Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta bantuan dalam jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 diberikan secara cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Pelaksanaannya betul-betul tepat sasaran. Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat juga ‘by name by adress’ (sesuai nama dan sesuai alamat), sehingga tepat dan akurat. Libatkan RT atau RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui telekonferensi mengenai “Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial” dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa.
Kepala Negara juga meminta penyaluran dalam jaring pengaman sosial itu dilakukan secara cepat, tanpa ada birokrasi yang menyulitkan. Dia meminta jajaran kementerian memastikan program jaring pengaman sosial juga dirasakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), oleh pedagang sembako di pasar tradisional, hingga pelaku usaha transportasi ojek.
Baca juga: Presiden minta dana jaring pengaman sosial segera disalurkan
“Sehingga bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha di bawah dan bersama-sama, ekonomi di bawah ikut bergerak,” ujar dia.
Secara keseluruhan, dalam mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID 19, pemerintah menyiapkan Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial (social safety net) yang diprioritaskan bagi masyarakat dengan segmen ekonomi bawah.
Jaring pengaman sosial itu, antara lain perluasan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta, dengan nilai manfaat yang ditingkatkan sebesar 25 persen, serta mekanisme pencairan menjadi sebulan sekali dari tiga bulan sekali.
“Kemudian Kartu Sembako dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat yang nilainya dinaikkan 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan diberikan selama sembilan bulan,” tambah Jokowi.
Baca juga: Presiden pastikan Pemda realokasi APBD agar bantuan segera dicairkan
Untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial khusus, untuk 3,7 juta berbasis keluarga. Jabodetabek merupakan wilayah yang rentan kasus positif COVID-19, terutama DKI Jakarta dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia.
“Sebanyak 1,1 juta disalurkan Pemprov DKI Jakarta, dan 2,6 juta disiapkan oleh pemerintah pusat selama dua bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19,” ujar dia.
Presiden juga telah memerintahkan Menteri Sosial Juliari Batubara untuk mendistribusikan 200 ribu paket sembako di wilayah Jabodetabek. Selain itu terdapat stimulus kartu pra kerja yang akan dimulai pada 9 april 2020, dengan total kenaikan anggaran Kartu Pra Kerja menjadi Rp20 triliun dari Rp10 triliun.
“Pelaksanaannya betul-betul tepat sasaran. Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat juga ‘by name by adress’ (sesuai nama dan sesuai alamat), sehingga tepat dan akurat. Libatkan RT atau RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui telekonferensi mengenai “Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial” dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa.
Kepala Negara juga meminta penyaluran dalam jaring pengaman sosial itu dilakukan secara cepat, tanpa ada birokrasi yang menyulitkan. Dia meminta jajaran kementerian memastikan program jaring pengaman sosial juga dirasakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), oleh pedagang sembako di pasar tradisional, hingga pelaku usaha transportasi ojek.
Baca juga: Presiden minta dana jaring pengaman sosial segera disalurkan
“Sehingga bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha di bawah dan bersama-sama, ekonomi di bawah ikut bergerak,” ujar dia.
Secara keseluruhan, dalam mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID 19, pemerintah menyiapkan Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial (social safety net) yang diprioritaskan bagi masyarakat dengan segmen ekonomi bawah.
Jaring pengaman sosial itu, antara lain perluasan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta, dengan nilai manfaat yang ditingkatkan sebesar 25 persen, serta mekanisme pencairan menjadi sebulan sekali dari tiga bulan sekali.
“Kemudian Kartu Sembako dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat yang nilainya dinaikkan 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan diberikan selama sembilan bulan,” tambah Jokowi.
Baca juga: Presiden pastikan Pemda realokasi APBD agar bantuan segera dicairkan
Untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial khusus, untuk 3,7 juta berbasis keluarga. Jabodetabek merupakan wilayah yang rentan kasus positif COVID-19, terutama DKI Jakarta dengan kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia.
“Sebanyak 1,1 juta disalurkan Pemprov DKI Jakarta, dan 2,6 juta disiapkan oleh pemerintah pusat selama dua bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19,” ujar dia.
Presiden juga telah memerintahkan Menteri Sosial Juliari Batubara untuk mendistribusikan 200 ribu paket sembako di wilayah Jabodetabek. Selain itu terdapat stimulus kartu pra kerja yang akan dimulai pada 9 april 2020, dengan total kenaikan anggaran Kartu Pra Kerja menjadi Rp20 triliun dari Rp10 triliun.