Semarang (ANTARA) - Energi merupakan salah satu komponen vital dalam produkvitas masyarakat mulai dari sektor rumah tangga, transportasi, komersial, industri, dan pembangkit listrik.
Optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik tersebut perlu diintensifkan dengan memberikan kemudahan dan perbaikan tata kelola yang nantinya tertuang dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam menyampaikan bahwa Jawa Tengah membutuhkan infrastruktur gas bumi yang merata sehingga akses energi efisien yang kompetitif seiring dengan berdirinya kawasan industri baru di wilayah ini dapat terlaksana.
"Kebutuhan infrastruktur gas Bumi di Jawa Tengah sudah sangat mendesak. Banyaknya industri baru di wilayah ini harus didukung ketersediaan energi yang efisien dan masih banyak sumbernya di domestik yaitu gas bumi," jelas Ridwan dalam Focus Group Discussion “Optimalisasi Energi di Jawa Tengah” yang diselenggarakan oleh Cenits (Centre for Energy and Innovation Technology Studies) di Semarang, pekan lalu.
Baca juga: PGN grup layani kebutuhan gas proyek RDMP Balongan
Terkait polemik rencana penurunan harga gas industri, Ridwan Hisjam secara tegas meminta pemerintah untuk membuat mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan Perpres 40 tahun 2016 tentang penetapan harga gas Bumi itu.
Sejatinya harga jual gas industri yang berlaku saat ini masih jauh lebih efisien dibandingkan penggunaan BBM seperti HSD dan MFO. Berdasarkan data per 20 Januari 2020 harga gas industri berkisar USD 8,87/ MMBTU.
Sementara harga BBM Industi jenis HSD adalah Rp 13.365 per liter atau setara USD 27,20 per MMBTU dan jenis MFO sebesar Rp 11.220 per liter atau setara USD 21,19 per MMBTU. Dengan demikian, harga gas bumi industri hanya berkisar 32% dari harga HSD dan 42% dari harga MFO.
"Tanpa subsidi harga gas sesungguhnya industri sudah mendapatkan efisiensi dibandingkan menggunakan BBM. Karena itu apabila diberikan subsidi lagi pemerintah harus bisa mengukur dampak ekonomi ke negara," tegas Hisjam.
Dalam FGD ini, PGN sebagai salah satu stakeholder di bidang Migas juga menyampaikan masukan-masukan terkait dengan optimalisasi pemanfaatan gas bumi khususnya di Jawa Tengah. Mengingat permintaan akan gas bumi di Jawa Tengah cukup besar, baik dari sektor rumah tangga maupun industri.
Melalui Pertagas, saat ini PGN juga tengah menyelesaikan pembangunan pipa gas transmisi dari Gresik ke Semarang untuk kepastikan penyaluran pasokan gas bumi di Jawa Tengah.
Proyek pembangunan pipa sepanjang 267 km ini ditargetkan dapat memberikan dampak positif bagi Jawa Tengah, dimana para pelaku usaha selama ini masih bergantung pada energi fosil. Potensi sumber pasokan yang nantinya dialirkan oleh Pipa Gresik-Semarang yaitu Kawasan Jambaran-Tiung Biru (JTB).
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu menyatakan mengenai kesiapan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan minyak dan gas di Jawa Tengah yang lebih efektif.
Dengan peningkatan utilisasi gas di Jawa Tengah, diharapkan dapat memberikan kualitas energi yang stabil dengan harga yang lebih efisien sehingga dapat meningkatkan daya saing industri-industri di Jawa Tengah.
“Bagi PGN, pembangunan infrastruktur gas Bumi di Jawa Tengah cukup menantang. Maka dari itu, kerja sama dan dukungan dari pemda dan DPRD Jawa Tengah sangat penting bagi PGN untuk pembangunan infrastruktur gas Bumi yang lebih masif,” ujar Heri Frastiono, Area Head PGN Semarang.
