Temanggung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Selasa, menyetujui penambahan penyertaan modal sejumlah BUMD dalam sidang paripurna DPRD setempat.
Penambahan modal tersebut untuk Perumda Aneka Usaha Rp7 miliar, Perumda Air Minum Tirta Agung Rp20 miliar, Perumda Apotek Waringin Mulyo Rp3 miliar, Perumda Bhumi Phala Wisata Rp15 miliar, dan BPR Bank Pasar Rp34 miliar.
Penambahan modal tersebut berdasarkan peta jalan antara tahun 2020 hingga 2023.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Temanggung Heppy Safitri di Temanggung mengatakan penyertaan atau penambahan modal pada perusahaan harus berdampak positif dengan menghasilkan laba.
Pada perusahaan yang kondisinya kembang kempis diharapkan dapat memantapkan usaha.
"Perusahaan umum daerah tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga menghasilkan laba untuk setoran ke kas daerah," katanya.
Ia menuturkan perusda harus bercermin dan memperhatikan perjalanan yang telah lalu, sesuatu yang buruk jangan sampai terulang kembali.
Baca juga: BUMD Temanggung Disuntik Modal Rp42,9 Miliar
Baca juga: Penyertaan Modal untuk Lima BUMD
Juru bicara Fraksi PKB Deddy Haryadi menyampaikan perubahan nama dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah harus memberikan pelayanan umum pada masyarakat sekaligus memperoleh laba untuk memberikan dividen.
"Perusahaan umum punya arti yang luas sehingga bisa ekspansi, tetapi harus memberikan pelayanan pada masyarakat," katanya.
Ia menyampaikan penambahan modal jangan hanya pada keinginan elit perusahaan, meningkatkan kesejahteraan manajemen, pengawas, direksi dan karyawan tetapi juga penambahan kinerja. Penambahan modal harus naik labanya," katanya.
Juru bicara Fraksi Golkar Elindawati mengatakan pemda harus serius dalam mengawasi jalannya perusahaan, jangan sampai laporannya bagus namun kenyataanya buruk.
Bupati Temanggung M Al Khadziq mengatakan akan segera berkonsultasi dan melaporkan ke Gubernur Jawa Tengah dengan adanya perda baru terutama adanya penambahan modal sesuai dengan road map.
"Kami akan tekankan dan targetkan perusahaan daerah tidak hanya memberikan pelayanan pada masyarakat, namun juga mendatangkan laba untuk kas daerah," katanya.
Baca juga: Tiga BUMD di Kudus Dikucuri Modal Rp11 Miliar
Penambahan modal tersebut untuk Perumda Aneka Usaha Rp7 miliar, Perumda Air Minum Tirta Agung Rp20 miliar, Perumda Apotek Waringin Mulyo Rp3 miliar, Perumda Bhumi Phala Wisata Rp15 miliar, dan BPR Bank Pasar Rp34 miliar.
Penambahan modal tersebut berdasarkan peta jalan antara tahun 2020 hingga 2023.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Temanggung Heppy Safitri di Temanggung mengatakan penyertaan atau penambahan modal pada perusahaan harus berdampak positif dengan menghasilkan laba.
Pada perusahaan yang kondisinya kembang kempis diharapkan dapat memantapkan usaha.
"Perusahaan umum daerah tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga menghasilkan laba untuk setoran ke kas daerah," katanya.
Ia menuturkan perusda harus bercermin dan memperhatikan perjalanan yang telah lalu, sesuatu yang buruk jangan sampai terulang kembali.
Baca juga: BUMD Temanggung Disuntik Modal Rp42,9 Miliar
Baca juga: Penyertaan Modal untuk Lima BUMD
Juru bicara Fraksi PKB Deddy Haryadi menyampaikan perubahan nama dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah harus memberikan pelayanan umum pada masyarakat sekaligus memperoleh laba untuk memberikan dividen.
"Perusahaan umum punya arti yang luas sehingga bisa ekspansi, tetapi harus memberikan pelayanan pada masyarakat," katanya.
Ia menyampaikan penambahan modal jangan hanya pada keinginan elit perusahaan, meningkatkan kesejahteraan manajemen, pengawas, direksi dan karyawan tetapi juga penambahan kinerja. Penambahan modal harus naik labanya," katanya.
Juru bicara Fraksi Golkar Elindawati mengatakan pemda harus serius dalam mengawasi jalannya perusahaan, jangan sampai laporannya bagus namun kenyataanya buruk.
Bupati Temanggung M Al Khadziq mengatakan akan segera berkonsultasi dan melaporkan ke Gubernur Jawa Tengah dengan adanya perda baru terutama adanya penambahan modal sesuai dengan road map.
"Kami akan tekankan dan targetkan perusahaan daerah tidak hanya memberikan pelayanan pada masyarakat, namun juga mendatangkan laba untuk kas daerah," katanya.
Baca juga: Tiga BUMD di Kudus Dikucuri Modal Rp11 Miliar