Semarang (ANTARA) - Para mantan narapidana kasus tindak pidana terorisme yang tergabung dalam Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 di Jawa Tengah yang damai dan sejuk.
Pimpinan Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri, Machmudi Haryono, di Semarang, Kamis, mengatakan terdapat 21 mantan napi teroris yang tergabung dalam yayasan ini yang siap bersinergi dengan kepolisian dan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak.
Menurut dia, sinergi bersama dengan pemerintah tersebut antara lain melalui kegiatan sosialisasi anti paham-paham radikal yang digelar oleh para anggota yayasan ini.
Baca juga: Pemprov Jateng janji fasilitasi mantan napi teroris berbisnis
Kegiatan sosialisasi deradikalisasi, kata dia, banyak dilakukan di lingkungan masyarakat, kampus, hingga lembaga pemasyarakatan.
"Jangan sampai paham radikal dijadikan alasan untuk mengganggu kelancaran pilkada serentak," kata mantan napi yang sempat dijatuhi pidana 10 tahun penjara itu.
Ia menjelaskan, para mantan napi kasus terorisme yang masuk dalam yayasan itu tersebar di berbagai wilayah di Pantura Jawa Tengah.
Dalam melaksanakan kegiatannya, kata dia, Yayasan Putra Persaudaraan juga bersinergi dengan para mantan napi teroris yang juga bergabung dalam suatu komunitas.
Ia mencontohkan para mantan napi yang tergabung dalam Yayasan Gema Salam yang berada di Kota Solo.
"Kami memiliki semangat yang sama untuk menyampaikan sosialisasi yang bertujuan menekan radikalisme si masyarakat," katanya.
Baca juga: KPU belum miliki opsi tunda Pilkada 2020 karena COVID-19
Baca juga: Polda Jateng siap amankan tahapan Pilkada Serentak 2020
Pimpinan Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri, Machmudi Haryono, di Semarang, Kamis, mengatakan terdapat 21 mantan napi teroris yang tergabung dalam yayasan ini yang siap bersinergi dengan kepolisian dan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak.
Menurut dia, sinergi bersama dengan pemerintah tersebut antara lain melalui kegiatan sosialisasi anti paham-paham radikal yang digelar oleh para anggota yayasan ini.
Baca juga: Pemprov Jateng janji fasilitasi mantan napi teroris berbisnis
Kegiatan sosialisasi deradikalisasi, kata dia, banyak dilakukan di lingkungan masyarakat, kampus, hingga lembaga pemasyarakatan.
"Jangan sampai paham radikal dijadikan alasan untuk mengganggu kelancaran pilkada serentak," kata mantan napi yang sempat dijatuhi pidana 10 tahun penjara itu.
Ia menjelaskan, para mantan napi kasus terorisme yang masuk dalam yayasan itu tersebar di berbagai wilayah di Pantura Jawa Tengah.
Dalam melaksanakan kegiatannya, kata dia, Yayasan Putra Persaudaraan juga bersinergi dengan para mantan napi teroris yang juga bergabung dalam suatu komunitas.
Ia mencontohkan para mantan napi yang tergabung dalam Yayasan Gema Salam yang berada di Kota Solo.
"Kami memiliki semangat yang sama untuk menyampaikan sosialisasi yang bertujuan menekan radikalisme si masyarakat," katanya.
Baca juga: KPU belum miliki opsi tunda Pilkada 2020 karena COVID-19
Baca juga: Polda Jateng siap amankan tahapan Pilkada Serentak 2020