Selain itu, PGN juga membutuhkan dukungan terkait dengan alokasi pasokan dengan harga kompetitif demi ketersediaan pasokan gas dalam jangka panjang. Tercapainya pengembangan infrastruktur dan pasokan gas Bumi yang terjamin di Jawa Tengah dapat semakin meningkatkan pemanfaatan gas Bumi domestik yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Bangun pipa gas Cirebon-Semarang, PT Rekayasa Industri siap selesaikan tepat waktu
Baca juga: Pengamat: Impor gas merupakan kesalahan besar
Optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik tersebut perlu diintensifkan dengan memberikan kemudahan dan perbaikan tata kelola yang nantinya tertuang dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam menyampaikan bahwa Jawa Tengah membutuhkan infrastruktur gas bumi yang merata sehingga akses energi efisien yang kompetitif seiring dengan berdirinya kawasan industri baru di wilayah ini dapat terlaksana.
"Kebutuhan infrastruktur gas Bumi di Jawa Tengah sudah sangat mendesak. Banyaknya industri baru di wilayah ini harus didukung ketersediaan energi yang efisien dan masih banyak sumbernya di domestik yaitu gas bumi," jelas Ridwan dalam Focus Group Discussion “Optimalisasi Energi di Jawa Tengah” yang diselenggarakan oleh Cenits (Centre for Energy and Innovation Technology Studies) di Semarang, pekan lalu.
Baca juga: PGN grup layani kebutuhan gas proyek RDMP Balongan
Terkait polemik rencana penurunan harga gas industri, Ridwan Hisjam secara tegas meminta pemerintah untuk membuat mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan Perpres 40 tahun 2016 tentang penetapan harga gas Bumi itu.
Sejatinya harga jual gas industri yang berlaku saat ini masih jauh lebih efisien dibandingkan penggunaan BBM seperti HSD dan MFO. Berdasarkan data per 20 Januari 2020 harga gas industri berkisar USD 8,87/ MMBTU.
Sementara harga BBM Industi jenis HSD adalah Rp 13.365 per liter atau setara USD 27,20 per MMBTU dan jenis MFO sebesar Rp 11.220 per liter atau setara USD 21,19 per MMBTU. Dengan demikian, harga gas bumi industri hanya berkisar 32% dari harga HSD dan 42% dari harga MFO.
"Tanpa subsidi harga gas sesungguhnya industri sudah mendapatkan efisiensi dibandingkan menggunakan BBM. Karena itu apabila diberikan subsidi lagi pemerintah harus bisa mengukur dampak ekonomi ke negara," tegas Hisjam.
Dalam FGD ini, PGN sebagai salah satu stakeholder di bidang Migas juga menyampaikan masukan-masukan terkait dengan optimalisasi pemanfaatan gas bumi khususnya di Jawa Tengah. Mengingat permintaan akan gas bumi di Jawa Tengah cukup besar, baik dari sektor rumah tangga maupun industri.
Melalui Pertagas, saat ini PGN juga tengah menyelesaikan pembangunan pipa gas transmisi dari Gresik ke Semarang untuk kepastikan penyaluran pasokan gas bumi di Jawa Tengah.
Proyek pembangunan pipa sepanjang 267 km ini ditargetkan dapat memberikan dampak positif bagi Jawa Tengah, dimana para pelaku usaha selama ini masih bergantung pada energi fosil. Potensi sumber pasokan yang nantinya dialirkan oleh Pipa Gresik-Semarang yaitu Kawasan Jambaran-Tiung Biru (JTB).
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu menyatakan mengenai kesiapan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan minyak dan gas di Jawa Tengah yang lebih efektif.
Dengan peningkatan utilisasi gas di Jawa Tengah, diharapkan dapat memberikan kualitas energi yang stabil dengan harga yang lebih efisien sehingga dapat meningkatkan daya saing industri-industri di Jawa Tengah.
“Bagi PGN, pembangunan infrastruktur gas Bumi di Jawa Tengah cukup menantang. Maka dari itu, kerja sama dan dukungan dari pemda dan DPRD Jawa Tengah sangat penting bagi PGN untuk pembangunan infrastruktur gas Bumi yang lebih masif,” ujar Heri Frastiono, Area Head PGN Semarang.
Selain itu, PGN juga membutuhkan dukungan terkait dengan alokasi pasokan dengan harga kompetitif demi ketersediaan pasokan gas dalam jangka panjang. Tercapainya pengembangan infrastruktur dan pasokan gas Bumi yang terjamin di Jawa Tengah dapat semakin meningkatkan pemanfaatan gas Bumi domestik yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Bangun pipa gas Cirebon-Semarang, PT Rekayasa Industri siap selesaikan tepat waktu
Baca juga: Pengamat: Impor gas merupakan kesalahan besar