Temanggung (ANTARA) - Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung mengusulkan Pasar Ikan Dangkel di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang selama ini dikelola oleh organisasi perangkat daerah dan hasilnya kurang maksimal supaya dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD).
"Harapan kami dengan dikelola oleh BUMD dalam hal ini perusahaan daerah Bhumi Phala Wisata, aset tersebut bisa dikelola lebih profesional," kata Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung Deddy Haryadi di Temanggung, Rabu.
Ia berharap dengan dikelola BUMD akan mendatangkan laba atau keuntungan atau dividen bagi pemerintah daerah, artinya akan menambah potensi pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemkab Temanggung.
Terkait Raperda Penyertaan Modal kepada BUMD, Fraksi PKB melihat semua bentuk penyertaan modal pemerintah daerah selama 4 tahun ke depan hanya berupa uang.
"Padahal di dalam raperda itu mengamanahkan penyertaan modal bisa berupa barang atau aset daerah," katanya.
Baca juga: Baru satu pasar raih SNI, Temanggung bidik lima pasar lagi
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan dan mengimbau jajaran direksi Bhumi Phala Wisata untuk membuat analisis bisnis yang matang dan melihat potensi aset yang dimiliki daerah terutama aset-aset yang dikelola oleh OPD atau SKPD yang belum optimal.
Menurut dia beberapa aset yang mungkin ke depan bisa disertakan untuk penyertaan modal atau mungkin bisa dihibahkan dan atau mungkin bisa dikerjasamakan dengan BUMD terkait ini menjadi perhatian dari Fraksi PKB.
"Selain Pasar Ikan Dangkel, aset lain yang bisa dikelola BUMD adalah kantor UMKM di Kledung yang mungkin hari ini juga masih mangkrak," katanya.
Menurut dia walaupun dengan penyesuaian retribusi yang baru, Pasar Ikan Dangkel mungkin korelasinya tidak lagi untuk pasar ikan, karena di situ ada home stay, kolam renang, dan kuliner.
Ia menyampaikan hal ini bisa dijadikan acuan kerja sama kepada perusahaan umum daerah, khususnya yang bergerak di bidang kepariwisataan, yakni Bhumi Phala Witasa.
Baca juga: Retribusi pasar di Temanggung jadi temuan BPK
"Harapan kami dengan dikelola oleh BUMD dalam hal ini perusahaan daerah Bhumi Phala Wisata, aset tersebut bisa dikelola lebih profesional," kata Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung Deddy Haryadi di Temanggung, Rabu.
Ia berharap dengan dikelola BUMD akan mendatangkan laba atau keuntungan atau dividen bagi pemerintah daerah, artinya akan menambah potensi pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemkab Temanggung.
Terkait Raperda Penyertaan Modal kepada BUMD, Fraksi PKB melihat semua bentuk penyertaan modal pemerintah daerah selama 4 tahun ke depan hanya berupa uang.
"Padahal di dalam raperda itu mengamanahkan penyertaan modal bisa berupa barang atau aset daerah," katanya.
Baca juga: Baru satu pasar raih SNI, Temanggung bidik lima pasar lagi
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan dan mengimbau jajaran direksi Bhumi Phala Wisata untuk membuat analisis bisnis yang matang dan melihat potensi aset yang dimiliki daerah terutama aset-aset yang dikelola oleh OPD atau SKPD yang belum optimal.
Menurut dia beberapa aset yang mungkin ke depan bisa disertakan untuk penyertaan modal atau mungkin bisa dihibahkan dan atau mungkin bisa dikerjasamakan dengan BUMD terkait ini menjadi perhatian dari Fraksi PKB.
"Selain Pasar Ikan Dangkel, aset lain yang bisa dikelola BUMD adalah kantor UMKM di Kledung yang mungkin hari ini juga masih mangkrak," katanya.
Menurut dia walaupun dengan penyesuaian retribusi yang baru, Pasar Ikan Dangkel mungkin korelasinya tidak lagi untuk pasar ikan, karena di situ ada home stay, kolam renang, dan kuliner.
Ia menyampaikan hal ini bisa dijadikan acuan kerja sama kepada perusahaan umum daerah, khususnya yang bergerak di bidang kepariwisataan, yakni Bhumi Phala Witasa.
Baca juga: Retribusi pasar di Temanggung jadi temuan BPK