Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan sebagian anggaran Ujian Nasional 2029 digunakan untuk penanganan pandemi virus corona (COVID-19).
"Kami melakukan berbagai realokasi anggaran. Ada beberapa yang kita tahu seperti program relawan manusia yang turut membantu penanganan COVID-19," ujar Nadiem dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Saat ini sudah ada sekitar 20.000 mahasiswa yang mendaftar untuk menjadi relawan kemanusiaan tersebut. Relawan itu terbagi dua medis dan nonmedis.
Baca juga: Mendikbud dukung kebijakan pemda liburkan sekolah untuk antisipasi COVID-19
Nadiem menambahkan saat ini pihaknya melakukan koordinasi dengan DPR terkait perubahan alokasi anggaran tersebut.
"Dana dari UN tentunya masih ada sisa yang tidak digunakan. Itu bisa kita gunakan untuk membantu penanganan bencana COVID-19 atau mendukung pembelajaran daring," tambah dia.
Selain itu, sebagian dari dana UN akan digunakan untuk Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang akan diselenggarakan mulai tahun depan.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im, mengatakan pihaknya melakukan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, dengan menggeser dana untuk rapat, perjalanan dinas, yang kemudian dialokasikan untuk rumah sakit pendidikan.
"Tujuannya supaya bisa mendukung penelusuran dan sebagainya," kata Ainun.
Ainun mengatakan setidaknya bisa terkumpul minimal Rp300 miliar hingga Rp400 miliar untuk penanganan COVID-19 tersebut.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, Totok Suprayitno, mengatakan pihaknya mengidentifikasi anggaran sebesar Rp70 miliar ditingkat provinsi yang bisa digunakan untuk penanganan COVID-19.
Sementara dana BOS yang sebelumnya digunakan sekolah untuk membayar pengawas saat UN, maka dana tersebut bisa diguBaca juga: Wisma Atlet jadi RS Darurat COVID-19 mulai beroperasi 23 Maret 2020nakan untuk menangani COVID-19 di satuan pendidikan.
Sebelumnya, pemerintah meniadakan penyelenggaraan UN jenjang SMP dan SMA pada 2020 yang bertujuan untuk melindungi peserta didik dari COVID-19.
"Kami melakukan berbagai realokasi anggaran. Ada beberapa yang kita tahu seperti program relawan manusia yang turut membantu penanganan COVID-19," ujar Nadiem dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Saat ini sudah ada sekitar 20.000 mahasiswa yang mendaftar untuk menjadi relawan kemanusiaan tersebut. Relawan itu terbagi dua medis dan nonmedis.
Baca juga: Mendikbud dukung kebijakan pemda liburkan sekolah untuk antisipasi COVID-19
Nadiem menambahkan saat ini pihaknya melakukan koordinasi dengan DPR terkait perubahan alokasi anggaran tersebut.
"Dana dari UN tentunya masih ada sisa yang tidak digunakan. Itu bisa kita gunakan untuk membantu penanganan bencana COVID-19 atau mendukung pembelajaran daring," tambah dia.
Selain itu, sebagian dari dana UN akan digunakan untuk Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang akan diselenggarakan mulai tahun depan.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im, mengatakan pihaknya melakukan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, dengan menggeser dana untuk rapat, perjalanan dinas, yang kemudian dialokasikan untuk rumah sakit pendidikan.
"Tujuannya supaya bisa mendukung penelusuran dan sebagainya," kata Ainun.
Ainun mengatakan setidaknya bisa terkumpul minimal Rp300 miliar hingga Rp400 miliar untuk penanganan COVID-19 tersebut.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, Totok Suprayitno, mengatakan pihaknya mengidentifikasi anggaran sebesar Rp70 miliar ditingkat provinsi yang bisa digunakan untuk penanganan COVID-19.
Sementara dana BOS yang sebelumnya digunakan sekolah untuk membayar pengawas saat UN, maka dana tersebut bisa diguBaca juga: Wisma Atlet jadi RS Darurat COVID-19 mulai beroperasi 23 Maret 2020nakan untuk menangani COVID-19 di satuan pendidikan.
Sebelumnya, pemerintah meniadakan penyelenggaraan UN jenjang SMP dan SMA pada 2020 yang bertujuan untuk melindungi peserta didik dari COVID-19.