiga itu akan diambilkan dengan cara membatalkan kegiatan yang tidak memenuhi hajat hidup orang banyak, antara lain menghentikan bantuan bibit untuk petani dan mencoret proyek tidak strategis.
Bahkan, kata dia, semua proyek yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) juga dibatalkan kecuali DAK untuk kesehatan dan pendidikan.
Disinggung mengenai ketersediaan alat tes cepat COVID-19, dia mengatakan di samping mendapatkan bantuan dari pemerintah, Pemkab Banyumas telah membeli sendiri dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
"Kita minta 6.500 buah, dikasih 5.000 buah. Harga di pasaran, merek itu satunya sudah mencapai Rp256 ribu, tapi kita bisa mendapatkannya dengan harga pokok Rp135 ribu," katanya.
Menurut dia, kebutuhan tes cepat di Banyumas diperkirakan sekitar 7.000 buah sehingga bisa terpenuhi dengan adanya pembelian yang sebanyak 5.000 buah ditambah bantuan dari pemerintah.
Kendati demikian, dia mengakui jika hasil rapid test tidaklah valid karena pemeriksaan yang valid untuk COVID-19 adalah metoda swab.
"Namun paling tidak hasilnya bisa untuk pencegahan," katanya.
Baca juga: Pemkab Kudus anggarkan Rp48,05 miliar untuk penanganan COVID-19