Batang (ANTARA) - Bupati Batang Wihaji mengingatkan pada manajemen PT Bhimasena Power Indonesia (pengembang proyek PLTU Batang) serius melakukan antisipasi pencegahan penyebaran virus corona baru atau COVID-19 karena ada dua kesimpulan hasil assesmen oleh tim gugus tugas yang diabaikan.
"Tim gugus tugas menemukan dua rekomendasi yang tidak dijalankan oleh pihak PLTU sehingga berpotensi membahayakan warga Batang seiring dengan wabah virus corona," katanya di Batang, Jawa Tengah, Selasa.
Wihaji menilai manajemen PLTU Batang masih setengah hati untuk bekerjasama dengan pemkab dan tim gugus tugas dalam menangani pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Batang, terutama pada warga terdampak.
"Kami minta data pekerja PLTU yang merupakan warga pendatang harus dibuka. Sekitar 70 persen dari 12 ribu pekerja ada di PLTU namun keberadaan pekerja pendatang PLTU tidak terpantau oleh Dinas Kesehatan maupun tim gugus tugas sehingga akan sulit melakukan tracking bila datanya tidak diserahkan," katanya.
Baca juga: 65 pekerja PLTU Batang berstatus ODP, 27 di antaranya diisolasi dalam kapal
Selain itu, kata dia, dengan jumlahnya pekerja yang mencapai ribuan dan berinteraksi langsung dengan warga setempat memungkinkan adanya potensi penularan COVID-19 jika tidak tertangani dengan cepat.
"Kita tidak tahu nama mereka, tinggal di mana, kos di mana. Yang jelas seharusnya mereka ini masuk dalam pantauan dan kami sudah tegaskan kepada pihak PLTU untuk menyerahkan data mereka," katanya.
Hal yang terpenting lagi, kata Wihaji, pihak manajemen PLTU harus menyediakan fasilitas karantina atau ruang isolasi mandiri bagi pekerjanya yang kini belum ada.
"Saya sudah menegaskan kesanggupan manajemen BPI atau PLTU untuk membangun faslitas karantina. Saya beri waktu satu hari untuk memutuskan karena saya tidak mau ambil risiko demi keselamatan warga Batang, jika tidak pekerja perlu diliburkan sementara," katanya.
General Manajer Proyek PLTU PT Bhimasena Power Indonesia, Ari Wibowo mengatakan manajemen siap mengambil langkah sesuai pesan atau permintaan Bupati Batang, Wihaji.
"Apa yang direkomendasi pemda, kami akan mempersiapkan sesuai regulasi seperti yang pemerintah lakukan," katanya.
Baca juga: Pemkab Batang cek kesehatan TKA Tiongkok di PLTU
Baca juga: PLTU Batang salurkan alat kesehatan ke 57 Posyandu
"Tim gugus tugas menemukan dua rekomendasi yang tidak dijalankan oleh pihak PLTU sehingga berpotensi membahayakan warga Batang seiring dengan wabah virus corona," katanya di Batang, Jawa Tengah, Selasa.
Wihaji menilai manajemen PLTU Batang masih setengah hati untuk bekerjasama dengan pemkab dan tim gugus tugas dalam menangani pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Batang, terutama pada warga terdampak.
"Kami minta data pekerja PLTU yang merupakan warga pendatang harus dibuka. Sekitar 70 persen dari 12 ribu pekerja ada di PLTU namun keberadaan pekerja pendatang PLTU tidak terpantau oleh Dinas Kesehatan maupun tim gugus tugas sehingga akan sulit melakukan tracking bila datanya tidak diserahkan," katanya.
Baca juga: 65 pekerja PLTU Batang berstatus ODP, 27 di antaranya diisolasi dalam kapal
Selain itu, kata dia, dengan jumlahnya pekerja yang mencapai ribuan dan berinteraksi langsung dengan warga setempat memungkinkan adanya potensi penularan COVID-19 jika tidak tertangani dengan cepat.
"Kita tidak tahu nama mereka, tinggal di mana, kos di mana. Yang jelas seharusnya mereka ini masuk dalam pantauan dan kami sudah tegaskan kepada pihak PLTU untuk menyerahkan data mereka," katanya.
Hal yang terpenting lagi, kata Wihaji, pihak manajemen PLTU harus menyediakan fasilitas karantina atau ruang isolasi mandiri bagi pekerjanya yang kini belum ada.
"Saya sudah menegaskan kesanggupan manajemen BPI atau PLTU untuk membangun faslitas karantina. Saya beri waktu satu hari untuk memutuskan karena saya tidak mau ambil risiko demi keselamatan warga Batang, jika tidak pekerja perlu diliburkan sementara," katanya.
General Manajer Proyek PLTU PT Bhimasena Power Indonesia, Ari Wibowo mengatakan manajemen siap mengambil langkah sesuai pesan atau permintaan Bupati Batang, Wihaji.
"Apa yang direkomendasi pemda, kami akan mempersiapkan sesuai regulasi seperti yang pemerintah lakukan," katanya.
Baca juga: Pemkab Batang cek kesehatan TKA Tiongkok di PLTU
Baca juga: PLTU Batang salurkan alat kesehatan ke 57 Posyandu